Jejak Panjang Hak Asasi Manusia: Dari Perjuangan Dunia hingga Konstitusionalisme Indonesia

 

Hak asasi manusia tidak lahir dalam satu peristiwa dan tidak pula merupakan produk dari satu bangsa. Sejarah HAM justru memperlihatkan perjalanan panjang manusia dalam membatasi kekuasaan dan mempertahankan martabatnya. Karena itu, membicarakan sejarah HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan HAM di dunia. Keduanya memang memiliki latar sejarah yang berbeda, tetapi bertemu pada satu gagasan mendasar: kekuasaan negara harus dibatasi ketika berhadapan dengan hak-hak dasar manusia.

Dalam sejarah dunia, embrio pemikiran HAM dapat ditelusuri melalui berbagai perkembangan mengenai pembatasan kekuasaan. Magna Carta 1215 di Inggris, misalnya, sering ditempatkan sebagai salah satu tonggak karena membatasi tindakan sewenang-wenang penguasa, meskipun pada awalnya perlindungannya tentu belum bersifat universal sebagaimana HAM modern. Perkembangan berikutnya terlihat dalam Petition of Right 1628, Habeas Corpus Act 1679, dan English Bill of Rights 1689. Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan perubahan penting: penguasa tidak lagi dipandang memiliki kekuasaan yang sepenuhnya tidak terbatas.

Perkembangan HAM kemudian memperoleh dimensi yang semakin universal melalui Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Declaration of Independence Amerika Serikat tahun 1776 membawa gagasan mengenai hak yang melekat pada manusia, sedangkan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen tahun 1789 menegaskan kebebasan dan persamaan sebagai bagian penting dari kehidupan politik. Meski implementasinya pada masa itu masih jauh dari universal—antara lain karena perbudakan, kolonialisme, dan berbagai bentuk diskriminasi masih berlangsung—dokumen-dokumen tersebut membantu menggeser hubungan negara dan warga dari pola kekuasaan menuju gagasan tentang hak.

Perubahan terbesar terjadi setelah Perang Dunia II. Kekejaman perang, Holocaust, dan berbagai pelanggaran terhadap martabat manusia menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak cukup diserahkan sepenuhnya kepada hukum domestik masing-masing negara. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945 kemudian diikuti dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948. UDHR menempatkan martabat dan hak manusia sebagai persoalan yang memiliki dimensi universal. Perkembangan berikutnya melahirkan berbagai instrumen internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang keduanya diadopsi pada 1966.

Menariknya, perkembangan HAM Indonesia mempunyai jalur sejarahnya sendiri yang tidak semata-mata mengikuti pengalaman Barat. Jika sejarah HAM Eropa banyak berkembang melalui pergulatan antara individu dan kekuasaan monarki, pengalaman Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Karena itu, gagasan HAM Indonesia sejak awal mempunyai hubungan erat dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, persamaan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan penolakan terhadap penjajahan. Kalimat Pembukaan UUD 1945 bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa” menunjukkan bahwa gagasan mengenai kebebasan dan kemanusiaan telah hadir dalam fondasi konstitusional Indonesia bahkan sebelum UDHR 1948.

Hal tersebut penting karena terkadang muncul anggapan bahwa HAM di Indonesia sepenuhnya merupakan konsep yang datang dari luar setelah berkembangnya hukum HAM internasional. Pandangan demikian terlalu menyederhanakan sejarah. Perdebatan dalam proses pembentukan UUD 1945 telah memperlihatkan adanya perhatian terhadap hak warga negara dan hubungan antara individu dengan negara. UUD 1945 sejak awal juga memuat sejumlah ketentuan mengenai persamaan di hadapan hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan beragama, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perkembangan HAM Indonesia mempunyai akar konstitusional domestik sekaligus kemudian berinteraksi dengan perkembangan HAM internasional.

Namun, sejarah HAM juga mengajarkan bahwa keberadaan norma tidak otomatis menjamin perlindungan dalam praktik. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara negara, kekuasaan, dan HAM mengalami pasang surut. Demokrasi Terpimpin dan kemudian pemerintahan Orde Baru memperlihatkan bagaimana konsentrasi kekuasaan dapat mempersempit ruang kebebasan politik dan sipil. Pada saat yang sama, perkembangan institusional juga berlangsung, salah satunya melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 1993. Perubahan yang jauh lebih mendasar kemudian terjadi setelah Reformasi 1998 ketika tuntutan demokratisasi, pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan HAM menjadi bagian penting agenda reformasi ketatanegaraan.

