Berbicara mengenai lembaga dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan sesungguhnya tidak cukup hanya dengan menghafalkan siapa yang membentuk undang-undang, siapa yang menetapkan peraturan pemerintah, atau siapa yang berwenang membentuk peraturan daerah. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada satu pertanyaan: dari mana kewenangan untuk membentuk suatu peraturan itu berasal? Pertanyaan ini penting karena dalam negara hukum, kekuasaan untuk membuat aturan yang mengikat masyarakat tidak boleh muncul hanya karena seseorang menduduki suatu jabatan.
Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus mempunyai dasar hukum. Prinsip tersebut juga berlaku terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR, Presiden, menteri, pemerintah daerah, maupun lembaga negara lainnya tidak dapat membentuk peraturan semata-mata karena menganggap aturan tersebut diperlukan. Kebutuhan terhadap suatu peraturan tidak dengan sendirinya melahirkan kewenangan untuk membentuknya.
Di sinilah konsep kewenangan menjadi sangat penting. Dalam hukum publik, harus dibedakan antara kekuasaan dan kewenangan. Seseorang mungkin secara faktual mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi kemampuan tersebut belum tentu merupakan kewenangan yang sah secara hukum. Kewenangan mengandung legitimasi yuridis. Dengan kata lain, pertanyaan pertama terhadap suatu peraturan seharusnya bukan hanya, “Apa yang diatur?”, tetapi juga “Siapa yang mengaturnya dan berdasarkan kewenangan apa?”
Tidak Semua Lembaga Dapat Membentuk Semua Jenis Peraturan
Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia mengenal pembagian kewenangan berdasarkan jenis peraturan yang dibentuk. UUD NRI Tahun 1945, misalnya, menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, sementara setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Artinya, pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak.
Demikian pula pada tingkat peraturan lainnya. Presiden mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden dalam ruang kewenangannya. Pada tingkat daerah terdapat Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pembentukannya melibatkan DPRD dan kepala daerah sesuai dengan konstruksi kewenangan yang ditentukan hukum.
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui keberadaan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat selain yang jenisnya tercantum dalam hierarki utama. Pengakuan tersebut penting, tetapi tidak berarti setiap lembaga bebas menghasilkan peraturan yang mengikat masyarakat. Eksistensi peraturan semacam itu berkaitan dengan persyaratan bahwa pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dengan demikian, jabatan tidak boleh dipahami sebagai sumber kewenangan tanpa batas.
Seorang menteri, misalnya, memang dapat membentuk peraturan dalam ruang kewenangannya. Tetapi keberadaan jabatan menteri tidak berarti menteri dapat mengatur segala persoalan yang dianggap penting. Begitu pula kepala daerah, badan, komisi, dan lembaga negara lainnya. Setiap kewenangan regulasi mempunyai dasar, ruang lingkup, tujuan, dan batasnya.
Atribusi dan Delegasi: Dari Mana Kewenangan Itu Datang?
Untuk memahami persoalan tersebut, mahasiswa perlu melihat sumber kewenangan pembentukan peraturan. Dalam hukum administrasi negara dikenal konsep atribusi dan delegasi kewenangan.
Atribusi pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan pemerintahan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat sebagai kewenangan yang diberikan oleh norma yang menjadi sumber atribusinya.
Sementara delegasi berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah dengan konsekuensi hukum sebagaimana ditentukan dalam hukum administrasi pemerintahan.
Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan terminologi. Mengetahui sumber kewenangan memungkinkan kita menentukan siapa yang sebenarnya berhak bertindak, sejauh mana tindakan itu diperbolehkan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan kewenangan tersebut.
Karena itu, ketika membaca sebuah peraturan, mahasiswa hukum seharusnya membiasakan diri untuk tidak langsung masuk kepada pasal-pasal substansinya. Perhatikan terlebih dahulu dasar hukumnya. Tanyakan: apakah pembentuk peraturan memang mempunyai kewenangan untuk mengatur materi tersebut? Apakah kewenangan itu bersifat atributif atau diperoleh melalui delegasi? Apakah ruang lingkup pengaturannya masih berada dalam batas kewenangan yang diberikan?
Cara berpikir seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar menghafalkan hierarki peraturan.
Hierarki Bukan Sekadar Urutan
Hierarki peraturan perundang-undangan sering dipahami mahasiswa hanya sebagai urutan yang harus dihafalkan. Padahal, hierarki mempunyai konsekuensi yang jauh lebih mendalam.
Dalam sistem hukum yang tersusun secara berjenjang, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan di bawah undang-undang pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun norma yang berada di atasnya.
Tetapi persoalan hierarki tidak hanya mengenai pertentangan substansi. Ada pula persoalan kompetensi pembentuknya. Sebuah peraturan mungkin mengatur sesuatu yang secara substantif terlihat masuk akal, tetapi tetap dapat menghadapi persoalan hukum apabila lembaga yang membentuknya tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur persoalan tersebut.
Di sinilah prinsip lex superior derogat legi inferiori harus dibaca bersama dengan prinsip legalitas dan kompetensi. Dalam negara hukum, bukan hanya isi aturan yang harus benar, tetapi otoritas yang melahirkan aturan tersebut juga harus sah.
Ketika Pejabat Melampaui Kewenangannya
Persoalan menjadi lebih serius ketika lembaga atau pejabat membentuk peraturan dengan melampaui batas kewenangannya. Dalam teori hukum publik, keadaan demikian dapat dikaitkan dengan konsep ultra vires, yakni tindakan yang dilakukan melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.
Bayangkan suatu undang-undang memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga untuk mengatur prosedur teknis pelaksanaan tertentu. Kemudian melalui peraturan lembaga tersebut justru dibentuk kewajiban baru yang secara substansial tidak pernah diperintahkan oleh undang-undang, bahkan membatasi hak warga negara.
Pertanyaannya: apakah hal tersebut masih merupakan pelaksanaan undang-undang atau sebenarnya sudah merupakan pembentukan norma baru yang melampaui kewenangan?
Di sinilah batas antara mengatur pelaksanaan dan menciptakan kebijakan baru menjadi sangat penting.
Semakin rendah posisi suatu peraturan dalam struktur peraturan perundang-undangan, semakin penting untuk memastikan bahwa materi yang diaturnya tidak melampaui dasar kewenangan yang diberikan. Peraturan pelaksana seharusnya menjalankan norma yang lebih tinggi, bukan secara sewenang-wenang mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang.
Persoalan ini juga berkaitan dengan demokrasi. Undang-undang dibentuk melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan lembaga representatif. Apabila materi yang semestinya diatur melalui undang-undang justru sepenuhnya dipindahkan ke peraturan pejabat administratif tanpa batas yang jelas, muncul persoalan mengenai legitimasi demokratis dalam pembentukan norma.
Peraturan yang Baik Belum Tentu Peraturan yang Sah
Ada satu cara berpikir yang perlu dihindari dalam memahami pembentukan peraturan: menganggap bahwa selama tujuan suatu peraturan baik, maka peraturan tersebut dapat dibenarkan.
Dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat menyembuhkan cacat kewenangan.
Misalnya, suatu pejabat membentuk kebijakan dengan alasan melindungi masyarakat. Tujuannya mungkin dapat diterima. Tetapi apabila pejabat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pembatasan tertentu, maka tetap terdapat persoalan legalitas.
Mengapa hukum begitu ketat terhadap persoalan kewenangan?
Karena apabila alasan “demi kepentingan masyarakat” sudah cukup untuk membenarkan setiap tindakan pemerintah, batas kekuasaan menjadi kabur. Hampir setiap penggunaan kekuasaan dapat dibenarkan dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
Negara hukum justru dibangun atas gagasan sebaliknya: semakin besar kekuasaan yang digunakan terhadap warga negara, semakin jelas dasar hukum yang diperlukan untuk menggunakan kekuasaan tersebut.
Siapa yang Mengawasi Peraturan yang Melampaui Kewenangan?
Sistem hukum juga membutuhkan mekanisme pengujian terhadap peraturan. Di sinilah pembahasan mengenai lembaga pembentuk peraturan berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.
UUD NRI Tahun 1945 membagi kewenangan pengujian norma. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa produk lembaga pembentuk peraturan bukan sesuatu yang kebal dari kontrol hukum. Sebuah peraturan lahir melalui penggunaan kekuasaan negara, sehingga harus tersedia mekanisme untuk mempertanyakan legalitasnya.
Hal ini sekaligus memberikan pesan penting bahwa pembentukan peraturan bukan sekadar pekerjaan administratif. Ketika seorang pejabat menandatangani suatu peraturan, pada saat itu negara sedang menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan norma yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan Modern: Terlalu Banyak Regulasi
Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan banyaknya regulasi pada berbagai tingkatan. Banyaknya lembaga yang mempunyai kewenangan regulasi dapat menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih aturan, konflik kewenangan, ketidakharmonisan norma, hingga kesulitan masyarakat memahami aturan mana yang harus dipatuhi.
Karena itu, kualitas sistem peraturan perundang-undangan tidak dapat diukur dari berapa banyak peraturan yang berhasil dibentuk.
Justru pertanyaannya harus dibalik: apakah sebuah persoalan memang membutuhkan peraturan baru? Apakah persoalan tersebut sebenarnya sudah diatur? Apakah lembaga yang akan mengaturnya mempunyai kewenangan? Apakah peraturan baru akan harmonis dengan peraturan lainnya?
Regulasi yang berlebihan juga dapat menghasilkan ketidakpastian hukum. Negara hukum tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dapat dilaksanakan, dan dibentuk oleh lembaga yang tepat.
Kewenangan sebagai Instrumen Pembatas Kekuasaan
Pada akhirnya, pembahasan mengenai lembaga dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan membawa kita kembali kepada prinsip dasar negara hukum: tidak ada kekuasaan negara yang seharusnya berjalan tanpa batas hukum.
Kewenangan bukan hanya memberikan hak kepada pejabat untuk bertindak. Kewenangan sekaligus memberikan batas terhadap tindakan pejabat tersebut.
Jika undang-undang memberikan kewenangan untuk mengatur A, kewenangan itu tidak otomatis mencakup B, C, dan D. Jika sebuah kewenangan diberikan untuk tujuan tertentu, penggunaannya harus tetap berada dalam tujuan tersebut. Jika kewenangan diberikan melalui delegasi, penerima delegasi harus memperhatikan ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan.
Oleh karena itu, menurut saya, cara terbaik memahami materi ini bukan dengan menghafalkan daftar lembaga pembentuk peraturan. Mahasiswa justru perlu membangun kebiasaan untuk selalu mengajukan empat pertanyaan hukum ketika menemukan sebuah peraturan: siapa yang membentuknya, dari mana kewenangannya berasal, sampai di mana batas kewenangannya, dan apa akibatnya jika batas tersebut dilampaui?
Empat pertanyaan sederhana tersebut membawa kita kepada esensi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab persoalan sebenarnya bukan hanya siapa yang boleh membuat aturan, tetapi bagaimana hukum memastikan bahwa orang yang diberi kekuasaan membuat aturan tidak menggunakan kewenangan tersebut melebihi apa yang diberikan kepadanya.
Dalam perspektif inilah asas legalitas memperoleh makna yang lebih substantif. Legalitas bukan hanya tuntutan agar tindakan pemerintah memiliki dasar hukum. Legalitas adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan berasal dari hukum, dijalankan berdasarkan hukum, dibatasi oleh hukum, dan dapat diuji melalui hukum.
Dalam sebuah negara hukum, pertanyaan paling penting bukanlah “seberapa besar kekuasaan yang dimiliki suatu lembaga?”, melainkan “apa dasar kekuasaan tersebut dan di mana hukum memerintahkannya untuk berhenti?”
53 Komentar
Ihsan Pratama 241010250003
BalasHapusArtikel karya Geofani Milthree Saragih yang dipublikasikan pada 28 September 2026 menyajikan revaluasi teoretis dan dogmatis yang sangat krusial mengenai doktrin kewenangan (bevoegdheid) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis melampaui pendekatan positivistik-administratif yang sekadar menghafal daftar lembaga dan hierarki peraturan, dengan mengarahkan perhatian pada pertanyaan esensial: dari mana sumber legitimasi yuridis suatu otoritas untuk membatasi hak warga negara melalui norma hukum tertulis. Tesis utama yang dibangun berpusat pada penegasan bahwa dalam konsepsi negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan bukanlah instrumen untuk memperluas kekuasaan pejabat, melainkan garis batas (demarkasi) yang membatasi penggunaan kekuasaan itu sendiri. Secara sistematis, artikel ini mengurai diferensiasi antara kekuasaan (macht) dan kewenangan (bevoegdheid), doktrin perolehan kewenangan melalui atribusi dan delegasi, implikasi hierarki norma terhadap kompetensi pembentuk (lex superior derogat legi inferiori), fenomena ultra vires, tantangan hyper-regulation, hingga pentingnya pengujian yudisial (judicial review) sebagai instrumen pengimbang (checks and balances).
