Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Ketika Hakim Konstitusi Berhadapan dengan Batas Kekuasaan

Ketika berbicara mengenai hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, perhatian kita sering kali langsung diarahkan pada persoalan teknis: siapa yang dapat menjadi pemohon, bagaimana permohonan diajukan, apa yang menjadi objek permohonan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan bagaimana putusan dijatuhkan. Semua itu memang penting. Namun, menurut saya, ada persoalan yang jauh lebih fundamental di balik seluruh prosedur tersebut, yaitu bagaimana hukum acara memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu menjaga konstitusi tanpa pada saat yang sama menjadikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan yang tidak terbatas.

Secara konstitusional, pengujian undang-undang merupakan konsekuensi logis dari supremasi konstitusi. Jika UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan sebagai hukum tertinggi, maka harus tersedia mekanisme untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk melalui proses politik tidak bertentangan dengannya. Dalam sistem Indonesia, kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengujian dapat menyangkut substansi norma melalui pengujian materiil, maupun proses pembentukan undang-undang melalui pengujian formil. 

Di sinilah pengujian undang-undang tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai perselisihan antara pemohon dan pembentuk undang-undang. Pada hakikatnya, yang sedang diperiksa adalah konstitusionalitas penggunaan kekuasaan legislatif. DPR dan Presiden memang memperoleh legitimasi demokratis untuk membentuk undang-undang, tetapi legitimasi demokratis tersebut tidak membuat produk legislasi kebal terhadap pengujian konstitusional. Demokrasi memberikan kewenangan kepada mayoritas untuk mengambil keputusan politik, sedangkan konstitusionalisme menentukan batas yang tidak boleh dilampaui oleh keputusan mayoritas tersebut.

Legal Standing sebagai Pintu Masuk Keadilan Konstitusional

Salah satu persoalan pertama yang harus dihadapi seseorang sebelum Mahkamah menilai substansi permohonannya adalah kedudukan hukum atau legal standing. Bagian ini terkadang dianggap sekadar persoalan prosedural. Padahal, legal standing menentukan apakah pintu keadilan konstitusional terbuka bagi seorang pemohon.

Tidak setiap orang yang tidak menyukai sebuah undang-undang secara otomatis dapat meminta Mahkamah membatalkannya. Pemohon harus mampu menjelaskan hak konstitusional yang dimilikinya, kerugian akibat berlakunya norma yang diuji, sifat kerugian tersebut, hubungan sebab akibat antara norma dan kerugian, serta kemungkinan bahwa kerugian itu tidak lagi terjadi apabila permohonan dikabulkan. Konstruksi lima syarat tersebut berkembang dalam praktik Mahkamah, antara lain merujuk Putusan Nomor 006/PUU-III/2005. 

Mengapa persyaratan ini penting? Karena Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang memberikan advisory opinion terhadap setiap undang-undang yang diperdebatkan masyarakat. Harus terdapat persoalan konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik terbaru memperlihatkan bahwa persoalan ini tetap sangat menentukan. Dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian UU KUHAP, misalnya, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mampu menunjukkan secara memadai hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan dengan norma yang diuji. 

Kasus semacam itu memberikan pelajaran penting kepada mahasiswa hukum: argumentasi konstitusional yang baik tidak dimulai dari mengatakan bahwa sebuah undang-undang “tidak adil”, tetapi dari kemampuan menerangkan hak konstitusional apa yang dirugikan, oleh norma yang mana, mengapa kerugian itu terjadi, dan bagaimana putusan Mahkamah dapat memulihkannya.

Pengujian Formil dan Materiil: Dua Cara Mengontrol Legislasi

Hal berikutnya yang perlu dipahami adalah perbedaan antara pengujian formil dan materiil. Dalam pengujian materiil, perhatian diarahkan kepada isi suatu norma undang-undang dan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Pertanyaannya adalah: apakah substansi norma tersebut bertentangan dengan konstitusi?