Momentum tersebut menghasilkan perubahan besar pada konstruksi HAM dalam hukum Indonesia. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menjadi salah satu tonggak pada masa awal Reformasi, kemudian diikuti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang paling fundamental adalah perubahan UUD 1945 pada periode 1999–2002. Konstitusi hasil perubahan memberikan tempat yang jauh lebih komprehensif bagi HAM, terutama melalui Bab XA yang mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak hidup, pembentukan keluarga, pendidikan, kepastian hukum, kebebasan beragama dan berpendapat, memperoleh informasi, rasa aman, kesejahteraan, serta perlindungan dari diskriminasi memperoleh jaminan konstitusional.

Pada titik inilah kesinambungan antara sejarah HAM dunia dan Indonesia terlihat semakin jelas. Perkembangan internasional bergerak dari pembatasan kekuasaan menuju universalisasi HAM, sedangkan Indonesia bergerak dari perlawanan terhadap kolonialisme menuju konstitusionalisasi HAM. Kedua perjalanan tersebut kemudian bertemu dalam gagasan negara hukum demokratis yang menempatkan martabat manusia sebagai salah satu batas terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Hubungan tersebut semakin nyata ketika Indonesia menjadi pihak pada berbagai instrumen HAM internasional. Indonesia, misalnya, meratifikasi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, Convention against Torture melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, ICESCR melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Perkembangan ini menunjukkan adanya hubungan antara sistem hukum nasional dengan perkembangan norma HAM internasional. Namun, ratifikasi tidak berarti seluruh persoalan selesai karena tantangan berikutnya justru terletak pada implementasi kewajiban tersebut melalui legislasi, kebijakan, institusi, dan praktik penegakan hukum.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa HAM dan pembatasan kekuasaan sebenarnya merupakan dua sisi dari persoalan yang sama. Hak tidak akan mempunyai arti apabila kekuasaan negara tidak dibatasi, sementara pembatasan kekuasaan kehilangan tujuan apabila tidak diarahkan untuk melindungi manusia. Karena itu, konstitusionalisme bukan sekadar persoalan membagi kewenangan antara Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya. Konstitusionalisme pada akhirnya juga berbicara mengenai sejauh mana kekuasaan tersebut dapat digunakan tanpa melanggar hak konstitusional warga negara.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi setelah perubahan UUD 1945 menjadi relevan dalam konteks tersebut. Melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, perlindungan HAM tidak hanya diletakkan sebagai janji normatif dalam teks konstitusi, tetapi dapat menjadi dasar argumentasi konstitusional untuk menilai suatu undang-undang. Dalam kerangka yang lebih luas, peradilan, Komnas HAM, lembaga negara, masyarakat sipil, pers, perguruan tinggi, dan warga negara mempunyai peran berbeda dalam memastikan agar jaminan HAM tidak berhenti sebagai teks hukum.

Meski demikian, perkembangan HAM tidak boleh dipahami sebagai perjalanan linear yang selalu bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Sejarah justru menunjukkan kemungkinan kemunduran. Perang, otoritarianisme, diskriminasi, konflik, keadaan darurat, dan konsentrasi kekuasaan berulang kali menguji daya tahan perlindungan HAM. Tantangan kontemporer bahkan menjadi semakin kompleks dengan munculnya pengawasan digital, kecerdasan buatan, pengumpulan data pribadi, disinformasi, perubahan iklim, migrasi, dan dominasi platform teknologi. Persoalan HAM dengan demikian terus berubah mengikuti perubahan bentuk kekuasaan itu sendiri.

Di sinilah pelajaran terpenting dari kesinambungan sejarah HAM dunia dan Indonesia. Generasi pertama perjuangan HAM berusaha membatasi penguasa; generasi berikutnya memperluas pengakuan terhadap hak; sedangkan tantangan generasi sekarang adalah memastikan hak-hak yang telah diakui benar-benar efektif ketika berhadapan dengan bentuk kekuasaan yang semakin kompleks. Dengan demikian, sejarah HAM bukan sekadar urutan Magna Carta–UDHR–UUD 1945–Reformasi. Sejarah tersebut merupakan proses panjang transformasi hubungan manusia dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan HAM tidak cukup dilihat dari banyaknya hak yang dicantumkan dalam konstitusi atau banyaknya konvensi internasional yang telah diratifikasi. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah seseorang yang haknya dilanggar dapat memperoleh perlindungan, apakah kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban, apakah kelompok yang rentan memperoleh perlakuan yang setara, dan apakah tersedia mekanisme pemulihan yang efektif. Karena itulah sejarah HAM dunia dan Indonesia memiliki benang merah yang sama: hak lahir dari pengakuan atas martabat manusia, tetapi keberlangsungannya bergantung pada kemampuan hukum untuk mengendalikan kekuasaan. Itulah sebabnya perjuangan HAM tidak pernah benar-benar selesai; setiap generasi hanya menghadapi bentuk tantangan yang berbeda.