Secara analitis, penekanan penulis terhadap pemisahan antara kekuasaan dan kewenangan memegang peranan pivotal dalam hukum administrasi negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan konsep inti hukum publik yang menjadi dasar legitimasi bagi tindakan pemerintahan (bestuurshandeling). Dalam konteks ini, keberadaan suatu jabatan (ambt) tidak otomatis melahirkan kewenangan regulasi yang tanpa batas. Namun, analisis artikel tersebut menjadi jauh lebih berbobot apabila dielaborasi secara kritis bersama ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 8 ayat (1) memang mengakui eksistensi berbagai jenis peraturan selain yang ada dalam hierarki utama Pasal 7 ayat (1), tetapi Pasal 8 ayat (2) mengunci syarat keabsahannya, yakni wajib diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kekeliruan mendasar yang kerap terjadi dalam praktik pembentukan kebijakan teknis di lembaga BUMN, kementerian, maupun komisi independen adalah mencampuradukkan antara "kewenangan administratif internal" dengan "kewenangan pembentukan norma umum yang mengikat publik" (algemeen verbindende voorschriften). Tanpa adanya dasar atribusi eksplisit dari UUD/UU atau perintah delegasi yang tegas, regulasi eksekutif yang membebankan kewajiban atau membatasi hak subjektif publik berpotensi besar mengalami cacat kewenangan (onbevoegdheid).
Ketepatan analisis penulis juga terlihat saat membedah doktrin atribusi dan delegasi sebagai pintu masuk menguji legitimasi norma. Dalam teori ilmu perundang-undangan (Gesetzgebungslehre), atribusi merupakan penyerahan kewenangan baru langsung oleh pembuat undang-undang (wetgever) atau konstitusi, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang ada dari badan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Konsekuensi hukum utama dari delegasi—yang kurang diperjelas secara kritis dalam artikel—adalah beralihnya tanggung jawab hukum (materiële tanggung jawab) serta tanggung gugat (aansprakelijkheid) sepenuhnya kepada penerima delegasi (delegataris). Selain itu, penerima delegasi tidak berhak melakukan re-delegasi (delegans non potest delegare) kecuali diperkenankan secara tegas oleh peraturan induknya. Pengabaian terhadap batas-batas delegasi inilah yang memicu timbulnya tindakan ultra vires (melampaui kewenangan). Ketika suatu Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Daerah membentuk norma baru yang menyimpang dari maksud UU induknya (beyond the scope of delegation), maka secara yuridis norma tersebut batal demi hukum (van rechtswege nietig) karena dibentuk tanpa kompetensi rasional (ratione materiae).
Ihsan Pratama 241010250003
BalasHapusHal ini berimplikasi langsung pada kritik penulis terhadap paradigma "tujuan baik membenarkan regulasi" (détournement de pouvoir). Dalam prinsip rechtsstaat, tujuan yang adil atau alasan kemanfaatan umum tidak pernah bisa menyembuhkan cacat hukum akibat ketiadaan kewenangan. Sebagaimana ditegaskan dalam asas legalitas (wetmatigheid van pemeringtahan), setiap tindakan pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara—misalnya hak atas pekerjaan, kebebasan berusaha, atau hak milik sebagaimana dijamin dalam Bab XA UUD NRI 1945—wajib dijangkarkan pada persetujuan rakyat melalui undang-undang formal yang dibentuk DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945). Membiarkan pejabat administratif dengan dalih "kepentingan umum" membentuk aturan baru tanpa dasar delegasi UU yang presisi adalah bentuk pelanggaran atas prinsip democracy and constitutionalism, karena menggeser penetapan kebijakan publik dari ruang representasi rakyat ke dalam keputusan teknokratis yang minim meaningful participation.
Dampak lanjutan dari tidak terkendalinya pembentukan norma oleh berbagai institusi ini adalah timbulnya hiper-regulasi (hyper-regulation) dan ego-sectoral regulatif. Kebanyakan lembaga merasa memiliki kewenangan otonom untuk menerbitkan Peraturan Badan atau Peraturan Menteri, sehingga menciptakan kondisi obstitio leges (tumpang tindih dan pertentangan hukum) yang merusak kepastian hukum yang adil (rechtyzerheid) sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Penulis dengan sangat tepat mengingatkan bahwa sistem pengujian peradilan (judicial review)—baik oleh Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang berdasarkan Pasal 24A ayat (1) maupun Mahkamah Konstitusi untuk UU berdasarkan Pasal 24C ayat (1)—adalah benteng pemungkas untuk mengoreksi kewenangan yang melenceng. Namun, efektivitas pengujian di Mahkamah Agung kerap terhambat oleh proses pemeriksaan yang tertutup serta belum padunya penerapan test of competency (uji kompetensi pembentuk) di samping test of legality (uji pertentangan substansi). Penguji hukum tidak boleh hanya bertanya apakah isi peraturannya melanggar UU, tetapi harus terlebih dahulu mempertanyakan apakah pejabat yang bersangkutan secara hukum berhak menandatangani lembaran regulasi tersebut.
Sebagai penutup, gagasan Geofani Milthree Saragih dalam artikel ini memberikan kontribusi teoretis yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu perundang-undangan di Indonesia. Penulis berhasil mentransformasikan pemahaman hukum perundang-undangan dari sekadar hafalan teknis menjadi pisau analisis konstitusional yang tajam. Empat pertanyaan kunci yang ditawarkan penulis—siapa pembentuknya, dari mana sumber kewenangannya, apa batas kewenangannya, dan apa akibat yuridis jika melampauinya—merupakan metodologi penalaran hukum (legal reasoning) yang sangat vital bagi akademisi dan praktisi hukum. Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya bukanlah panggung untuk memamerkan kekuasaan birokrasi, melainkan instrumen terukur yang sengaja diciptakan untuk membatasi kekuasaan itu sendiri demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam koridor UUD NRI Tahun 1945.
KEIZIA MARGARETA ZAI
BalasHapus221010202014
Menurut saya, gagasan utama artikel ini relevan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Suatu lembaga atau pejabat tidak dapat membentuk peraturan hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan, tetapi harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan bukan hanya menjadi dasar untuk bertindak, tetapi juga menjadi batas agar kekuasaan tidak digunakan secara berlebihan.
Pembahasan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mengakui adanya peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu di luar hierarki Pasal 7, tetapi keberlakuannya harus berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan yang dimiliki. Menurut saya, ketentuan ini penting karena sebuah peraturan tidak cukup dinilai dari tujuan atau manfaatnya saja. Apabila suatu lembaga membentuk aturan yang melampaui kewenangannya, maka tetap terdapat persoalan hukum meskipun aturan tersebut dianggap memiliki tujuan yang baik.
Saya juga melihat bahwa persoalan kewenangan menjadi semakin penting karena banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan dapat menimbulkan tumpang tindih dan konflik antaraturan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan seharusnya tidak dilakukan hanya untuk menyelesaikan persoalan secara praktis, tetapi harus mempertimbangkan dasar kewenangan, batas materi yang dapat diatur, serta dampaknya terhadap masyarakat. Artikel ini menurut saya masih dapat dikembangkan dengan memberikan contoh konkret berupa putusan pengadilan mengenai peraturan yang dibentuk dengan melampaui kewenangan. Contoh tersebut akan memperjelas bagaimana konsep pembatasan kewenangan diterapkan dalam praktik dan tidak berhenti pada tataran teori.
BalasHapusSecara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan dalam pembentukan peraturan merupakan instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam negara hukum. Menurut saya, setiap peraturan yang mengikat masyarakat harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya, siapa yang membentuknya, serta sampai sejauh mana kewenangan tersebut dapat digunakan. Hal tersebut juga berkaitan dengan mekanisme pengujian peraturan melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pembentukan peraturan tidak hanya harus memperhatikan substansi aturan, tetapi juga legalitas kewenangan pembentuknya agar tercipta kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : Aldi Wildan Mukhollad
BalasHapusNIM : 24010250013
Kelas : 04HUKE001
Setelah membaca Artikel ini, menurut pemahaman saya, Artikel ini menghadirkan perspektif yang sangat mendasar namun sering diabaikan dalam pembelajaran ilmu perundang-undangan yaitu kewenangan bukan sekadar hak untuk membentuk peraturan, melainkan sekaligus pembatas kekuasaan. Pak Dosen dengan tepat membedakan antara kekuasaan faktual dan kewenangan yuridis, serta menekankan bahwa jabatan tidak otomatis melahirkan kewenangan tanpa batas.
Saya sependapat bahwa pemahaman atribusi dan delegasi menjadi kunci. Atribusi yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang bersifat melekat, sedangkan delegasi membawa konsekuensi bahwa penerima kewenangan tidak boleh melampaui ruang lingkup yang diberikan. Praktik di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Banyak peraturan menteri atau peraturan lembaga yang tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan, tetapi justru menciptakan kewajiban baru atau membatasi hak warga negara yang tidak pernah diperintahkan oleh undang-undang. Kondisi ini mendekati konsep ultra vires. Di sinilah prinsip legalitas (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) memperoleh makna substantif: tujuan yang baik tidak dapat menyembuhkan cacat kewenangan.
Hierarki peraturan perundang-undangan pun tidak boleh dibaca semata-mata sebagai urutan formal. Prinsip lex superior derogat legi inferiori harus dibaca bersama prinsip kompetensi. Sebuah peraturan yang secara substansi “baik” tetap dapat cacat jika dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang. Saya menambahkan bahwa problematika regulasi berlebihan (over-regulation) yang disinggung Pak Dosen semakin relevan di era digital. Tumpang tindih aturan antar lembaga sering kali menghasilkan ketidakpastian hukum, justru bertentangan dengan tujuan negara hukum yang menghendaki aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan.
Mekanisme pengawasan melalui pengujian oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan di bawah undang-undang menjadi instrumen penting. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena akses dan proses yang relatif lambat. Oleh karena itu, pembentuk peraturan perlu mengembangkan budaya self-restraint: selalu mempertanyakan empat hal yang digarisbawahi Pak Dosen yaitu siapa yang membentuk, dari mana kewenangannya, sampai di mana batasnya, dan apa akibatnya jika dilampaui.
Artikel ini berhasil menggeser fokus dari sekadar menghafal hierarki dan lembaga pembentuk peraturan menuju pemahaman yang lebih kritis tentang batas kekuasaan. Bagi mahasiswa hukum, cara berpikir semacam ini jauh lebih berharga daripada sekadar menguasai daftar lembaga, karena pada akhirnya, negara hukum diukur dari seberapa efektif hukum mampu membatasi kekuasaan yang diberikannya sendiri.
Nama: Agus Tri Linardy 241010250258
BalasHapusArtikel yang ditulis oleh Geofani Milthree Saragih menyajikan diskursus yang sangat fundamental mengenai filosofi hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK). Penulis secara tepat mendudukkan hukum acara bukan sekadar sebagai aturan main prosedural (formalitas), melainkan sebagai instrumen vital untuk membatasi kekuasaan MK itu sendiri dalam menjaga supremasi konstitusi. Ulasan ini tidak hanya akan merangkum gagasan penulis, tetapi akan memberikan analisis kritis terhadap dua isu utama yang diangkat, yakni perihal legal standing (kedudukan hukum) dan dilema MK di antara negative legislator, positive legislator, serta doktrin open legal policy.
Dalam artikelnya, penulis mengafirmasi pentingnya lima syarat kerugian konstitusional merujuk pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005. Penulis berargumen bahwa syarat ini penting agar MK tidak sekadar memberikan advisory opinion (pendapat nasihat) atas undang-undang yang sekadar tidak disukai oleh masyarakat.
Secara konseptual, pandangan penulis dapat dibenarkan untuk menjaga judicial economy dan mencegah penumpukan perkara actio popularis yang tidak beralasan. Namun, secara kritis, argumentasi ini mengabaikan realitas bahwa penerapan syarat kerugian konstitusional yang terlalu kaku dan formalistis kerap kali justru menutup akses keadilan substantif bagi warga negara.
Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Apabila MK terlalu mengedepankan pembuktian hubungan sebab-akibat (causal verband) yang sangat rigid—seperti contoh kasus UU KUHAP yang dikutip penulis—maka MK berpotensi gagal menjalankan fungsinya sebagai the protector of human rights. Dalam perkembangan hukum tata negara modern, ketika sebuah undang-undang secara kasatmata memuat cacat konstitusionalitas yang mengancam prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), MK seharusnya dapat menerapkan pendekatan legal standing yang lebih ekstensif dan progresif, bukan semata-mata berlindung di balik tembok hukum acara untuk menyatakan permohonan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Negative Legislator dan Positive Legislator
BalasHapusIsu kedua yang sangat tajam diulas oleh penulis adalah sejauh mana hakim boleh menafsirkan norma. Penulis menyentuh perdebatan klasik mengenai posisi MK yang dikonsepkan hanya sebagai pembatal norma (negative legislator merujuk pada Pasal 57 ayat (1) UU MK) dan bahaya jika MK bertindak merumuskan norma baru layaknya pembuat undang-undang (DPR dan Presiden).