Sementara dalam pengujian formil, persoalannya berbeda. Yang dipertanyakan bukan semata-mata apa yang diatur, melainkan bagaimana undang-undang itu dibentuk. Karena itu, proses legislasi sendiri tunduk kepada prinsip konstitusional.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa konstitusionalitas undang-undang mempunyai sekurang-kurangnya dua dimensi. Sebuah undang-undang dapat dipersoalkan karena materinya bertentangan dengan konstitusi, tetapi proses pembentukannya juga dapat menjadi objek pemeriksaan. Dengan kata lain, dalam negara hukum demokratis, tujuan yang dianggap baik tidak dengan sendirinya membenarkan proses legislasi yang mengabaikan persyaratan konstitusional.

Persoalan yang Lebih Sulit: Sampai di Mana Hakim Boleh Menafsirkan?

Menurut saya, persoalan paling menarik justru muncul setelah Mahkamah memasuki pokok permohonan. Apa yang harus dilakukan apabila suatu norma memang menimbulkan persoalan konstitusional, tetapi membatalkan seluruh norma tersebut justru menimbulkan persoalan hukum baru?

Di sinilah muncul putusan yang tidak selalu hanya menyatakan norma konstitusional atau inkonstitusional. Dalam perkembangan peradilan konstitusi dikenal pula berbagai bentuk putusan yang memberikan persyaratan atau pemaknaan tertentu terhadap keberlakuan sebuah norma.

Persoalannya kemudian menjadi sensitif: ketika Mahkamah memberikan makna baru terhadap norma, apakah Mahkamah masih sedang menafsirkan undang-undang atau sebenarnya sudah membentuk norma baru?

Pertanyaan ini membawa kita kepada perdebatan klasik mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan kemungkinan pergeserannya menuju positive legislator. Pasal 57 ayat (1) UU MK pada dasarnya mengatur konsekuensi ketika materi muatan undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu kehilangan kekuatan hukum mengikat. Perdebatan mengenai batas antara pembatalan norma dan pembentukan norma tetap muncul dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. 

Jika Mahkamah hanya diperbolehkan menghapus norma, persoalannya tampak sederhana. Namun kehidupan konstitusional tidak selalu menyediakan pilihan sesederhana “berlaku” atau “tidak berlaku”. Ada keadaan ketika pembatalan norma dapat menciptakan kekosongan hukum, ketidakpastian, atau bahkan menimbulkan persoalan konstitusional yang baru.

Sebaliknya, apabila Mahkamah terlalu bebas merumuskan bagaimana sebuah ketentuan seharusnya berbunyi, persoalan lain muncul. Apa yang membedakan hakim konstitusi dengan pembentuk undang-undang?

Antara Judicial Restraint dan Judicial Activism

Pada titik tersebut, hukum acara pengujian undang-undang berhubungan langsung dengan perdebatan judicial restraint dan judicial activism.

Pendekatan judicial restraint menekankan kehati-hatian pengadilan ketika memasuki wilayah kebijakan yang menjadi ruang pembentuk undang-undang. Dalam paradigma ini, tidak setiap kebijakan yang dianggap kurang ideal merupakan persoalan konstitusional. DPR dan Presiden mempunyai ruang kebijakan dalam menentukan pilihan legislasi selama pilihan tersebut masih berada dalam batas konstitusi.

Sementara pendekatan yang lebih aktif terhadap penafsiran konstitusi berangkat dari kenyataan bahwa pengadilan konstitusi dibentuk justru untuk memberikan perlindungan ketika proses politik menghasilkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Terlalu pasifnya pengadilan dapat membuat perlindungan konstitusional kehilangan efektivitasnya.

Karena itu, persoalannya menurut saya tidak tepat apabila disederhanakan menjadi pertanyaan apakah Mahkamah harus selalu aktif atau selalu menahan diri. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: dalam keadaan apa intervensi yudisial dapat dibenarkan secara konstitusional, dan sampai di mana intervensi tersebut dapat dilakukan?

Batas inilah yang sulit dirumuskan secara matematis.