Posting Komentar

80 Komentar

  1. sejarah HAM dunia dan Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan HAM adalah dinamika yang terus berkembang mengikuti bentuk-bentuk kekuasaan baru. Jika perjuangan generasi terdahulu berfokus pada pengakuan hak dan pembatasan kekuasaan absolut monarki/kolonial, maka tantangan generasi saat ini adalah memastikan efektivitas penegakan hak tersebut di tengah kompleksitas negara modern dan era digital. Negara hukum Indonesia hanya akan berdiri kokoh apabila konstitusionalisme benar-benar dijadikan instrumen untuk mengendalikan kekuasaan demi menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar setiap warga negara.

    BalasHapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  4. Sejarah Hubungan perkembangan HAM Dunia sama Indonesia tuh menurut sya keliatan bgt dari prinsip dasarnya, yaitu sama² buat melindungi hak manusia. Tapi HAM sendiri emang ga lahir secara mendadak. Perkembangannya dimulai dari Magna Carta 1215, Bill of Rights 1689, Revolusi Amerika dan Prancis, sampai lahirnya UDHR 1948 dan ICCPR serta ICESCR tahun 1966.
    Kalau di Indonesia, HAM juga bukan sekadar kayak barang impor dari Barat. Indonesia punya sejarah sendiri lewat perjuangan melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Makanya di Pembukaan UUD 1945 ada kalimat “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Setelah reformasi, jaminan HAM makin diperkuat lewat UUD 1945 Pasal 28A–28J dan ratifikasi beberapa instrumen HAM internasional.
    Kalau dilihat dari HTN, HAM sama pembatasan kekuasaan negara itu saling berkaitan. Negara emg punya kewenangan, tp tetap harus dibatasi supaya ga sewenang², Dan menurut saya, keberhasilan HAM ga cukup cuma dilihat dari aturan di atas kertas, tapi juga dari penerapannya di lapangan, seperti apakah korban benar² mendapat perlindungan dan penegakan hukum berjalan adil.

    CMIIW yaa Pak, kalau ada yang salah mohon masukannya Pak 🙏

    BalasHapus
  5. menurut saya, perkembangan HAM di dunia menunjukkan bahwa hak manusia muncul dari perjuangan untuk membatasi kekuasaan negara. dari berbagai peristiwa dan pemikiran yang berkembang, akhirnya HAM mulai diakui dan dituangkan dalam aturan internasional.

    perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap indonesia. walaupun sejak awal UUD 1945 sudah memuat beberapa hak warga negara, perlindungan HAM semakin kuat setelah reformasi melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 28A sampai 28J. menurut saya, hal ini menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan HAM internasional dengan perkembangan hukum di indonesia.

    HAM juga berkaitan erat dengan konstitusionalisme karena kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum. negara memang mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakat, tetapi tidak berarti bisa bertindak sesuka hati.

    masalah HAM di indonesia sekarang bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan. jaminan HAM dalam konstitusi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. jadi, perkembangan HAM seharusnya tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi juga harus terlihat dalam tindakan negara dalam melindungi hak masyarakat.

    BalasHapus
  6. Menurut saya, perkembangan HAM dari dulu sampe sekarang menunjukkan kalau kekuasaan negara emang harus dibatasi. Perkembangan HAM internasional kemudian ikut mendorong Indonesia memperkuat perlindungan HAM, terutama setelah Reformasi melalui perubahan UUD 1945. Tetapi menurut saya, aturan saja belum cukup karena yang paling penting adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan.

    BalasHapus

  7. Baik menurut tanggapan saya mengenai teks HAM ini menyadarkan saya bahwa HAM bukan sekadar daftar hak di atas kertas, melainkan pertarungan terus-menerus membatasi kekuasaan agar tidak menindas manusia. Ratifikasi perjanjian internasional memang langkah baik, tetapi yang terpenting adalah pelaksanaannya di lapangan.
    Saya setuju bahwa konstitusionalisme bukan sekadar pembagian kekuasaan antarlembaga namun melainkan menjaga agar kekuasaan itu tidak melanggar hak warga negara. Mahkamah Konstitusi dan lembaga lain penting, tetapi tidak cukup sendirian.
    Jadi menurut saya poin yang paling penting adalah: perjuangan HAM tidak pernah selesai. Sekarang tantangannya bukan lagi penguasa semata, melainkan kekuasaan baru seperti teknologi, data, dan kecerdasan buatan yang bisa melanggar hak secara halus. Ukuran keberhasilan sebenarnya bukan seberapa banyak aturan dibuat, melainkan apakah orang yang lemah benar-benar dilindungi dan dapat keadilan.
    jadi Intinya: HAM lahir dari pengakuan martabat manusia, tetapi bertahan hidup karena kita terus mengawasi dan mengendalikan kekuasaan di setiap masa.
    Sebelum-nya terimakasih. 🙏