Artikel ini telah memetakan dengan baik ketegangan antara judicial restraint (menahan diri) dan judicial activism (aktif). Namun, penulis kurang mengeksplorasi mengapa pergeseran peran MK menjadi positive legislator sering kali tidak terhindarkan. Merujuk pada pendapat Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK RI), dalam keadaan tertentu, membatalkan sebuah norma secara total tanpa memberikan tafsir bersyarat (conditionally constitutional/unconstitutional) dapat menciptakan kekosongan hukum (rechtvacum) yang justru melanggar konstitusi itu sendiri.
Kritik terhadap artikel ini adalah pada pembahasan mengenai Open Legal Policy (kebijakan hukum terbuka). Penulis menyebut bahwa "ruang kebijakan hukum terbuka bukanlah cek kosong", yang mana MK bisa masuk jika ada prinsip konstitusional yang dilanggar. Sayangnya, penulis tidak mengkritisi absennya parameter yang baku dan objektif dari MK sendiri mengenai batasan open legal policy. Praktik peradilan konstitusi selama ini menunjukkan bahwa MK sering kali menggunakan doktrin open legal policy secara tidak konsisten; doktrin ini kerap dijadikan 'katup pengaman' atau justifikasi politis bagi MK untuk menghindari pengujian pasal-pasal yang sarat dengan kontroversi politik yang tinggi, sehingga mencederai prinsip kepastian hukum.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNama: Putri Mayang Sari
BalasHapusNIM: 241010250004
kelas: 04HUKE001
Kewenangan lembaga dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan menekankan bahwa dalam tatanan negara hukum (rechtsstaat) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan hukum (regelgeving) tidak boleh dipahami sebatas hafalan jenis peraturan atau jabatan publik. Esensi utama dari pembentukan norma hukum yang mengikat umum adalah legitimasi yuridis, di mana keberadaan jabatan atau kebutuhan praktis birokrasi tidak dengan sendirinya melahirkan kewenangan. Mengutip pemikiran Philipus M. Hadjon mengenai asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), setiap tindakan pemerintah yang membebankan kewajiban atau membatasi hak warga negara wajib bersumber dari kewenangan yang sah, baik melalui atribusi (pemberian langsung oleh UUD 1945 atau Undang-Undang) maupun delegasi (pelimpahan berdasarkan perintah tegas peraturan yang lebih tinggi).
Gagasan paling mendasar dari artikel ini terletak pada penegasan bahwa tujuan yang baik tidak dapat menyembuhkan cacat kewenangan. Ketika suatu lembaga atau pejabat menerbitkan peraturan di luar batas kewenangannya—baik melampaui atribusi maupun melebihi mandat delegasi—tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan ultra vires. Berdasarkan teori Stufenbau des Rechts dari Hans Kelsen dan C.A.J.M. van der Vlies, peraturan yang ultra vires mengalami cacat kewenangan (bevoegdheidsgebrek) dan melanggar asas pejabat yang tepat (het beginsel van het juiste orgaan), sehingga produk hukumnya berakibat batal demi hukum (van rechtswege nietig) atau dapat dibatalkan melalui pengujian peradilan (judicial review) di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.
Secara lebih luas, maraknya pejabat administratif yang menerbitkan peraturan tanpa batasan yang jelas memicu terjadinya defisit demokrasi (democratic deficit) dan ketidakpastian hukum (rechtszekerheid) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketika undang-undang dirumuskan terlalu abstrak (blanko norm) dan menyerahkan pengaturan teknis substantif kepada Peraturan Menteri atau Peraturan Badan, fungsi legislasi yang seharusnya dibahas secara terbuka bersama wakil rakyat (DPR) bergeser menjadi regulasi sektoral yang tertutup dan rentan memicu hiper-regulasi. Pada akhirnya, pembatasan kewenangan melalui kontrol yudisial oleh MA dan MK merupakan benteng penyeimbang (checks and balances) yang memastikan bahwa kekuasaan negara lahir dari hukum, dijalankan sesuai hukum, dan berhenti pada batas-batas yang ditentukan oleh hukum.
NAMA : BAYU SUSANTO
BalasHapusNIM : 241010250046
KELAS : 04HUKE001
Artikel berjudul "Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan" karya Geofani Milthree Saragih menegaskan bahwa dalam negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk aturan tidak lahir begitu saja dari status jabatan atau sekadar adanya kebutuhan. Dalam hukum publik, terdapat perbedaan mendasar antara kekuasaan faktual dan kewenangan hukum yang sah secara yuridis. Oleh karena itu, pengujian terhadap suatu peraturan tidak boleh hanya berfokus pada isi atau substansi normanya, melainkan harus dimulai dengan mempertanyakan siapa pejabat yang mengaturnya dan dari mana dasar kewenangan tersebut diperoleh, baik melalui mekanisme atribusi maupun delegasi.
Penulis menekankan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur urutan atau keselarasan materi agar tidak bertentangan dengan norma di atasnya, melainkan juga menguji kompetensi lembaga pembentuknya. Pejabat administratif, seperti menteri atau kepala daerah, tidak memiliki kekuasaan tanpa batas dan tidak boleh bertindak ultra vires dengan menciptakan norma baru yang membatasi hak warga negara melebihi amanat undang-undang. Dalam prinsip hukum publik, niat atau tujuan baik demi kepentingan umum tidak dapat menyembuhkan cacat kewenangan, sebab membiarkan pejabat bertindak tanpa dasar legalitas yang jelas justru berisiko mengaburkan batas kekuasaan dan memicu tindakan sewenang-wenang.
Di tengah tantangan modern berupa hyper-regulation dan tumpang tindih aturan akibat banyaknya lembaga yang menerbitkan regulasi, kualitas sistem hukum tidak diukur dari jumlah peraturan yang dihasilkan, melainkan dari kejelasan, konsistensi, dan keabsahan otoritas pembentuknya. Produk hukum pejabat juga tidak kebal dari kontrol, melainkan dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Pada akhirnya, kewenangan berfungsi ganda sebagai pendorong tindakan sekaligus pemagaran kekuasaan, sehingga pemahaman atas suatu peraturan harus selalu bersandar pada empat pertanyaan mendasar: siapa pembentuknya, dari mana kewenangannya, apa batasannya, dan apa konsekuensinya jika batas tersebut dilampaui.
Pembahasan tentang ultra vires dan hierarki merupakan bagian yang paling berpotensi dikembangkan. Bapak benar bahwa asas lex superior derogat legi inferiori harus dibaca bersama prinsip kompetensi, tetapi artikel belum membedakan dua jenis cacat yang dalam praktik pengujian sering bercampur: cacat prosedur atau kewenangan pembentukan (formil) dan cacat substansi (materiil). Ilustrasi hipotetis tentang lembaga yang menciptakan kewajiban baru melalui peraturan pelaksana sebenarnya sangat nyata dalam praktik. Dalam pengujian di Mahkamah Agung, batu ujinya adalah apakah peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana diatur Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sini saya menilai ada sisi yang luput dari artikel, yakni persoalan kontrol yang belum memadai. Pengujian oleh Mahkamah Agung bersifat terpisah dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sehingga muncul risiko disharmoni, misalnya ketika undang-undang induk sedang diuji di MK sementara peraturan pelaksananya diuji di MA pada waktu bersamaan. Hal ini mengundang perdebatan mengenai gagasan sistem pengujian satu atap yang telah lama dikemukakan sebagian ahli. Di samping itu, mekanisme executive review dan legislative preview juga layak disebut karena keduanya menjadi instrumen pengawasan sebelum sebuah norma diuji di pengadilan
BalasHapusRayya Elang Maulana
BalasHapus221010250358
Artikel ini berhasil menegaskan bahwa legalitas dalam negara hukum tidak hanya berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu peraturan, tetapi juga dengan kewenangan lembaga atau pejabat yang membentuknya. Saya sepakat dengan argumentasi bahwa tujuan yang baik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan batas kewenangan, karena hal tersebut berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, menurut saya, tantangan saat ini tidak hanya terletak pada pelampauan kewenangan, tetapi juga pada banyaknya regulasi yang sering kali tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, meskipun suatu peraturan dibentuk oleh lembaga yang berwenang, substansinya tetap dapat menimbulkan masalah apabila tidak harmonis dengan peraturan lain. Maka pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara. Artikel ini memberikan pemahaman yang baik bahwa inti dari pembentukan peraturan bukan sekadar menghasilkan aturan baru, melainkan memastikan bahwa kewenangan digunakan secara terbatas, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Nama : Andi Prayoga
BalasHapusNim : 241010250636
Kelas : 04Huke002
Artikel ini membahas hubungan antara lembaga dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan dengan penekanan bahwa kewenangan adalah batas kekuasaan. Gagasan utamanya sangat penting dalam negara hukum, karena pembentukan peraturan tidak boleh hanya didasarkan pada kebutuhan praktis, tetapi harus bersumber dari kewenangan yang sah.
Penulis menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar legal. Karena itu, DPR, Presiden, menteri, pemerintah daerah, dan lembaga lain tidak dapat membentuk peraturan hanya karena merasa perlu. Hal ini menunjukkan pemahaman yang tepat bahwa jabatan tidak identik dengan kewenangan, dan kewenangan harus diuji melalui dasar hukum yang jelas.
Pembahasan artikel juga kuat ketika menguraikan perbedaan atribusi dan delegasi. Atribusi dipahami sebagai pemberian kewenangan langsung dari UUD atau undang-undang, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi. Uraian ini penting karena membantu pembaca memahami dari mana legitimasi suatu peraturan berasal dan sejauh mana kewenangan itu dapat digunakan.
Selain itu, artikel menekankan bahwa hierarki peraturan bukan hanya urutan formal, tetapi berkaitan dengan kesesuaian substansi dan kompetensi pembentuknya. Sebuah aturan bisa saja tampak baik secara isi, tetapi tetap bermasalah jika dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang. Di sini, penulis berhasil menegaskan bahwa tujuan baik tidak dapat menghapus cacat kewenangan.
Nilai analitis artikel juga terlihat saat membahas ultra vires, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan. Penulis menunjukkan bahwa peraturan pelaksana seharusnya menjalankan norma yang lebih tinggi, bukan menciptakan norma baru yang melebihi mandat. Ini menjadi kritik penting terhadap kecenderungan regulasi berlebihan yang dapat menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.
Secara keseluruhan, artikel ini relevan, argumentatif, dan memiliki kedalaman yang baik. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menghubungkan teori kewenangan dengan praktik pembentukan regulasi. Namun, artikel ini akan lebih kuat jika dilengkapi contoh kasus konkret atau putusan pengadilan agar analisisnya tidak terlalu normatif.
Mario Syahbani Geraldine
BalasHapus211010200997
04HUKE002
Artikel “Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan” membahas persoalan yang cukup mendasar dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yaitu mengenai sumber serta batas kewenangan lembaga dan pejabat dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Menurut saya, gagasan utama artikel ini sangat relevan karena dalam praktik ketatanegaraan, persoalan pembentukan peraturan sering kali hanya dilihat dari isi aturan atau dari lembaga yang mengeluarkannya. Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah lembaga atau pejabat tersebut memang memiliki kewenangan untuk membentuk aturan tersebut.
Artikel menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa penggunaan kekuasaan negara harus memiliki dasar hukum. Dengan demikian, kewenangan membentuk peraturan tidak dapat semata-mata didasarkan pada jabatan seseorang. Seorang pejabat dapat memiliki kekuasaan secara faktual, tetapi belum tentu memiliki kewenangan secara yuridis untuk membuat suatu aturan.
Menurut saya, bagian ini merupakan salah satu gagasan terpenting dalam artikel. Dalam negara hukum, jabatan dan kewenangan tidak dapat dipersamakan. Jabatan hanya menjadi kedudukan seseorang dalam struktur pemerintahan, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan dan dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat, seharusnya semakin jelas pula dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan alasan kepentingan umum.
Pembagian kewenangan dalam pembentukan peraturan juga menunjukkan bahwa tidak semua lembaga dapat membentuk semua jenis peraturan. UUD NRI Tahun 1945 memberikan DPR kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Sementara itu, Presiden mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan Peraturan Presiden dalam lingkup kewenangannya. Pada tingkat daerah, pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Nama : Christy Agustina Damayanti
BalasHapusNIM : 241010250060
Kelas : 04HUKE002
Artikel ini menyajikan perspektif yang sangat mendasar: pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan pada kebutuhan atau kebaikan tujuan semata, melainkan harus berakar pada kewenangan yang sah. Dalam negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap kekuasaan harus memiliki dasar sekaligus batas.
Penulis membedakan secara tajam antara kekuasaan dan kewenangan perbedaan yang sering diabaikan dalam praktik. Jabatan tidak otomatis melahirkan wewenang mengatur; setiap peraturan harus dapat menunjukkan dari mana kewenangan itu berasal, apakah melalui atribusi langsung dari konstitusi/undang-undang atau melalui delegasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan peraturan di luar hierarki utama tetap harus didasarkan pada perintah peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan yang sah. Menurut saya, penegasan ini sangat penting mengingat maraknya peraturan menteri atau kepala lembaga yang menetapkan kewajiban baru tanpa dasar yang jelas, padahal materi tersebut seharusnya diatur melalui undang-undang.
