Persyaratan Pendidikan Gibran dalam Putusan MK dan Pilihan Tindak Lanjutnya

 

Putusan mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menyisakan persoalan yang tidak selesai hanya dengan membaca amar. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, pertimbangannya memuat penilaian penting mengenai bukti kelulusan pendidikan yang menjadi dasar pencalonan wakil presiden. Putusan ini perlu dibaca secara utuh agar hasil perkara tidak mengaburkan temuan dalam pemeriksaan, dan temuan tersebut tidak ditafsirkan melampaui akibat hukum yang diputuskan.

Perkara ini mempertemukan dua kebutuhan dalam negara hukum. Persyaratan untuk menduduki jabatan publik harus dipenuhi secara nyata dan dibuktikan melalui dokumen yang tepat. Pada saat yang sama, penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran persyaratan tersebut harus dilakukan melalui lembaga dan prosedur yang berwenang. Keseriusan persoalan substantif tidak menghapus ketentuan hukum acara, sementara hambatan hukum acara tidak dengan sendirinya menghilangkan arti temuan yang terungkap.

Inti putusan dapat dirangkum sebagai berikut.

Aspek	Inti Putusan
Nomor putusan	01/PHPU.PRES-XXIV/2026
Pokok perkara	Persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Para Pemohon	KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah purnawirawan TNI, dan perseorangan lainnya.
Termohon	Komisi Pemilihan Umum.
Permintaan utama	Diskualifikasi Gibran, pembatalan keputusan KPU terkait pencalonannya, pembatalan pelantikan, serta pemilihan wakil presiden pengganti.
Temuan mengenai pendidikan	Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma yang meyakinkan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Penilaian dokumen	Certificate of attendance dipandang sebagai bukti kehadiran dalam pembelajaran, bukan bukti kelulusan. Kesetaraan pengetahuan dibedakan dari ketuntasan pendidikan.
Penilaian terhadap KPU	Pemeriksaan dokumen perlu disertai kecermatan, kehati-hatian, dan klarifikasi yang diperlukan.
Persoalan hukum acara	Para Pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara PHPU.
Amar putusan	Permohonan tidak dapat diterima; tidak terdapat perintah pemberhentian Gibran atau pemilihan wakil presiden pengganti.

Bagian paling mendasar dari pertimbangan tersebut adalah pembedaan antara pengetahuan yang setara dan pendidikan yang telah ditamatkan. Keduanya berhubungan, tetapi tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Seseorang dapat memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan jenjang tertentu, sementara persyaratan hukum tetap menuntut bukti bahwa jenjang pendidikan tersebut telah diselesaikan. Ketika aturan menggunakan ukuran ketuntasan pendidikan, pemeriksaan harus diarahkan pada bukti ketuntasan itu.

Karena itu, surat penyetaraan perlu dibaca bersama dokumen yang mendasari penerbitannya. Kewenangan instansi penerbit memang memberikan dasar untuk mempercayai suatu dokumen secara administratif. Akan tetapi, kepercayaan tersebut tetap perlu ditopang oleh kecermatan, terutama ketika dokumen digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan presiden dan wakil presiden. Pemeriksaan yang memadai melindungi hak calon sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Ketelitian juga diperlukan ketika menyampaikan temuan Mahkamah kepada masyarakat. Pernyataan bahwa tidak ditemukan bukti kelulusan yang meyakinkan dalam persidangan harus dipertahankan sesuai rumusannya. Temuan tersebut tidak otomatis membuktikan pemalsuan, penipuan, atau kesengajaan manipulasi. Kesimpulan demikian memiliki unsur dan kebutuhan pembuktian tersendiri. Kritik hukum akan lebih kuat apabila bertumpu pada rumusan yang tepat dan bukti yang dapat diuji.