    BalasHapus
  8. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kasus PSN, hukum adat tetap harus dihormati, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kepentingan umum.

    Frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI” menjadi pedang bermata dua karena memberikan pengakuan terhadap hukum adat, tetapi sekaligus memberikan batasan. Menurut saya, pemerintah tidak seharusnya langsung mengesampingkan hukum adat dengan alasan pembangunan, melainkan harus mempertimbangkan hak masyarakat adat dan mencari jalan tengah antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak adat.

    BalasHapus
  9. Menurut pandangan saya, perkembangan HAM di dunia dan Indonesia saling berkaitan. Perkembangan HAM internasional, terutama setelah lahirnya UDHR 1948, mendorong Indonesia untuk semakin memperkuat perlindungan HAM dalam hukum nasional. Namun, Indonesia juga memiliki dasar HAM sendiri yang bersumber dari Pancasila, perjuangan kemerdekaan, dan UUD 1945.

    Setelah Reformasi 1998, perlindungan HAM semakin kuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan perubahan UUD 1945 yang memuat Bab XA tentang HAM. Menurut saya, HAM sangat penting sebagai batas terhadap kekuasaan negara agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.
    Saat ini, tantangan HAM semakin luas, seperti diskriminasi, kebebasan berpendapat, perlindungan data pribadi, dan perkembangan teknologi. Karena itu, menurut saya, yang paling penting bukan hanya adanya aturan HAM, tetapi pelaksanaannya secara nyata dan adil dalam kehidupan bernegara.
    Dan menurut saya, keberhasilan perlindungan HAM tidak dapat diukur hanya dari banyaknya aturan yang dibuat atau konvensi internasional yang diratifikasi. Hal yang lebih penting adalah apakah kekuasaan negara benar-benar dapat dikendalikan, apakah warga negara memperoleh perlindungan yang setara, dan apakah terdapat mekanisme yang efektif ketika hak seseorang dilanggar. Dengan demikian, HAM, pembatasan kekuasaan, dan konstitusionalisme merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun negara hukum yang demokratis.

    BalasHapus
  10. izin menjawab bapak dosen yang terhormat BPK Geofani Milthree.
    berdasarkan artikel yang bapak buat perkembangan HAM di dunia dimulai dari adanya konsep pembatasan kekuasaan lewat piagam agung magna carta 1215 di inggris, karena fenomena yang terjadi saat itu raja John yang mengusai inggris dinilai harus dibatasi kekuasaanya karena dinilai melakukan kesewenang wenangan atas jabatannya yang dilanjutkan dengan terbitnya Petition of right 1628, Habeas Corpus Act 1679.

    Perkembangan HAM dunia memperoleh perluasan lewat Revolusi Amerika dan Prancis yang mana lewat Declaration of Independence amerika serikat tahun 1776 menghasilkan konsep mengenai hak yang melekat pada manusia, pada masa ini pula terjadi hambatan mengingat hal-hal seperti perbudakan, kolonialisme dan hal-hal diskriminasi. setelah perang dunia ke II konsep HAM mulai terbentuk dan mengalami perubahan besar yang didasari adanya urgensi terhadap fenomena yang terjadi lewat kekejaman perang terhadap manusia menghasilkan kesimpulan bahwa HAM tidak cukup diserahkan sepenuhnya kepada hukum domesti masing-masing negara saja, sehingga lahirlah Perserikatan Bangsa Bangsa 1955 dan Universal Declaration oof Human rights 1948 yang hadir untuk menegakkan persoalan HAM secara Universal

    adapun perkembangan ham di indonesia di cerminkan lewat pembentukan UUD 1945 yang dicerminkan di alenia pembuka "kemerdekaan ialah hak segala bangsa", yang mana isi dari uud 1945 tersebut menurut saya merupakan sebuah bentuk perlawanan atas kolonialisme yang telah dilalui dan bentuk perjuangan . di indonesia perkemabangan ham mengalami pasang surut yang dari saya lihat terjadi dalam periode yang berbeda antara masa ordebaru hingga reformasi.