Pembahasan mengenai atribusi dan delegasi memberikan kerangka analisis yang berguna. Atribusi memberikan kewenangan sejak awal kepada lembaga tertentu, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang sudah ada. Konsekuensinya, penerima delegasi tidak boleh melimpahkan kembali kepada pihak lain (delegata non potest delegare) kecuali diizinkan secara tegas. Pelanggaran terhadap batas ini melahirkan tindakan ultra vires melampaui kewenangan yang dapat berakibat batalnya peraturan tersebut. Di sinilah peran Mahkamah Agung sangat penting sebagai penguji peraturan di bawah undang-undang (Pasal 24A UUD 1945), namun praktik pengujian ini belum sepenuhnya berjalan efektif.
Salah satu gagasan terkuat artikel ini adalah penolakan terhadap anggapan bahwa "tujuan baik membenarkan cara." Dalam negara hukum, manfaat umum tidak dapat menyembuhkan cacat kewenangan. Jika prinsip ini ditinggalkan, batas kekuasaan akan kabur dan setiap pembatasan hak warga dapat dibenarkan atas nama kepentingan bersama. Hal ini relevan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang membatasi hak asasi hanya berdasarkan undang-undang bukan peraturan di bawahnya sehingga pembatasan yang dilakukan pejabat tanpa dasar UU adalah pelanggaran konstitusi.
Artikel ini juga mengingatkan bahwa terlalu banyak regulasi dapat merusak kepastian hukum. Kualitas bukan kuantitas yang menjadi tolok ukur. Empat pertanyaan kunci yang diajarkan penulis siapa pembentuknya, dari mana kewenangannya, di mana batasnya, dan akibat jika melampaui seharusnya menjadi kebiasaan setiap kali membaca peraturan.
Secara keseluruhan, artikel ini mengubah pemahaman pembentukan peraturan dari sekadar daftar lembaga menjadi refleksi tentang kekuasaan dan pembatasannya. Kewenangan bukan izin untuk bertindak, melainkan garis batas yang menegaskan di mana kekuasaan berhenti. Inilah inti dari negara hukum yang sering terlupakan dalam praktik sehari-hari.
konsep "Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan" merupakan bentuk nyata dari prinsip checks and balances. Alasan Penerapan Prinsip Checks and Balances adalah untuk ;
BalasHapus• Pembatasan Kekuasaan: Kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak absolut.
• Saling Mengontrol: Proses pembentukan undang-undang melibatkan kerja sama dan saling mengawasi antara lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden).
• Pencegahan Penyalahgunaan: Aturan kewenangan ini Mencegah pemusatan kekuasaan pada satu tangan atau lembaga saja.
• Pengujian Konstitusionalitas: Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penguji produk hukum memastikan bahwa produk legislasi tetap tunduk pada konstitusi (checks oleh yudikatif).
Nama : Masagus muhamad farhan kurnia arahman
BalasHapusNim : 241010250043
Kelas : 04HUKE001
Artikel “Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan” membahas hubungan antara kewenangan pembentuk peraturan dan prinsip negara hukum. Gagasan utama artikel adalah bahwa kewenangan untuk membuat peraturan tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi harus memiliki dasar hukum, ruang lingkup, tujuan, dan batas yang jelas.
Menurut saya, artikel ini memiliki kelebihan karena tidak hanya menjelaskan siapa yang berwenang membentuk peraturan, tetapi juga mengaitkannya dengan asas legalitas, atribusi, delegasi, hierarki peraturan, serta konsep ultra vires. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang memiliki tujuan baik belum tentu sah apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan. Hal ini penting karena pembentukan aturan pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara terhadap masyarakat.
Namun, artikel masih cenderung deskriptif dan belum memberikan contoh konkret dari kasus atau putusan pengadilan mengenai peraturan yang dianggap melampaui kewenangan. Padahal, contoh konkret akan membuat argumentasi mengenai batas kewenangan menjadi lebih kuat. Selain itu, pembahasan mengenai banyaknya regulasi juga menarik, tetapi belum dikaitkan secara lebih mendalam dengan persoalan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum.
Secara kritis, gagasan yang paling penting dari artikel adalah bahwa kewenangan bukan hanya memberikan kekuasaan kepada pejabat, tetapi sekaligus menjadi batas bagi kekuasaan tersebut. Menurut saya, prinsip ini sangat penting dalam negara hukum karena mencegah pejabat menggunakan alasan kepentingan umum untuk membuat aturan di luar kewenangannya
Nama : Nurlita Mikasari
BalasHapusNIM : 241010250372
Kelas : 04HUKE002
Artikel Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan membahas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang membuat aturan, tetapi juga mengenai sumber dan batas kewenangan** yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat tersebut.
Menurut saya, gagasan utama artikel ini sangat relevan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**. Setiap tindakan pemerintah, termasuk pembentukan peraturan, harus mempunyai dasar kewenangan yang sah. Jabatan seseorang tidak otomatis memberikan kewenangan tanpa batas. Kewenangan tersebut harus berasal dari hukum dan digunakan sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan.
Hal yang penting dari artikel ini adalah pembahasan mengenai atribusi dan delegasi kewenangan. Dengan memahami sumber kewenangan, dapat diketahui apakah suatu lembaga atau pejabat memang berhak membentuk peraturan tertentu. Apabila kewenangan tersebut digunakan melampaui batas yang diberikan, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum atau disebut ultra vires.
Saya juga melihat bahwa persoalan kewenangan harus dikaitkan dengan **hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui UU No. 13 Tahun 2022, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain substansi, kompetensi pembentuk peraturan juga harus diperhatikan agar aturan yang dibuat memiliki legitimasi hukum.
Menurut saya, artikel ini memberikan pemahaman penting bahwa peraturan yang bertujuan baik belum tentu sah apabila dibuat oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan. Oleh karena itu, pembentukan regulasi harus memperhatikan dasar hukum, kewenangan, prosedur, materi yang diatur, serta batas kewenangan pembentuknya. Pengawasan melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga menjadi bagian penting untuk menjaga agar penggunaan kewenangan tetap sesuai dengan hukum.
Dengan demikian, saya berpendapat bahwa inti artikel ini bukan sekadar mengenai lembaga yang berwenang membuat peraturan, tetapi mengenai pembatasan kekuasaan melalui hukum. Setiap pejabat yang diberi kewenangan membuat aturan harus mampu mempertanggungjawabkan sumber dan batas kewenangannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip negara hukum agar kekuasaan tidak digunakan secara berlebihan dan tetap melindungi kepastian hukum bagi masyarakat.
Nama : Ratna Juwita Sanjaya
BalasHapusNIM : 241010250350
kelas : 04HUKE002
Artikel “Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan” membahas pentingnya kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Gagasan utama artikel adalah bahwa setiap lembaga atau pejabat negara tidak dapat membuat peraturan hanya karena memiliki kekuasaan atau jabatan. Kewenangan tersebut harus mempunyai dasar hukum dan digunakan sesuai dengan batas yang telah ditentukan.
Menurut saya, gagasan tersebut sangat relevan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh bertindak semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menekankan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
Hal yang menarik dari artikel ini adalah penegasan bahwa kewenangan bukan hanya memberikan kekuasaan, tetapi sekaligus menjadi batas kekuasaan. Saya sependapat dengan pandangan tersebut. Pejabat yang memiliki kewenangan sekalipun tidak berarti bebas mengatur segala sesuatu. Apabila suatu peraturan dibuat di luar kewenangan yang diberikan, maka peraturan tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya. Dengan demikian, yang harus diperhatikan bukan hanya siapa yang membuat peraturan, tetapi juga dari mana kewenangannya berasal dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat digunakan.
Selain kewenangan, menurut saya pembentukan peraturan juga harus memperhatikan prosedur dan partisipasi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya meaningful participation dalam pembentukan undang-undang. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan memperoleh penjelasan atas pendapat yang diberikan. Hal ini penting agar pembentukan peraturan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi demokratis.
Artikel ini juga menunjukkan bahwa peraturan yang memiliki tujuan baik belum tentu sah secara hukum. Menurut saya, hal tersebut merupakan poin penting karena suatu kebijakan tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan alasan kepentingan umum. Tetap harus terdapat dasar kewenangan, prosedur yang benar, dan materi yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
Kesimpulannya, artikel ini memberikan pemahaman bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekadar persoalan membuat aturan, tetapi juga mengenai pembatasan kekuasaan. Saya menilai gagasan penulis relevan dengan prinsip negara hukum karena kewenangan harus selalu disertai batas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap peraturan perlu diuji berdasarkan tiga hal utama, yaitu kewenangan pembentuk, prosedur pembentukan, dan substansi peraturan.
Nama: STEVEN JANSEN SADAUKUR BERUTU
BalasHapusNIM: 241010250035
Mata Kuliah: Ilmu Perundang-Undangan
Link Artikel: https://www.milthreelaw.id/2026/09/lembaga-dan-pejabat-pembentuk-peraturan.html
Review Artikel: Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
Artikel kedua karya Geofani Milthree Saragih ini kembali memberikan ketajaman analisis dengan menggeser fokus pembentukan perundang-undangan dari sekadar hafalan hierarki formal menuju substansi yang jauh lebih fundamental: sumber dan batas kewenangan (kompetensi) jabatan.
Beberapa poin krusial yang dapat ditarik dari artikel ini meliputi:
* Kewenangan sebagai Batas Kekuasaan: Penulis menegaskan bahwa jabatan dan "niat baik" (tujuan mulia) tidak serta-merta meligitimasi pembuatan norma hukum; harus ada dasar yuridis yang jelas melalui konsep atribusi maupun delegasi.
* Doktrin Ultra Vires: Bahaya ketika pejabat melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang induknya, di mana cacat kewenangan tidak dapat disembuhkan sekadar karena tujuannya dianggap baik.
* Tantangan Over-Regulation: Kritik tajam terhadap maraknya regulasi tumpang tindih akibat ego sektoral kementerian/lembaga yang menuntut koordinasi serta instrumen pengujian yang lebih ketat.
Kesimpulan:
Ulasan ini sangat mencerahkan bagi mahasiswa hukum. Artikel mengingatkan kita bahwa sebelum menilai substansi suatu peraturan, pertanyaan pertama yang wajib diajukan adalah: siapa yang membentuknya dan sejauh mana batas kewenangannya? Terima kasih atas sajian reflektif yang sangat bernas ini!
Nama:Nadia Safira
BalasHapusNim:241010250229
Kelas:04Huke002
LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN
Tesis utama artikel ini tepat: membentuk peraturan bukan soal jabatan, tapi soal kewenangan. Kekuasaan harus ada dasar hukumnya (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).
Atribusi vs Delegasi
- Atribusi: Kewenangan asli dari UUD/UU. Contoh: DPR berwenang buat UU dari Pasal 20 UUD.
- Delegasi: Pelimpahan kewenangan karena diperintahkan peraturan yang lebih tinggi. Contoh: UU memerintahkan diatur PP, maka Presiden dapat delegasi.
Masalah di lapangan: banyak Permen dibuat tanpa perintah delegasi yang jelas. Ini disebut ultra vires(melampaui kewenangan). Contoh: MA membatalkan Permenkumham lewat Putusan No.25 P/HUM/2022 karena mengatur di luar yang diperintahkan UU.
Hierarki = Uji Kompetensi
Hierarki Pasal 7 UU 12/2011 bukan sekadar urutan hafalan. Peraturan bawah tidak boleh bertentangan dengan atas, dan pembentuknya harus berwenang. Perda yang baik sekalipun batal jika mengatur urusan yang bukan kewenangannya.
Tujuan Baik Tidak Menyembuhkan Cacat Wewenang
SE, Instruksi Menteri sering dipaksakan mengikat umum padahal bukan peraturan. Aturan yang baik tetap tidak sah jika pembentuknya tidak berwenang.
Kelemahan Pengawasan
MK menguji UU terhadap UUD, MA menguji peraturan bawah UU terhadap UU (Pasal 24A & 24C). Sistem dualisme ini lemah karena MA tidak bisa menguji PP yang bertentangan langsung dengan UUD.
Kesimpulan: Inti kedua artikel sama: Kewenangan adalah batas kekuasaan. Untuk menguji peraturan, tanyakan 4 hal: Siapa pembentuknya, apa dasar kewenangannya, apakah sudah melampaui batas, dan apa akibatnya jika melampaui.