Mahkamah perlu memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan open legal policy. Namun ruang kebijakan hukum terbuka bukanlah cek kosong. Ketika pilihan kebijakan berhadapan dengan larangan konstitusional atau menimbulkan persoalan terhadap hak konstitusional, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, atau prinsip konstitusional lainnya, Mahkamah harus menilai persoalan tersebut berdasarkan UUD 1945.

Putusan MK Bukan Sekadar Akhir Perkara

Ada karakter lain yang membedakan perkara pengujian undang-undang dengan perkara biasa. Putusan pengujian undang-undang tidak semata-mata menyelesaikan kepentingan individual pemohon. Ketika sebuah norma dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akibatnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi Karena itu, satu perkara yang diajukan oleh seseorang dapat menghasilkan konsekuensi terhadap konstruksi hukum yang berlaku secara umum.

Karakter tersebut menjelaskan mengapa kualitas argumentasi dalam putusan Mahkamah sangat penting. Mahkamah tidak cukup mengatakan sebuah norma bertentangan dengan konstitusi. Ia harus mampu menjelaskan mengapa norma itu inkonstitusional, parameter konstitusional apa yang digunakan, dan bagaimana penalaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sinilah legitimasi pengadilan berbeda dengan legitimasi parlemen. Parlemen memperoleh legitimasi terutama melalui proses demokratis dan pemilihan umum. Pengadilan konstitusi tidak memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Karena itu, salah satu sumber utama legitimasi putusan pengadilan terletak pada kekuatan argumentasi konstitusional, independensi, konsistensi, transparansi proses, dan kepatuhannya terhadap batas kewenangan yang diberikan konstitusi.

Hukum Acara sebagai Pembatas Kekuasaan Mahkamah

Pada akhirnya, hukum acara pengujian undang-undang jangan hanya dipahami sebagai kumpulan prosedur yang harus dihafalkan mahasiswa. Hukum acara mempunyai fungsi yang jauh lebih fundamental.

Kita sering mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi mengontrol kekuasaan. Tetapi ada pertanyaan lanjutan yang tidak kalah penting: siapa yang membatasi lembaga yang diberikan kekuasaan untuk membatasi kekuasaan itu sendiri?

Salah satu jawabannya adalah konstitusi dan hukum acara.

Persyaratan legal standing, struktur permohonan, pembuktian, pemeriksaan persidangan, kewajiban memberikan pertimbangan hukum, jenis dan karakter putusan, hingga keterbukaan persidangan bukan sekadar formalitas administratif. Seluruhnya merupakan mekanisme agar kewenangan judicial review dilaksanakan melalui proses yang dapat diuji secara rasional dan dipertanggungjawabkan.

Karena itu, memahami hukum acara pengujian undang-undang sesungguhnya berarti memahami arsitektur pengendalian kekuasaan dalam negara konstitusional. DPR dan Presiden tidak boleh membentuk undang-undang yang melampaui konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat mengontrol produk kekuasaan tersebut. Namun Mahkamah sendiri juga harus bekerja dalam batas kewenangan konstitusionalnya.

Di sinilah letak paradoks sekaligus keindahan negara hukum: kekuasaan dibutuhkan untuk mengontrol kekuasaan, tetapi kekuasaan yang mengontrol itu pun harus tetap dapat dibatasi oleh hukum.

Maka pertanyaan terpenting dalam hukum acara pengujian undang-undang bukan hanya “apakah Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan undang-undang?” Pertanyaan yang jauh lebih mendalam adalah: “sampai sejauh mana Mahkamah dapat mempertahankan supremasi konstitusi tanpa menjadikan dirinya sebagai pembentuk undang-undang kedua?”

Pertanyaan tersebut tidak mempunyai jawaban sederhana. Justru di ruang itulah mahasiswa hukum perlu belajar membaca putusan, menguji konsistensi argumentasi hakim, membedakan antara interpretasi dan pembentukan norma, serta memahami bahwa menjaga konstitusi bukan hanya persoalan memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang, tetapi juga memiliki kebijaksanaan konstitusional untuk mengetahui kapan kekuasaan itu harus digunakan dan kapan ia harus dibatasi.