    saya berpendapat bahwa kesinambungan sejarah HAM dunia dan Indonesia mengajarkan kita satu hal mendasar perjuangan HAM adalah sebuah proses yang dinamis dan tidak pernah selesai. kuuran keberhasilan HAM di Indonesia tidak terletak pada seberapa banyak konvensi internasional yang berhasil diratifikasi oleh pemerintah atau seberapa tebal bab HAM dalam konstitusi kita. Sebab utamanya adalah tersedianya akses keadilan yang substantif bagi korban pelanggaran, jaminan kesetaraan bagi kelompok rentan, serta hukum Indonesia untuk menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan

    BalasHapus
  11. menurut saya pak, perkembangan HAM di dunia turut memengaruhi penguatan perlindungan HAM di Indonesia, terutama melalui perubahan UUD 1945 dan ratifikasi instrumen HAM internasional. HAM memiliki hubungan erat dengan pembatasan kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. tetapi perlindungan HAM gak cukup kalau cuma melalui aturan, tetapi harus diterapkan secara nyata melalui penegakan hukum yang adil. Tantangan seperti diskriminasi dan perkembangan teknologi menunjukkan bahwa perjuangan HAM akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman

    BalasHapus
  12. Menurut sudut pandangan saya, sejarah HAM menunjukkan perubahan hubungan antara negara dan warga negara: dari kekuasaan yang cenderung tidak terbatas menuju kekuasaan yang harus tunduk pada hukum dan menghormati hak manusia. Perkembangan internasional setelah Perang Dunia II semakin memperkuat gagasan bahwa perlindungan HAM merupakan persoalan universal.

    Indonesia memiliki perkembangan yang khas karena perjuangan HAM berkaitan erat dengan kolonialisme, kemerdekaan, persamaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Setelah Reformasi, penguatan tersebut terlihat melalui UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, serta perubahan UUD 1945 yang memberikan jaminan HAM secara lebih lengkap. Ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional juga bisa kita lihat keterhubungan hukum nasional dengan perkembangan HAM dunia.

    Namun, menurut saya, soal- soal ini yang utama bukan lagi sekadar mengakui HAM dalam aturan, melainkan memastikan para pelaksananya. HAM akan kehilangan makna apabila kekuasaan masih dapat digunakan tanpa pengawasan dan korban pelanggaran tidak memperoleh pemulihan yang efektif. Karena itu, konstitusionalisme harus dipahami sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan sekaligus menjamin hak warga negara.

    BalasHapus
  13. Artikel ini ngebahas sejarah panjang Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari zaman Magna Carta, Revolusi Prancis, sampai deklarasi PBB di tahun 1948. Intinya, HAM itu bukan 'hadiah' gratisan dari pemerintah atau penguasa, melainkan hak bawaan kita sejak lahir. Sejarah ngebuktiin kalau pengakuan HAM ini selalu muncul dari perjuangan keras ngelawan penindasan dan penguasa yang semena-mena.

    Kalau dilihat dari sisi hukum, apalagi konteksnya di Indonesia, kelihatan banget ada gap antara aturan di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Walaupun perlindungan HAM udah masuk konstitusi, pelaksanaannya masih sering naik-turun. Tantangan zaman sekarang juga makin ribet; bukan cuma urusan hak dasar lagi, tapi udah nyerempet ke masalah politik, ekonomi, sampai pelanggaran HAM di era digital.

    Kesimpulannya, sejarah mengingatkan kita kalau keadilan dan kemanusiaan itu nggak bisa dianggap remeh atau dibiarin gitu aja. HAM itu ibarat 'barang hidup' yang butuh dikawal terus-terusan sama penegak hukum dan masyarakat sipil, biar jaminan keadilan itu nggak cuma sekadar janji manis di atas kertas.

    BalasHapus
  14. Menurut saya, perkembangan HAM di dunia tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Dari sejarahnya, manusia sejak dulu sudah berusaha mendapatkan kebebasan dan perlindungan dari kekuasaan yang terlalu besar. Salah satu contohnya adalah Magna Carta tahun 1215 yang menjadi salah satu awal pembatasan kekuasaan penguasa. Setelah itu ada beberapa perkembangan lain seperti Petition of Right, Habeas Corpus Act, dan English Bill of Rights. Dari hal tersebut saya melihat bahwa sejak dulu sudah ada pemikiran bahwa penguasa tidak boleh mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.