Nama : Ananda Dwi Putri
BalasHapusNIM : 241010250199
Kelas : 04HUKE001
Setelah membaca artikel tersebut, menurut saya pembahasan mengenai lembaga dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa keberadaan suatu peraturan sangat berkaitan dengan proses pembentukannya. Suatu aturan tidak cukup hanya memiliki tujuan yang dianggap baik, tetapi harus dibuat oleh pihak yang memang mempunyai kewenangan untuk membentuknya. Menurut saya, hal ini penting karena peraturan perundang-undangan memiliki akibat langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pembentukannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Hal yang menarik bagi saya adalah adanya berbagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai dengan bidang tugasnya. Pembagian tersebut sebenarnya diperlukan agar setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, semakin banyak pihak yang memiliki kewenangan membuat aturan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perbedaan atau tumpang tindih pengaturan. Karena itu, menurut saya, setiap lembaga perlu memahami batas kewenangannya agar peraturan yang dibuat tidak justru menimbulkan kebingungan bagi masyarakat maupun bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Pembentukan peraturan juga menurut saya tidak dapat dilepaskan dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam pembentukan peraturan terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, salah satunya kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan. Hal tersebut penting karena aturan yang tidak jelas dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda ketika diterapkan. Bahkan, menurut saya, suatu peraturan yang dibuat dengan kewenangan yang benar tetap dapat menimbulkan persoalan apabila materi dan rumusannya tidak mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Selain itu, saya melihat bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang wajib menaati peraturan. Masyarakat juga perlu memperoleh ruang untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan yang akan berdampak terhadap mereka. Hal ini berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya partisipasi, pembentuk peraturan dapat mengetahui persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat sehingga aturan yang dihasilkan tidak hanya baik secara formal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
Menurut saya, mekanisme pengujian peraturan juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan tetap berada dalam batas hukum. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa peraturan yang telah dibuat oleh lembaga atau pejabat tetap dapat diperiksa apabila terdapat persoalan mengenai kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, saya memahami bahwa pembentukan peraturan bukan hanya persoalan siapa yang memiliki kewenangan untuk membuatnya, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk menghasilkan aturan yang jelas, sesuai hukum, dan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.
Nama : Rizska Anggriawaty
BalasHapusNim : 241010250067
kelas : 04Huke002
Pemikiran ini sangat penting dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap kekuasaan harus punya dasar hukum yang jelas.
Jabatan seseorang enggak otomatis memberi hak mengatur segala hal. Hal ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011: peraturan di luar daftar utama hanya sah kalau memang diperintahkan oleh aturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang diberikan. Kalau tidak, peraturan itu bisa disebut melampaui kewenangan atau ultra vires.
Pembagian sumber kewenangan menjadi atribusi dan delegasi juga sangat membantu. Atribusi berarti kewenangan diberikan langsung oleh UUD atau undang-undang. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan dari lembaga yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, dan biasanya enggak boleh dilimpahkan lagi kepada pihak lain. Ini penting karena banyak aturan yang dikeluarkan pejabat sebenarnya sudah melampaui tugas yang diberikan undang-undang induknya.
Artikel juga mengingatkan bahwa susunan aturan atau hierarki bukan sekadar urutan yang dihafal. Prinsip aturan yang lebih tinggi mengatasi yang lebih rendah berlaku bukan hanya soal isi aturan, tapi juga siapa yang berwenang mengatur hal tersebut. Aturan yang isinya baik pun tetap bermasalah kalau yang membuatnya tidak berhak. Tujuan yang baik tidak bisa memperbaiki kesalahan karena tidak punya kewenangan. Kalau prinsip ini dikesampingkan, perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam Bab XA UUD 1945 bisa terancam.
Pembagian tugas pengawasan aturan juga sudah tepat MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1)), dan Mahkamah Agung menguji aturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1)). Tidak ada aturan yang bebas dari pemeriksaan.
Secara keseluruhan, artikel ini berhasil mengubah cara pandang kita: bukan hanya "siapa yang membuat aturan ini?", melainkan "siapa yang memberi hak mengatur hal ini?". Empat pertanyaan yang dikemukakan siapa pembuatnya, dari mana kewenangannya, sampai di mana batasnya, dan apa akibatnya kalau melampaui adalah panduan yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memahami hukum. Kewenangan bukan izin untuk berkuasa, melainkan batas agar kekuasaan tetap berjalan menurut hukum.
Nama : Rahmat Hidayatullah
BalasHapusNIM : 241010250299
Kelas : 04Huke002
Artikel ini memberikan perspektif fundamental bahwa kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah "cek kosong" bagi pejabat negara. Penulis secara tajam menekankan pentingnya mengidentifikasi sumber kewenangan—baik secara atribusi maupun delegasi—sebelum menelaah substansi pasalnya. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, di mana setiap tindakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh penguasa mutlak harus memiliki dasar kewenangan yang sah.
Kritik penulis terhadap fenomena ultra vires (tindakan melampaui batas kewenangan) sangat relevan dengan realitas over-regulasi saat ini. Pernyataan bahwa tujuan yang baik tidak dapat menyembuhkan cacat kewenangan merupakan fondasi penting dalam negara hukum. Membiarkan pelanggaran kewenangan bersembunyi di balik dalih kepentingan umum justru akan membuka celah bagi kesewenang-wenangan (abuse of power). Oleh sebab itu, asas lex superior derogat legi inferiori memang harus dibaca secara holistik: peraturan yang lebih rendah tidak hanya batal jika isinya bertentangan, tetapi juga cacat hukum jika dibentuk oleh lembaga yang tidak memiliki kompetensi untuk itu.
Secara keseluruhan, gagasan dalam artikel ini berhasil menegaskan esensi pembatasan kekuasaan. Kewenangan regulasi tidak hadir semata-mata untuk memberi kekuasaan kepada pejabat untuk mengatur masyarakat, melainkan justru untuk menetapkan batas demarkasi di mana kekuasaan tersebut harus berhenti beroperasi.
Muhammad Dzaki Hayaturrozaq
BalasHapusNIM : 241010250070
kelas: 04HUKE002
Artikel ini menyajikan peta konseptual yang sangat baik mengenai distribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Pemetaan hierarki dan kewenangan mulai dari level undang-undang hingga peraturan daerah dijelaskan secara sistematis. Namun, apabila kita menganalisis lebih dalam dari perspektif sosiologi hukum tata negara, terdapat problematika serius terkait implementasi kewenangan lembaga-lembaga tersebut yang berujung pada fenomena obesitas regulasi (hiper-regulasi) dan tumpang tindih kewenangan (overlapping).
Secara konstitusional, Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mendesain pembentukan undang-undang sebagai kekuasaan DPR yang harus mendapat persetujuan bersama Presiden. Desain ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan murni (separation of power) ala trias politica Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (distribution of power). Konsekuensi logis dari desain ini adalah dominasi eksekutif yang masih sangat kuat dalam proses legislasi. Persoalan semakin kompleks ketika atribusi dan delegasi kewenangan diberikan kepada Pejabat Eksekutif di bawah Presiden, seperti pembentukan Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga (berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011). Tidak jarang pendelegasian ini melahirkan ego sektoral antar-kementerian yang menghasilkan peraturan yang saling bertentangan, sehingga mencederai asas kepastian hukum.
Selain itu, kewenangan lembaga dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan saat ini tidak dapat lagi dijalankan secara otonom tanpa pelibatan publik. Hal ini sejalan dengan tonggak sejarah baru dalam hukum tata negara kita melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menegaskan kewajiban konstitusional lembaga pembentuk undang-undang untuk memenuhi asas partisipasi bermakna (meaningful participation), yang mencakup hak publik untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).
Secara keseluruhan, artikel ini sangat relevan sebagai landasan normatif, namun ke depannya diskursus ini harus diarahkan pada urgensi penataan kelembagaan legislasi. Gagasan pembentukan suatu badan tunggal pembentuk peraturan perundang-undangan (Pusat Legislasi Nasional) di lingkungan eksekutif menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut, guna mencegah disharmoni peraturan yang dihasilkan oleh berbagai pejabat dan lembaga negara yang memiliki kewenangan regulasi.
Nama: Jitro Zebedius Atte
BalasHapusKelas : 04huke002
Nim : 241010250446
Menurut saya, artikel berjudul “Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan” merupakan artikel yang cukup baik dan relevan dengan materi Ilmu Perundang-Undangan. Artikel ini menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang membuat aturan, tetapi yang lebih penting adalah dari mana kewenangan tersebut berasal dan sampai sejauh mana kewenangan itu dapat digunakan.
Menurut saya, pembahasan mengenai perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan menjadi salah satu bagian yang penting. Tidak semua pejabat yang memiliki jabatan otomatis mempunyai kewenangan untuk membuat semua jenis peraturan. Setiap kewenangan harus mempunyai dasar hukum yang jelas, baik melalui atribusi maupun delegasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum, pejabat pemerintah tidak boleh bertindak hanya berdasarkan kebutuhan atau kepentingannya sendiri, tetapi harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Saya juga setuju dengan pembahasan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi memiliki akibat hukum. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, pembentuk peraturan juga harus memiliki kewenangan yang sah. Jadi, menurut saya, suatu peraturan tidak cukup hanya memiliki isi yang baik, tetapi juga harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memang berwenang.
Bagian mengenai ultra vires juga menarik karena memberikan gambaran mengenai tindakan pejabat yang melampaui kewenangannya. Menurut saya, hal ini penting karena apabila pejabat diberikan kewenangan tanpa batas yang jelas, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, kewenangan seharusnya dipahami bukan hanya sebagai hak untuk bertindak, tetapi sekaligus sebagai batas terhadap tindakan pejabat.
Kelebihan artikel ini adalah pembahasannya cukup sistematis dan menggunakan contoh persoalan yang dekat dengan praktik pemerintahan. Bahasa yang digunakan juga relatif mudah dipahami oleh mahasiswa. Artikel ini tidak hanya membahas teori, tetapi menghubungkannya dengan persoalan seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, pengujian peraturan, dan terlalu banyaknya regulasi.
Namun, menurut saya, artikel ini masih dapat diperbaiki dengan memberikan lebih banyak contoh konkret dari peraturan atau putusan pengadilan yang menunjukkan adanya pembentukan peraturan yang melampaui kewenangan. Selain itu, pembahasan mengenai atribusi dan delegasi dapat dibuat lebih rinci agar pembaca lebih mudah membedakan kedua sumber kewenangan tersebut dalam praktik.
Secara keseluruhan, menurut saya artikel ini memberikan pemahaman bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus selalu berlandaskan kewenangan yang sah, hierarki peraturan, asas legalitas, dan batas-batas kekuasaan. Hal yang paling saya pahami dari artikel ini adalah bahwa pejabat yang mempunyai kewenangan membuat peraturan bukan berarti memiliki kebebasan tanpa batas. Setiap kewenangan memiliki dasar dan batasnya. Jika kewenangan tersebut digunakan melebihi yang diberikan oleh hukum, maka peraturan yang dibuat dapat dipersoalkan secara hukum.
Dengan demikian, menurut saya, inti dari artikel ini adalah kekuasaan dalam negara hukum harus selalu berasal dari hukum, dijalankan berdasarkan hukum, dan dibatasi oleh hukum. Prinsip tersebut penting agar pembentukan peraturan benar-benar memberikan kepastian hukum dan tidak menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan.
Nama:Ramlan tanjung
BalasHapusNim: 241010250251
Menurut pendapat saya, inti materi lembaga pembentuk peraturan bukan soal hafalan siapa membentuk apa, tapi satu pertanyaan fundamental: dari mana kewenangan itu berasal?
Dalam negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jabatan tidak otomatis melahirkan kewenangan. Butuh legitimasi yuridis. Beda antara kekuasaan (kemampuan faktual) dengan kewenangan (hak yang sah menurut hukum).
Tidak Semua Lembaga Bisa Membentuk Semua Peraturan.
Sistem kita membagi kompetensi. DPR Presiden membentuk UU, Presiden menetapkan PP/Perpres, Kepala Daerah dan DPRD membentuk Perda. UU P3 memang mengakui peraturan menteri/lembaga, tapi bukan berarti bebas. Syaratnya: diperintahkan UU yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang sah.
Sumber Kewenangan: Atribusi vs Delegasi.
Ini kuncinya. Atribusi adalah kewenangan asli yang diberikan langsung oleh UUD atau UU. *Delegasi* adalah pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan tanggung jawab hukum berpindah. Mengetahui ini penting untuk menilai siapa yang berhak bertindak dan siapa yang bertanggung jawab.
Hierarki Bukan Sekadar Urutan, Tapi Soal Kompetensi.
_Lex superior derogat legi inferiori_ tidak hanya soal isi yang bertentangan. Peraturan yang isinya terlihat baik pun bisa cacat hukum jika pembentuknya tidak berwenang. Peraturan pelaksana tidak boleh menciptakan norma baru yang membatasi hak warga.
Ketika Pejabat Melampaui Wewenang (Ultra Vires).
Jika UU hanya memberi wewenang mengatur prosedur teknis, lalu pejabat membuat kewajiban baru yang substansial, itu sudah melampaui kewenangan. Tujuan baik tidak bisa menyembuhkan cacat kewenangan. Kalau alasan "demi kepentingan umum" cukup, maka batas kekuasaan hilang.
Siapa yang Mengawasi?