Persoalan berikutnya terletak pada hubungan antara pertimbangan substantif dan kedudukan hukum. Mahkamah dalam putusan ini membahas persoalan pendidikan sebelum akhirnya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pendekatan tersebut membuka ruang kajian mengenai jangkauan temuan substantif dalam perkara yang berakhir dengan amar tidak dapat diterima. Temuan itu patut diperhatikan sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai amar yang mengabulkan tuntutan Pemohon.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena Gibran telah berstatus sebagai wakil presiden. Dalam putusan menjelaskan bahwa setelah pelantikan, penyelesaian terhadap kedudukannya tidak lagi tepat ditempuh melalui sengketa hasil pemilu. Perubahan status ini menentukan pilihan forum. Persoalan pencalonan dan persoalan pemberhentian pejabat yang telah dilantik memiliki hubungan, tetapi mekanisme penyelesaiannya berbeda.

Dengan demikian, putusan tidak dapat diterima bukan berarti seluruh persoalan pendidikan telah dinyatakan tidak bermasalah. Sebaliknya, temuan dalam pertimbangan juga tidak berarti jabatan wakil presiden telah dibatalkan. Pembacaan yang cermat harus mengakui adanya temuan yang membutuhkan perhatian sekaligus memahami bahwa akibat hukum berupa pemberhentian belum diperintahkan.

Tindak lanjut perkara ini sebaiknya dimulai dengan memastikan seluruh dokumen tersedia dan dapat diperiksa secara utuh. Salinan resmi putusan perlu dicocokkan, kemudian surat penyetaraan, dokumen pendukung, catatan proses penilaian, serta konfirmasi lembaga pendidikan asal dihimpun. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada potongan kutipan atau perdebatan istilah di ruang publik.

DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan KPU dan kementerian terkait. Pemeriksaan perlu menjawab pertanyaan yang konkret: dokumen apa yang menjadi dasar penyetaraan, apa yang dibuktikan oleh dokumen tersebut, dan bagaimana KPU memastikan keterpenuhan persyaratan pendidikan ketika pencalonan berlangsung. Pihak yang dipersoalkan juga harus memperoleh kesempatan memberikan penjelasan agar prosesnya adil dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila pemeriksaan menghasilkan dasar konstitusional yang cukup untuk mempersoalkan keterpenuhan syarat jabatan, mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat dikaji. Jalur tersebut melibatkan pendapat DPR, pemeriksaan oleh MK, dan keputusan MPR. Pertimbangan dalam perkara PHPU tidak menggantikan proses tersebut dan tidak membuat pemberhentian berlangsung otomatis.

Dalam konteks itu, diperlukan argumentasi mengenai hubungan antara dugaan tidak terpenuhinya syarat sejak pencalonan dan frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dalam konstitusi. Hubungan keduanya tidak cukup diasumsikan. Persoalan tersebut harus dijelaskan melalui penafsiran konstitusional dan diuji dalam forum yang berwenang, dengan memperhatikan bukti serta hak pihak yang diperiksa.

Kementerian terkait juga perlu menelaah dasar administratif surat penyetaraan, sedangkan KPU perlu mengevaluasi prosedur pemeriksaan dokumen pendidikan. Langkah ini memiliki nilai kelembagaan yang lebih luas karena persoalan serupa dapat muncul pada pencalonan berikutnya. Pemeriksaan administratif tetap harus ditempatkan dalam batas kewenangannya dan tidak disamakan dengan keputusan pemberhentian dari jabatan.

Rekomendasi yang paling relevan adalah mengarahkan tindak lanjut pada verifikasi dokumen yang terbuka dan pengawasan DPR yang berbasis bukti. Mengulang permohonan PHPU dengan kedudukan Pemohon yang sama tidak menjawab hambatan hukum yang telah ditemukan. Jika bukti dan argumentasi konstitusionalnya memadai, proses berikutnya harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai. Penghormatan terhadap konstitusi menuntut keseriusan memeriksa persoalan sekaligus ketepatan prosedur untuk menyelesaikannya.