    Perkembangan HAM juga semakin terlihat pada Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Pada masa itu mulai muncul pemikiran tentang kebebasan dan persamaan manusia. Walaupun pada kenyataannya masih ada perbudakan, kolonialisme dan diskriminasi, perkembangan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam sejarah HAM karena mulai mengubah cara pandang mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    BalasHapus
  15. izin berkomentar pak, berdasarkan artikel yang bapak berikan kepada kita, menurut saya bahwa perkembangan di dunia dan di indonesia itu telah melalui proses yang begitu panjang mengikuti arus zaman. Dari magna carta sampe terlahirnya begitu banyak HAM internasional, bisa dilihat bahwa manusia tuh punya hak dan martabat nya yang wajib kita dihormati.
    Perkembangan HAM dinegara kita ini (indonesia) itu dipengaruhi oleh penjajahan, perjuangan, kemerdekaan, juga reformasi 1998. Keduanya tuh punya hubungan karena sama sama punya tujuan membatasi kekuasaan dan juga melindungi hak manusia.
    Tapi kalo cuma aturan doang mah gaakan cukup. HAM tuhh harus diterapkan lewat hukum yang adill, pengawasan oleh pemerintah, dan sanksi tuh buat orang yang langgarnya. Kita juga harus menghormati hak orang lain, apalagi orang yang lebih lemah/rendah daripada kita. Jadi berhasilnya HAM tuh gacuma diliat dari banyaknya aturan, tapi harus kita liat apakah aturan tuh bener bener melindungi masyarakat atau engga?

    BalasHapus
  16. selamat malam bapak dosen, izin menjawab sebelum nya saya Faruq tri wibowo izin menggunakan akun email lain karna email saya lupa password, menurut saya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Setelah meraih kemerdekaan, negara Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) seiring dengan proses pembangunan negara modern, bahkan indonesia mampu merumuskan HAM sebelum bangsa bangsa lain. Namun sistem hukum Indonesia seringkali dipengaruhi oleh tradisi hukum sipil (sistem hukum Eropa Continental) dan hukum adat yang menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan dan penegakan hak-hak dasar dari manusia. Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen hukum tertinggi yang juga menjamin hak asasi manusia yang mendasar. Dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen. adapun hambatan seperti kualitas dan Integritas contoh nya sebagian aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hingga hakim) dinilai masih kurang memiliki komitmen kuat, pemahaman mendalam tentang standar HAM, atau kesejahteraan yang layak. terima kasih bapak dosen yang terhormat🙏🏻

    BalasHapus
  17. Sepakat dengan tulisan Bapak bahwa perkembangan HAM global dan adopsinya ke dalam konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan negara modern tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh pengakuan atas martabat manusia. Inkorporasi instrumen internasional seperti DUHAM 1948, ICCPR, dan ICESCR ke dalam Bab X UUD 1945 adalah fondasi tegaknya konstutionalisme di Indonesia berbasis HAM yang menegaskan prinsip "limited government," yang dipelopori oleh John Locke, lalu Montesquieu dengan "Trias Politika," hingga A.V. Dicey dengan konsep "Rule of Law." Dalam konteks Indonesia, kekuasaan eksekutif dan legislatif dibatasi oleh hak-hak dasar warga negara melalui mekanisme pengujian UU oleh MK.

    Meskipun demikian, tantangan terbesar saat ini adalah gap yang masih sangat nyata antara "law in books" dan "law in action." Walapun terdapat formalitas jaminan atas hak-hak dasar warga negara, kita kerap melihat kebebasan berekspresi di ruang digital maupun publik terancam oleh regulasi dan praktik penegakkan hukum yang represif, pengabaian terhadap hak hidup, serta akuntabilitas publik yang masih cukup jauh dari kata "ideal." Belum dapat kita lupakan tragedi di Kanjuruhan dan menewaskan lebih dari 130 jiwa akibat chaos dan panic attack massal yang dipicu oleh tembakan gas air mata dalam stadion terturup oleh aparat. Hal tersebut menunjukkan kegagalan pertanggungjawaban komando kemanan dan minimnya sanksi pidana yang proporsional bagi aparat yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan kesetamatan warga sipil. Belum lagi berbagai kasus yang mengesampingkan hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan atas nama percepatan ekonomi.

    Tanpa pengawasan yudisial yang independen dan komitmn tinggi atas penegakkan hukum yang konsisten, jaminan atas HAM menghadapi risiko reduksi menjadi sebagai kompromi dan janji normatif belaka.