Karena itu ada kontrol yudisial: MK menguji UU terhadap UUD, MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU. Produk regulasi tidak kebal hukum.
Kesimpulan saya, Kualitas regulasi bukan diukur dari banyaknya aturan, tapi dari kejelasan kewenangannya. Cara belajar yang benar bukan menghafal hierarki, tapi biasakan tanya 4 hal setiap lihat peraturan: Siapa yang membentuk? Dari mana kewenangannya? Sampai di mana batasnya? Apa akibat jika dilampaui?
Karena dalam negara hukum, pertanyaan terpenting bukan "seberapa besar kekuasaannya?", tapi "apa dasarnya dan di mana hukum memerintahkannya untuk berhenti?"
NIM: 241010250064
BalasHapusPendapat Saya
Saya setuju dengan isi utama artikel karena artikel tersebut menekankan bahwa kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam negara hukum, pejabat atau lembaga tidak dapat membuat aturan hanya berdasarkan jabatan atau kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 8 ayat (2), yang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat di luar hierarki utama diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Secara kritis, saya menilai kelebihan artikel ini adalah mampu menghubungkan kewenangan, asas legalitas, hierarki peraturan, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Artikel juga tepat ketika menjelaskan bahwa aturan yang memiliki tujuan baik belum tentu sah apabila pembentuknya tidak memiliki kewenangan. Dengan demikian, yang harus diperiksa bukan hanya isi peraturan, tetapi juga siapa yang membentuk, apa dasar kewenangannya, serta apakah materi yang diatur masih berada dalam batas kewenangan tersebut.
Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas. Pertama, pembahasan mengenai atribusi dan delegasi sebaiknya tidak hanya dijelaskan secara umum, tetapi juga dikaitkan dengan ketentuan hukum administrasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesan bahwa setiap pelimpahan kewenangan otomatis merupakan delegasi. Kedua, pernyataan bahwa semakin rendah kedudukan peraturan maka semakin penting memastikan kewenangannya perlu dipahami secara hati-hati. Persoalan kewenangan tetap harus dilihat berdasarkan dasar hukum masing-masing lembaga, bukan semata-mata berdasarkan tinggi rendahnya hierarki.
Selain itu, mekanisme pengujian juga perlu dibedakan secara tegas. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berada dalam kewenangan pengujian Mahkamah Agung.
Kesimpulannya, saya setuju dengan argumentasi utama artikel bahwa kewenangan merupakan instrumen penting untuk membatasi kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, artikel akan lebih kuat apabila memberikan contoh konkret mengenai peraturan yang melampaui kewenangan serta menjelaskan secara lebih rinci perbedaan atribusi, delegasi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menguji apakah suatu peraturan benar-benar dibentuk secara sah dan sesuai batas kewenangannya.Pendapat Saya
Saya setuju dengan isi utama artikel karena artikel tersebut menekankan bahwa kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam negara hukum, pejabat atau lembaga tidak dapat membuat aturan hanya berdasarkan jabatan atau kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 8 ayat (2), yang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat di luar hierarki utama diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Secara kritis, saya menilai kelebihan artikel ini adalah mampu menghubungkan kewenangan, asas legalitas, hierarki peraturan, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Artikel juga tepat ketika menjelaskan bahwa aturan yang memiliki tujuan baik belum tentu sah apabila pembentuknya tidak memiliki kewenangan. Dengan demikian, yang harus diperiksa bukan hanya isi peraturan, tetapi juga siapa yang membentuk, apa dasar kewenangannya, serta apakah materi yang diatur masih berada dalam batas kewenangan tersebut.
BalasHapusMenurut saya, jurnal ini menarik karena menjelaskan bahwa kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya soal siapa yang mempunyai jabatan, tetapi juga mengenai dasar dan batas kewenangannya. Saya setuju dengan pembahasan bahwa pejabat tidak bisa membuat aturan hanya karena merasa aturan tersebut dibutuhkan. Setiap peraturan harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas dan tidak boleh melebihi kewenangan yang diberikan oleh hukum. Bagian tentang atribusi, delegasi, ultra vires, serta pengujian oleh MK dan MA juga membantu memahami bahwa kekuasaan dalam negara hukum tetap harus dibatasi dan dapat dikontrol.
Menurut saya, hal yang masih bisa diperkuat adalah contoh kasus nyata dan dasar hukum yang lebih spesifik, sehingga pembaca tidak hanya memahami konsepnya secara teori tetapi juga bisa melihat bagaimana batas kewenangan tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, pembahasan mengenai banyaknya regulasi juga penting karena menunjukkan bahwa semakin banyak aturan belum tentu membuat hukum menjadi lebih baik. Jadi, inti yang saya tangkap dari jurnal ini adalah pejabat memang diberikan kewenangan untuk membuat aturan, tetapi kewenangan tersebut bukan kekuasaan yang bebas; ada dasar, tujuan, ruang lingkup, dan batas yang harus dipatuhi.
Menurut saya, kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus selalu berlandaskan asas legalitas dan tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Setiap lembaga atau pejabat wajib memastikan bahwa peraturan yang dibentuk memiliki dasar hukum, sesuai dengan hierarki peraturan, serta tidak bertentangan dengan hak masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan pengujian oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
BalasHapusPendapat serta kritikan saya dalam hal
BalasHapus1. Soal MK (Negative vs Positive Legislator)
Aturan asli Pasal 57 UU MK: MK hanya boleh jadi negative legislator = menghapus norma yang bertentangan dengan UUD 1945.
Praktiknya MK sering jadi positive legislator= membuat norma baru lewat putusan "konstitusional bersyarat" (menambah frasa: sepanjang dimaknai
Kenapa:
Untuk menghindari kekosongan hukum.
Batasnya
- Kalau masih kebijakan DPR (open legal policy), MK harus restraint / menahan dir
- Kalau sudah melanggar hak konstitusional MK boleh aktif
2. Soal Peraturan Administratif
Prinsip negara hukum: Tujuan baik tidak bisa menyembuhkan cacat wewenang.
Nama : Harimas Wijonarko
BalasHapusNIM : 241010200079
Menurut saya, kekuatan utama artikel ini terletak pada penekanannya bahwa kewenangan merupakan instrumen pembatas kekuasaan. Dalam hukum publik, kewenangan tidak hanya memberikan hak kepada pejabat untuk bertindak, tetapi sekaligus menentukan batas tindakan yang boleh dilakukan.
Hal tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum. Dengan demikian, pejabat tidak dapat menggunakan alasan kepentingan umum untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya tidak memiliki dasar kewenangan.
Pembahasan artikel juga dapat dikaitkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Pembentukan peraturan harus memperhatikan tidak hanya prosedur, tetapi juga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatan, jenis dan hierarki peraturan, serta kewenangan pembentuknya.
Dalam konteks ini, kewenangan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan validitas suatu peraturan. Peraturan yang dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan dan keberlakuannya.
Artikel juga tepat ketika menghubungkan persoalan kewenangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki bukan sekadar urutan tingkatan peraturan, melainkan menunjukkan hubungan kekuatan hukum antara norma yang satu dengan norma lainnya. Peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, peraturan pelaksana tidak seharusnya menciptakan norma yang bertentangan atau memperluas kewenangan yang tidak diberikan oleh peraturan di atasnya.
Artikel “Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan” memberikan pemahaman bahwa kewenangan pembentukan peraturan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum. Setiap lembaga dan pejabat negara mempunyai kewenangan yang bersumber dari hukum dan kewenangan tersebut memiliki batas.
BalasHapusMenurut saya, gagasan paling penting dari artikel ini adalah bahwa kekuasaan tidak dapat dibenarkan hanya karena digunakan untuk tujuan yang dianggap baik. Kekuasaan harus berasal dari sumber hukum yang sah, digunakan sesuai tujuan pemberiannya, serta dapat diuji apabila melampaui batas kewenangan.
Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan tiga hal utama, yaitu kewenangan pembentuk, kesesuaian materi dengan hierarki peraturan, dan prosedur pembentukan yang ditentukan oleh hukum. Ketiganya merupakan bagian penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan demikian, artikel ini memberikan pelajaran bahwa dalam negara hukum, kewenangan bukan hanya alat untuk menjalankan kekuasaan, tetapi juga merupakan batas agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
Agnes Adista Octaviani
BalasHapusMenurut saya, jurnal ini cukup baik karena menjelaskan bahwa kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan jabatan, tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pembahasan mengenai atribusi, delegasi, hierarki peraturan, serta konsep ultra vires membantu memahami bahwa setiap lembaga atau pejabat memiliki batas kewenangan dalam membuat aturan. Jurnal ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap peraturan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, jurnal ini bermanfaat bagi mahasiswa karena mengajarkan bahwa dalam negara hukum, setiap kekuasaan harus berasal dari hukum, dijalankan berdasarkan hukum, dan tetap memiliki batas.
Menurut pendapat saya, artikel ini cukup menarik dan mudah dipahami karena tidak hanya membahas siapa saja lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjelaskan dari mana kewenangan tersebut berasal dan apa batasnya. Pembahasan mengenai atribusi, delegasi, hierarki peraturan, serta konsep ultra vires membantu memahami bahwa suatu peraturan tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik, tetapi juga harus dibuat oleh pihak yang memang memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Artikel ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan dalam pembentukan peraturan merupakan salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dalam negara hukum, sehingga setiap pejabat harus bertindak sesuai dasar dan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.
BalasHapusPendapat Saya: Tulisan yang Mengubah Cara Berpikir Tentang Peraturan Perundang-undangan
BalasHapusArtikel ini luar biasa penting dan sangat mendalam. Penulis tidak sekadar menjelaskan siapa yang membentuk peraturan, melainkan mengubah cara kita memahami dasar kekuasaan itu sendiri. Berikut pendapat saya secara rinci:
✅ Kelebihan Utama — Mengapa Tulisan Ini Sangat Baik
1. 🎯 Mengubah Fokus dari "Siapa" Menjadi "Dari Mana Kewenangannya"
Ini adalah kekuatan terbesar artikel ini. Hampir semua orang hanya menghafal hierarki peraturan — UUD, UU, PP, Perpres, Perda, dst. Tapi penulis langsung menegaskan: yang lebih penting bukan siapa yang membuat, melainkan dari mana ia mendapat kewenangan itu. Ini adalah fondasi negara hukum yang sering dilupakan — jabatan saja tidak cukup, harus ada dasar hukum yang sah.
2. ⚖️ Membedakan Kekuasaan dan Kewenangan — Perbedaan yang Mendasar
Penulis membedakan dengan sangat jelas antara kekuasaan (kemampuan faktual) dan kewenangan (kemampuan yang sah secara hukum). Banyak orang mengira karena seseorang menjabat, maka ia berhak membuat aturan apa saja. Artikel ini meluruskan: kebutuhan akan aturan tidak otomatis melahirkan kewenangan untuk membuatnya. Ini pesan yang sangat mendasar dan berharga.
3. 🔍 Menjelaskan Atribusi dan Delegasi Secara Sederhana Namun Tepat
Penjelasan tentang atribusi (dari konstitusi/UU langsung) dan delegasi (pelimpahan dari yang lebih tinggi) sangat jernih. Penulis juga menekankan bahwa ini bukan sekadar istilah — mengetahui sumbernya berarti tahu siapa yang bertanggung jawab dan sampai di mana batasnya. Ini panduan praktis yang sangat berguna bagi mahasiswa hukum maupun praktisi.
4. 🏔️ Hierarki Bukan Sekadar Urutan — Ada Makna di Baliknya
Seringkali hierarki hanya dihafal sebagai urutan nomor. Penulis mengingatkan: hierarki berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, dan lebih dari itu — pembentuknya juga harus berwenang. Bahkan isinya baik dan masuk akal, kalau pembentuknya tidak berwenang, tetap tidak sah. Ini poin yang sangat penting untuk ditekankan.
5. ⚠️ Membahas Konsep Ultra Vires dan Batas Kewenangan
Bagian tentang pejabat yang melampaui kewenangan — konsep ultra vires — sangat relevan dengan kenyataan hari ini. Seringkali peraturan pelaksana justru membuat aturan baru yang sebenarnya ranah undang-undang. Penulis menegaskan: tujuan baik tidak menyembuhkan cacat kewenangan. Ini prinsip negara hukum yang paling mendasar — tidak boleh ada alasan "demi kepentingan umum" untuk melampaui batas hukum.
6. 🧐 Mengangkat Masalah Regulasi Berlebih dan Tumpang Tindih
Penulis tidak berhenti di teori, tapi juga menyentuh masalah nyata: terlalu banyak peraturan, tumpang tindih, tidak harmonis, sehingga masyarakat bingung. Kualitas peraturan tidak diukur dari jumlah, tapi dari kejelasan, konsistensi, dan dasar kewenangannya. Ini kritik yang sangat konstruktif dan relevan.