    BalasHapus
  18. Menurut saya, HAM di Dunia berkembang karena manusia ingin hak dan kebebasannya dihargai. Di indonesia sendiri, HAM berkembang dari perjuangan kemerdekaan sampai masa Reformasi. Perkembangan di dunia dan indonesia saling berkaitan karena aturan HAM internasional juga ikut memengaruhi perkembangan HAM di indonesia.

    BalasHapus
  19. Setelah membaca artikel ini, saya paham bahwa selama ini kan kita sering banget denger narasi yang bilang kalau HAM itu "agenda asing" atau kebarat-baratan. Tapi di artikel ini, penulis (Pak Geofani) ngingetin kalau Indonesia punya jalur sejarah HAM-nya sendiri yang lahir dari trauma penjajahan. Bayangin, kalimat "kemerdekaan ialah hak segala bangsa" di Pembukaan UUD 1945 itu udah ada sebelum PBB ngeluarin Deklarasi Universal HAM (UDHR) tahun 1948. Jadi, HAM ala kita itu berangkat dari semangat anti-kolonialisme, bukan sekadar copy-paste sejarah Eropa seperti Magna Carta.

    Kemuduan artikel ini bahas tentang hubungan erat antara HAM dan pembatasan kekuasaan, yang menurut saya adalah esensi dari hukum tata negara. Menghubungkan kalau "Hak tidak akan mempunyai arti apabila kekuasaan negara tidak dibatasi". Konstitusionalisme itu sejatinya bukan cuma soal bagi-bagi kursi atau tugas antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Lebih dari itu, konstitusionalisme adalah soal membatasi kekuasaan supaya nggak nabrak hak-hak warga negara.
    ​Perjalanan Indonesia juga fluktuatif. Sempat down di era Orde Baru di mana kekuasaan terpusat banget dan ruang sipil menyempit, tapi lalu bounce back pasca Reformasi '98. Amandemen UUD 1945 (Bab XA) yang masukin list HAM secara komprehensif adalah bukti nyata bertemunya sejarah perlawanan lokal kita sama standar HAM universal.

    BalasHapus
  20. Menurut saya, sejarah HAM pada dasarnya adalah sejarah tentang pembatasan kekuasaan. Sejak awal, HAM tidak lahir karena hadiah atau sesuatu dari negara, tapi karena perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut.

    Perjalanan HAM Indonesia membuktikan bahwa konstitusionalisme kita tidak lahir di ruang hampa. Ia adalah hasil adopsi, adaptasi, dan terkadang perlawanan terhadap perkembangan HAM dunia. Reformasi berhasil membawa standar internasional masuk ke dalam UUD. PR kita sekarang bukan lagi menambah pasal, tapi memastikan pasal-pasal itu benar-benar membatasi kekuasaan negara dan melindungi warga dalam kehidupan sehari-hari.
    Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut saya hukum di Indonesia sudah benar tinggal bagaimana hukum itu berjalan sesuai jalan nya. Keadilan terutama

    BalasHapus
  21. Sejarah HAM menunjukkan bahwa perlindungan hak manusia berkembang dari perjuangan untuk membatasi kekuasaan menuju pengakuan dan perlindungan HAM secara universal. Perkembangan tersebut terlihat dari Magna Carta, Revolusi Amerika dan Prancis, hingga lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 1948.
    Di Indonesia, perkembangan HAM memiliki latar belakang yang berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Gagasan mengenai kemerdekaan, persamaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial telah tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Setelah Reformasi 1998, perlindungan HAM semakin diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 28A sampai 28J.

    Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, HAM dan konstitusionalisme memiliki hubungan yang erat. HAM berfungsi sebagai batas terhadap kekuasaan negara, sedangkan konstitusi memberikan dasar hukum untuk melindungi hak tersebut. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga memperkuat perlindungan HAM melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

    Namun, pengakuan HAM dalam konstitusi belum menjamin bahwa hak tersebut selalu terlindungi dalam praktik. Pelaksanaannya membutuhkan penegakan hukum, lembaga negara yang efektif, serta pengawasan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, pengawasan digital, dan pengumpulan data pribadi menciptakan tantangan baru bagi perlindungan HAM.

    Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa perkembangan HAM di dunia dan Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan dan menjaga martabat manusia. Tantangan utama saat ini bukan hanya mengakui HAM dalam aturan hukum, tetapi memastikan hak tersebut benar-benar terlindungi dan dapat dipulihkan ketika terjadi pelanggaran.