7. 💡 Penutup yang Mengesahkan dan Menggugat Kesadaran
Empat pertanyaan di akhir — siapa, dari mana kewenangannya, sampai di mana batasnya, dan apa akibatnya jika dilampaui — adalah ringkasan yang luar biasa. Dan kalimat penutupnya: "pertanyaan paling penting bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan apa dasar kekuasaan tersebut dan di mana hukum memerintahkannya untuk berhenti?" — ini adalah inti dari seluruh tulisan dan sangat filosofis sekaligus praktis.
📝 Sedikit Catatan Tambahan
Tulisan ini sudah sangat lengkap, seimbang, dan tajam. Bahasanya akademis namun mengalir mudah, tidak berbelit-belit, dan sangat logis. Satu hal yang mungkin bisa menjadi pelengkap — contoh konkret tentang peraturan yang dibatalkan karena melampaui kewenangan — akan semakin memperkuat penjelasan, namun tanpa itu pun tulisan ini sudah sangat kuat.
Nama : Rizki Febriyanto
BalasHapusNIM : 241010250006
Artikel ini membahas persoalan kewenangan lembaga dan pejabat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Gagasan utama artikel adalah bahwa kewenangan membentuk peraturan harus selalu disertai batasan yang jelas agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut saya, persoalan tersebut sangat penting karena peraturan perundang-undangan memiliki daya mengikat terhadap masyarakat sehingga proses pembentukannya harus memiliki dasar kewenangan yang sah.
Secara hukum, pembentukan peraturan harus berpedoman pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur jenis, hierarki, pembentukan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan tidak dapat hanya didasarkan pada jabatan, tetapi harus bersumber dari peraturan yang memberikan kewenangan tersebut.
Saya menilai pembahasan artikel mengenai atribusi, delegasi, dan mandat merupakan hal yang sangat penting. Atribusi memberikan kewenangan asli berdasarkan UUD atau undang-undang, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari organ yang memiliki kewenangan kepada organ lain. Kesalahan memahami sumber kewenangan dapat menyebabkan peraturan dibentuk oleh pihak yang sebenarnya tidak berwenang. Akibatnya, peraturan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum.
Artikel juga tepat ketika menyoroti hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 UU 12/2011, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip lex superior derogat legi inferiori menjadi penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum. Namun, menurut saya, persoalannya bukan hanya banyaknya peraturan, melainkan juga tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Karena itu, penyederhanaan regulasi harus disertai pembenahan pembagian kewenangan.
Gagasan artikel mengenai pengawasan terhadap peraturan yang melampaui kewenangan juga relevan. UUD NRI Tahun 1945 memberikan mekanisme pengujian norma melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
Lanjutan
BalasHapusMenurut saya, kewenangan membentuk peraturan pada akhirnya harus dipahami sebagai kewenangan yang bersifat terbatas, bukan kekuasaan tanpa batas. Setiap peraturan harus memiliki dasar kewenangan, mengikuti prosedur yang benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang baik bukan hanya menghasilkan banyak aturan, tetapi menghasilkan aturan yang sah, konsisten, diperlukan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kesimpulan
Artikel ini menunjukkan bahwa kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi bumerang apabila tidak dibatasi oleh hukum. Saya berpendapat bahwa penguatan prinsip legalitas, pembagian kewenangan, hierarki peraturan, serta mekanisme pengawasan merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam negara hukum, pejabat bukan hanya harus memiliki kewenangan, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa setiap kewenangan yang digunakan memiliki dasar dan batas yang jelas.
Sumber ini dari : UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
Dipa Fiqri Bustomi
BalasHapusNim:241010250025
Gagasan yang disampaikan oleh penulis memberikan penegasan kembali bahwa kewenangan pembentukan hukum adalah benteng utama pencegahan kesewenang-wenangan kekuasaan. Pembagian wewenang lembaga pembentuk hukum bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan pembatasan kekuasaan agar prinsip State based on Law (Rechtsstaat) tetap terjaga.
A. Problem "Hyper-Regulation" dan Pelimpahan Kewenangan Delegasi Tanpa Batas
Didalam artikel menyoroti banyaknya aturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat tingkat menteri dan badan pelaksana.
Berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan yang ditetapkan oleh Menteri atau lembaga setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, sering terjadi kecenderungan obyektifikasi kewenangan (obsesi regulasi). Kementerian kerap menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang materi muatannya justru memuat sanksi atau membatasi hak asasi warga negara—padahal pembatasan hak konstitusional warga negara (limitation of rights) menurut Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas hanya boleh diatur melalui Undang-Undang.
Pelimpahan kewenangan delegasi yang terlalu luas (excessive delegation) memicu fenomena hyper-regulation dan disharmonisasi hukum, di mana Peraturan Menteri kerap menyimpangi atau memperluas norma yang ada di dalam Undang-Undang induknya (ultra vires).
B. Pergeseran Imbangan Kekuasaan (Shift of Power) DPR dan Presiden
Gagasan artikel menyinggung fungsi legislasi utama yang dipegang oleh DPR bersama Presiden.
Meskipun Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, mekanisme pembahasan bersama Presiden (Pasal 20 ayat (2)) dan kewenangan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / Perppu (Pasal 22 ayat (1)) menunjukkan bahwa eksekutif (executive heavy) masih mendominasi panggung legislasi.
Kedudukan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 juga mencerminkan ketimpangan sistem bicameralism di Indonesia (soft bicameralism). DPD hanya berwenang mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, namun tidak memiliki hak mengambil keputusan (decision-making power) pada tahap pengesahan akhir. Hal ini membuat perwakilan daerah terbatas sebagai pemberi saran, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas DPD dalam membatasi wewenang DPR dan Presiden.
Artikel “Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ketika Kewenangan Menjadi Batas Kekuasaan” memberikan pemahaman bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kewenangan dan legalitas. Setiap lembaga atau pejabat yang membentuk peraturan harus dapat menunjukkan dasar kewenangannya serta menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan yang diberikan oleh hukum.
BalasHapusMenurut saya, inti pemikiran artikel ini terletak pada prinsip bahwa kewenangan bukan hanya sumber kekuasaan, tetapi sekaligus merupakan batas terhadap kekuasaan. Seorang pejabat tidak dapat menggunakan jabatannya sebagai alasan untuk mengatur segala hal yang dianggap penting. Setiap tindakan harus dapat ditelusuri kepada sumber kewenangan yang sah dan harus tetap berada dalam batas yang ditentukan.
Dalam perspektif negara hukum, asas legalitas pada akhirnya tidak hanya berarti bahwa pemerintah harus mempunyai dasar hukum untuk bertindak. Legalitas juga mengandung tuntutan agar kekuasaan tersebut digunakan oleh pihak yang berwenang, untuk tujuan yang tepat, melalui prosedur yang benar, dan tetap dapat diuji apabila melampaui batas kewenangan.
Dengan demikian, persoalan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan semata-mata berapa banyak peraturan yang dapat dibuat oleh suatu lembaga, tetapi seberapa sah kewenangan yang digunakan, seberapa jelas batasnya, dan seberapa efektif hukum mencegah kewenangan tersebut digunakan melampaui batas. Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan penutup artikel bahwa legalitas merupakan mekanisme untuk memastikan kekuasaan berasal dari hukum, dijalankan berdasarkan hukum, dibatasi oleh hukum, dan dapat diuji melalui hukum.
Nama : Irpan Pahmi
BalasHapusNIM : 241010250345
Kelas : 04HUKE001
Menurut pendapat saya, artikel ini cukup baik dalam menjelaskan bahwa kewenangan merupakan dasar penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan juga menjadi hal yang menarik, karena seorang pejabat tidak dapat membuat peraturan hanya berdasarkan kedudukannya, tetapi harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan oleh hukum.
Artikel ini juga menjelaskan bahwa setiap lembaga dan pejabat memiliki batas kewenangan dalam membentuk peraturan. Hal tersebut penting karena peraturan yang dibuat tidak hanya harus memiliki tujuan yang baik, tetapi juga harus dibentuk oleh pihak yang memang memiliki kewenangan. Jika kewenangan tersebut dilampaui, dapat menimbulkan tumpang tindih aturan dan ketidakpastian hukum.
Pembahasan mengenai atribusi dan delegasi juga membantu memahami dari mana kewenangan tersebut diperoleh dan bagaimana batas penggunaannya. Selain itu, penjelasan mengenai hierarki menunjukkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak hanya harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga harus memperhatikan kewenangan lembaga yang membentuknya.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan sekaligus menjadi batas kekuasaan. Dengan adanya batas tersebut, pembentukan peraturan diharapkan dapat dilakukan secara tertib, sesuai dengan prinsip negara hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Lola Damayanti - 241010250627
BalasHapusMenurut saya, artikel ini menarik karena tidak hanya menjelaskan siapa saja yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga menekankan bahwa kewenangan tersebut memiliki batas. Hal ini menurut saya penting dalam negara hukum karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, setiap penggunaan kekuasaan harus memiliki dasar hukum. Saya melihat bahwa persoalan kewenangan menjadi sangat penting ketika suatu lembaga atau pejabat membuat aturan yang sebenarnya sudah masuk ke ranah kewenangan lembaga lain. Dalam hal ini, konsep atribusi dan delegasi menjadi relevan untuk menentukan dari mana kewenangan tersebut diperoleh dan sejauh mana kewenangan itu dapat digunakan. Saya juga setuju dengan gagasan artikel bahwa peraturan yang tujuannya baik belum tentu dapat dianggap sah apabila dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Menurut saya, hal tersebut menunjukkan bahwa legalitas tidak hanya berkaitan dengan isi suatu peraturan, tetapi juga dengan siapa yang membentuknya dan apakah prosedur serta kewenangannya sesuai dengan hukum. Namun, pembagian kewenangan dalam praktik juga perlu diperhatikan secara kritis karena banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan regulasi dapat menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, menurut saya diperlukan pengawasan dan pengujian terhadap peraturan agar kewenangan pembentuk peraturan tetap berada dalam batas yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.
Fajri Haikal 241010250492
BalasHapusDari artikel ini ialah ajakannya untuk mengubah urutan berpikir saat membaca sebuah peraturan. Kita biasanya langsung bertanya apa isinya, padahal pertanyaan yang lebih dulu perlu diajukan adalah siapa yang membuatnya dan dari mana ia punya kewenangan. Dalam negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), jabatan saja tidak cukup untuk membuat aturan yang mengikat warga. Saya juga setuju dengan penegasan penulis bahwa tujuan yang baik tidak bisa menutupi cacat kewenangan, sebab alasan "demi kepentingan umum" hampir selalu bisa dipakai untuk membenarkan apa saja.
Satu hal yang menurut saya masih mengganjal ada pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Pasal itu mengakui peraturan di luar hierarki selama diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Frasa terakhir ini cukup longgar, dan dalam praktik sering dipakai sebagai pegangan oleh peraturan menteri atau lembaga untuk mengatur lebih jauh dari yang dimandatkan undang-undang. Artinya, masalahnya tidak hanya pada pejabat yang melampaui batas, tetapi juga pada rumusan norma yang memberi ruang terlalu lebar. Pengujian oleh Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) memang menjadi koreksi, tetapi sifatnya baru bekerja setelah ada yang mengajukan, sehingga aturan bermasalah tetap berlaku selama belum dibatalkan. Karena itu menurut saya pencegahan sejak tahap pembentukan sama pentingnya.
Empat pertanyaan yang ditawarkan penulis, yaitu siapa pembentuknya, dari mana kewenangannya, sampai di mana batasnya, dan apa akibatnya jika dilampaui, terasa sederhana tetapi benar-benar bisa dipakai untuk membaca peraturan apa pun. Hanya saja, tulisan ini akan lebih meyakinkan jika disertai contoh putusan yang membatalkan peraturan karena melampaui delegasi undang-undang induknya, supaya gagasannya tidak berhenti di tataran konsep.
AJIE ROZAK HERMAWAN 231010200283
BalasHapusPembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Artikel *Lembaga dan Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan* membahas pentingnya kewenangan sebagai batas kekuasaan dalam pembentukan peraturan di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah, termasuk pembentukan peraturan, harus memiliki dasar hukum yang jelas.
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 mengatur jenis, hierarki, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan dasar hukum yang mengaturnya.
Menurut saya, kewenangan membentuk peraturan bukan berarti pejabat dapat membuat aturan tanpa batas. Sebagai contoh, Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau mengatur hal di luar kewenangannya. Jika suatu peraturan melampaui kewenangan pembentuknya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, pembentukan peraturan harus memperhatikan sumber kewenangan, prosedur, materi muatan, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengujian oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan di bawah undang-undang juga menjadi mekanisme penting untuk mengawasi legalitas peraturan.
Menurut saya, kewenangan merupakan dasar sekaligus batas bagi lembaga dan pejabat dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan harus dibuat sesuai dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembentukan peraturan yang tertib dan sesuai hukum dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : Akhir Kristanto
BalasHapusNim : 241010250022
Pendapat saya,Artikel tersebut menjelaskan bahwa tidak semua lembaga atau pejabat boleh membentuk peraturan perundang-undangan hanya karena jabatannya. Dalam negara hukum Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, setiap peraturan harus punya dasar kewenangan yang sah.Kewenangan itu harus dibedakan antara kekuasaan dan kewenangan. Kewenangan ada 2 sumber: atribusi yaitu pemberian langsung dari UUD/UU kepada lembaga, dan delegasi yaitu pelimpahan dari peraturan yang lebih tinggi karena ada perintahnya.Jika pejabat membentuk peraturan tanpa dasar atau melampaui batasnya, maka tindakannya disebut ultra vires dan peraturannya cacat yuridis serta batal demi hukum dan bisa diuji di MK jika UU dan di MA jika di bawah UU.Inti artikel: tujuan baik tidak bisa menyembuhkan cacat kewenangan. Pembatasan kewenangan justru untuk menjaga asas legalitas, kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta inflasi regulasi. Jadi saat melihat peraturan, jangan tanya apa isinya dulu, tapi tanya siapa yang buat, dari mana kewenangannya, dan apa batasnya.
Nama : Sevi Prameswari
BalasHapusNIM : 241010250611
Kelas : 04HUKE002
Menurut saya, artikel ini memberikan pemahaman bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak cukup dilihat dari siapa pejabat atau lembaganya, tetapi harus dilihat dari mana kewenangan tersebut berasal dan sejauh mana batasnya. Artikel menekankan bahwa DPR, Presiden, menteri, pemerintah daerah, maupun lembaga lainnya tidak dapat membuat aturan hanya karena merasa memiliki kepentingan untuk mengaturnya. Kewenangan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas.
Saya setuju dengan gagasan bahwa hierarki peraturan tidak hanya berfungsi sebagai urutan peraturan, tetapi juga sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Misalnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori. Selain itu, peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang melampaui batas dapat menimbulkan persoalan ultra vires. Menurut saya, banyaknya lembaga yang mempunyai kewenangan membuat peraturan memang dapat memberikan fleksibilitas dalam pemerintahan, tetapi jika tidak disertai batas kewenangan yang jelas justru dapat menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.
Artikel yang ditulis oleh Bapak Geofani Milthree Saragih pada 28 September 2026 membahas pentingnya kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pembatasan kekuasaan negara. Menurut saya, artikel ini relevan karena menegaskan bahwa setiap lembaga atau pejabat negara tidak dapat membentuk peraturan secara bebas, melainkan harus berdasarkan kewenangan yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan atau kehendak pejabat.
BalasHapusSaya sependapat dengan penulis bahwa tujuan yang baik tidak dapat membenarkan pembentukan peraturan yang melampaui kewenangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya menegaskan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu harus diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Menurut saya, ketentuan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi masyarakat dari aturan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain itu, saya menilai bahwa hierarki peraturan perundang-undangan tidak cukup dipahami sebagai urutan yang harus dihafalkan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi hukum. Prinsip lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Namun, legalitas suatu peraturan juga harus dinilai dari kewenangan pembentuk dan prosedur pembentukannya. Dengan demikian, peraturan yang terlihat bermanfaat sekalipun tetap perlu diuji apabila terdapat dugaan bahwa pembentukannya melampaui batas kewenangan.
Menurut saya, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah banyaknya peraturan yang berpotensi tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pembentukan peraturan baru seharusnya tidak selalu menjadi solusi utama karena persoalan dapat muncul akibat lemahnya pelaksanaan aturan yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan serta partisipasi masyarakat agar aturan yang dibentuk benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak merugikan masyarakat. Pengawasan melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi bagian penting untuk memastikan peraturan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan bukan hanya hak untuk bertindak, tetapi juga batas yang harus dipatuhi. Saya berpendapat bahwa negara hukum yang baik tidak diukur dari banyaknya peraturan yang dibuat, melainkan dari keabsahan proses pembentukan, kesesuaian materi dengan kewenangan, serta kemampuannya memberikan kepastian dan keadilan. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu bersikap kritis dengan tidak hanya memahami isi suatu peraturan, tetapi juga menilai siapa yang membentuknya, apa dasar kewenangannya, dan apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan hukum.
Vinaya Azzahra Kinanti
BalasHapus241010200855
Menurut saya, artikel karya Bapak Geofani Milthree Saragih membahas pentingnya kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap lembaga atau pejabat harus memiliki dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya. Menurut saya, hal ini penting karena tidak semua pejabat dapat membuat peraturan sesuai keinginannya, meskipun aturan tersebut dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan harus digunakan sesuai dengan dasar hukum dan batas yang telah ditentukan.
Saya juga berpendapat bahwa pembentukan peraturan tidak cukup hanya dilihat dari isi atau tujuannya, tetapi harus diperhatikan juga siapa yang membentuk dan apakah lembaga tersebut memiliki kewenangan. Misalnya, suatu peraturan mungkin bertujuan baik, tetapi jika dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau melampaui kewenangannya, peraturan tersebut tetap memiliki persoalan hukum. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas, yaitu bahwa tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, kewenangan tidak boleh dianggap sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai aturan.
Menurut saya, artikel ini juga menunjukkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjaga agar peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, yang mengatur jenis dan hierarki peraturan serta pengakuan terhadap peraturan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat tertentu. Namun, menurut saya, selain memperhatikan hierarki, pemerintah juga perlu memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak tumpang tindih dan benar-benar dibutuhkan masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan hukum.
Secara keseluruhan, saya sependapat dengan gagasan penulis bahwa kewenangan merupakan salah satu cara untuk membatasi kekuasaan. Menurut saya, pejabat yang memiliki kewenangan bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu, karena setiap tindakan tetap harus sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sebelum suatu peraturan dibentuk, perlu dipastikan siapa yang berwenang, apa dasar hukumnya, dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat digunakan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara tertib, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : NAZRI SOFWAN YUSUF KAMIL
BalasHapusNIM : 241010250267
Kelas : 04HUKE001
Artikel ini membahas kewenangan lembaga dan pejabat dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Penulis menegaskan bahwa tidak semua lembaga atau pejabat memiliki kewenangan untuk membentuk setiap jenis peraturan. Kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh hanya didasarkan pada jabatan atau kebutuhan untuk membuat suatu aturan.
Penulis menjelaskan sumber kewenangan melalui atribusi dan delegasi. Atribusi merupakan pemberian kewenangan berdasarkan UUD 1945 atau undang-undang, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu badan atau pejabat kepada badan atau pejabat lain sesuai ketentuan hukum. Selain itu, artikel ini membahas pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan dan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Artikel ini juga menyoroti tindakan ultra vires, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum. Untuk mengawasi peraturan yang bertentangan dengan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Penulis turut mengingatkan bahwa terlalu banyak regulasi dapat menimbulkan tumpang tindih aturan dan ketidakpastian hukum.
Menurut saya, artikel ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan membentuk peraturan bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan harus dijalankan berdasarkan hukum dan sesuai dengan kompetensi masing-masing lembaga. Artikel ini relevan dalam pembelajaran Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara karena menekankan pentingnya asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, setiap peraturan harus memiliki dasar kewenangan yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi mewujudkan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : Putri Aulia Titanisa
BalasHapusNIM : 241010250607
Kelas : 04Huke001
Artikel karya Geofani Milthree Saragih membahas pentingnya kewenangan yang sah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut saya, hal yang paling penting dari artikel ini adalah bahwa jabatan tidak secara otomatis memberikan kewenangan tanpa batas kepada seseorang untuk membuat peraturan. Setiap peraturan harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi pembentuknya maupun materi yang diatur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Artikel ini juga menjelaskan pentingnya memahami sumber kewenangan, seperti atribusi dan delegasi. Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh UUD atau undang-undang, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu badan atau pejabat kepada pihak lain sesuai ketentuan hukum. Menurut saya, pemahaman ini penting karena dapat menentukan apakah suatu lembaga atau pejabat berhak membentuk peraturan tertentu. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur pengakuan dan kekuatan hukum mengikat peraturan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat tertentu berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan yang sah.
Saya sependapat dengan penulis bahwa tujuan peraturan yang baik tidak dapat membenarkan pembentukan peraturan yang melampaui kewenangan (ultra vires). Misalnya, suatu pejabat diberi kewenangan untuk mengatur prosedur teknis, tetapi justru menetapkan pembatasan hak masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum memadai. Menurut saya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, selain menilai manfaat suatu peraturan, masyarakat juga perlu memperhatikan dasar kewenangan pembentuknya, ruang lingkup pengaturannya, serta kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.
Selain persoalan kewenangan, penulis juga menyoroti banyaknya regulasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan konflik aturan. Saya berpandangan bahwa pemerintah tidak seharusnya selalu menjawab setiap persoalan dengan membuat peraturan baru. Sebelum membentuk aturan, perlu dinilai apakah aturan tersebut memang dibutuhkan dan apakah lembaga pembentuknya memiliki kewenangan yang tepat. Dengan demikian, pembentukan peraturan dapat lebih terarah, konsisten, dan memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya, kewenangan bukan hanya memberikan hak kepada pejabat untuk bertindak, tetapi juga menjadi batas agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Nama: Ryan Muslim
BalasHapusNIM: 221010250583
Artikel ini memberikan pemetaan yang lugas dan sistematis mengenai arsitektur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis tidak hanya memaparkan pembagian kewenangan secara teknis, tetapi juga menyentuh akar permasalahan dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara: yaitu dinamika antara kewenangan atributif dan delegatif dalam pembentukan regulasi.
Beberapa catatan dan argumentasi hukum yang memperkaya analisis artikel ini meliputi:
1. Batas-Batas Atribusi dan Delegasi dalam Pembentukan Regulasi
Konstitusi secara tegas mengatur atribusi kekuasaan pembentukan Undang-Undang kepada DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945). Namun, dalam praktiknya, kompleksitas tata kelola pemerintahan modern mendorong maraknya pendelegasian kewenangan (delegated legislation) kepada lembaga eksekutif maupun lembaga independen. Penulis secara tepat mengingatkan bahwa pendelegasian ini tidak boleh melampaui batas materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang induknya (Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022).
2. Bahwa Hiper-Regulasi Mengancam Kepastian Hukum
Banyaknya pejabat dan lembaga yang diberi wewenang membentuk peraturan eksekutif (seperti Peraturan Menteri, Peraturan Badan/Lembaga) sering kali menciptakan fenomena hiper-regulasi dan tumpang tindih norma (overlapping). Hal ini berpotensi merusak tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011) serta melanggar asas pembentukan peraturan yang baik, khususnya asas "dapat dilaksanakan" dan "kejelasan rumusan" (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011).
3. Urgennya Meaningful Participation dalam Pembentukan Regulasi
Mengacu pada ratio decidendi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, kewenangan pejabat atau lembaga pembentuk peraturan tidak hanya sah secara formal-kewenangan, tetapi juga harus mematuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Setiap lembaga/pejabat wajib menjamin hak masyarakat untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained) dalam setiap tahapan pembentukan regulasi.
Asep Muharom
BalasHapus241010250524
Setelah saya membaca, artikel tersebut menegaskan prinsip negara hukum bahwa setiap kekuasaan harus memiliki batasan hukum.
Kewenangan tidak hanya berarti hak bertindak, melainkan sekaligus batas bagi pemegang kekuasaan, kewenangan terhadap hal 1 tidak dapat diperluas secara otomatis ke 2, 3, 4 dan harus sesuai tujuan pemberiannya, termasuk dalam kasus delegasi.
Penulis mengajak kita tidak cukup menghafal daftar lembaga pembentuk peraturan, melainkan terbiasa mengajukan empat pertanyaan, diantaranya :
- Siapa pembuatnya?
- Asal-usul kewenangan?
- Batas kewenangan?
- Akibat pelampauan batas.
Dari pertanyaan tersebut asas legalitas difahami secara substantif, dan dapat diuji oleh hukum.
Pertanyaan utama bukan seberapa besar kekuasaan, melainkan apa dasarnya dan dimana batasnya.
Artikel ini memberikan panduan penting dan kita tidak hanya belajar siapa yang boleh membuat aturan, tetapi juga memahami bahwa setiap kewenngan membawa batas didalamnya.
Nama : Yunita Anggraini
BalasHapusNIM : 241010250056
Artikel ini membahas pentingnya kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum. Penulis menjelaskan bahwa setiap lembaga atau pejabat harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam membuat peraturan, serta tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Artikel ini juga membahas konsep atribusi, delegasi, hierarki peraturan, ultra vires, dan pengujian peraturan oleh Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.
Menurut saya, artikel ini sangat baik karena pembahasannya sistematis, mudah dipahami, dan relevan dengan pembelajaran Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara. Penulis tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengajak pembaca berpikir kritis mengenai penyalahgunaan kewenangan dan pentingnya kepastian hukum. Namun, artikel ini akan lebih kuat apabila dilengkapi contoh kasus nyata dan rujukan pasal atau peraturan yang lebih spesifik agar analisisnya lebih mendalam.
Kesimpulan: Artikel ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan merupakan dasar sekaligus batas bagi pejabat dalam membentuk peraturan. Artikel ini bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk memahami pentingnya asas legalitas, kepastian hukum, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.