    BalasHapus
  22. Menurut saya, perkembangan HAM di dunia pada dasarnya merupakan perjuangan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan berbagai instrumen HAM internasional, terutama Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. Perkembangan ini juga ikut memengaruhi Indonesia, terutama setelah Reformasi, melalui penguatan aturan HAM dan perubahan UUD 1945 yang secara khusus mengatur hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai 28J. Dan Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar HAM sejak awal kemerdekaan melalui Pancasila dan UUD 1945.Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana negara menjalankan aturan tersebut secara konsisten dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Karena itu, HAM dan konstitusionalisme tidak dapat dipisahkan, sebab konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak warga negara.

    Bagi saya, keberhasilan perlindungan HAM di Indonesia bukan hanya dilihat dari banyaknya peraturan yang dibuat, tetapi dari apakah masyarakat benar-benar merasakan hak dan keadilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

    BalasHapus
  23. Sejarah hak asasi manusia memperlihatkan perjalanan panjang yang tidak lahir dari satu peristiwa maupun satu bangsa, melainkan tumbuh dari upaya manusia membatasi kekuasaan penguasa demi menjaga martabatnya; di dunia, perkembangannya bermula dari Magna Carta tahun 1215, dilanjutkan dengan Petition of Right 1628, Habeas Corpus Act 1679, dan English Bill of Rights 1689 yang menegaskan kekuasaan tidak boleh tanpa batas, kemudian makin universal melalui Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789, serta diperkuat secara menyeluruh setelah Perang Dunia II dengan pembentukan PBB pada 1945, lahirnya Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (UDHR) tanggal 10 Desember 1948, dan diadopsinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966. Sementara itu, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar mengikuti jejak luar negeri, melainkan berakar dari perjuangan melawan penjajahan sehingga gagasan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa sudah tertanam dalam Pembukaan UUD 1945 bahkan sebelum UDHR lahir, di mana sejak awal konstitusi sudah memuat ketentuan tentang persamaan di hadapan hukum, kebebasan beragama, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, meskipun pelaksanaannya mengalami pasang surut hingga masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru menyempitkan ruang kebebasan, kemudian dibentuknya Komnas HAM pada 1993, gelombang Reformasi 1998 yang melahirkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun 2000, serta perubahan UUD 1945 pada periode 1999–2002 yang memasukkan Bab XA Pasal 28A sampai 28J sebagai jaminan konstitusional yang lengkap, disertai ratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti CEDAW pada 1984, Konvensi Menentang Penyiksaan pada 1998, ICCPR dan ICESCR pada 2005, serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas pada 2011. Kesamaan mendasar antara perkembangan dunia dan Indonesia terletak pada gagasan bahwa kekuasaan negara wajib dibatasi ketika berhadapan dengan hak dasar manusia, di mana perjalanan dunia bergerak dari pembatasan kekuasaan menuju pengakuan universal, sedangkan Indonesia bergerak dari perlawanan terhadap kolonialisme menuju pengukuhan hak asasi manusia dalam konstitusi, dan keduanya bertemu dalam tujuan membangun negara hukum yang demokratis yang menempatkan martabat manusia sebagai batas kekuasaan. Pada akhirnya, banyaknya pasal dalam konstitusi maupun perjanjian yang diratifikasi belum menjamin perlindungan yang nyata; ukuran kemajuan sejati adalah apakah orang yang haknya dilanggar mendapat perlindungan, apakah kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan apakah tersedia mekanisme pemulihan yang efektif, mengingat perjuangan hak asasi manusia tidak pernah selesai dan setiap generasi menghadapi tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk kekuasaan yang berkembang di zamannya.

    BalasHapus
  24. menurut pandangan saya ini tulisan yang ngebantai mitos lama yang sering kita denger "HAM itu produk Barat yang diimpor ke Indonesia".

    Padahal kalo di bedah lagi di artikel ini, gak sesimpel itu. Dunia Barat emang punya jalurnya sendiri, dari Magna Carta 1215 yang awalnya cuma buat ngerem raja Inggris biar gak sewenang wenang, terus lanjut ke Revolusi Amerika 1776 sama Prancis 1789 yang mulai ngomongin hak itu melekat sama manusia. Tapi ya gitu,pada prakteknya masih munafik juga, ngomongn kebebasan tapi perbudakan masih jalan.

    di Indonesia punya jalur yang beda total. Perjuangan HAM kita itu bukan soal individu vs raja, tapi soal bangsa terjajah vs penjajah. Makanya di Pembukaan UUD 1945 kita udah tegas duluan "kemerdekaan ialah hak segala bangsa". Itu tahun 1945 , UDHR aja baru lahir 1948. Jadi secara timeline, kita malah lebih dulu punya konsep HAM yang kolektif.
    Bagi saya, HAM itu bukan sekedar pasal pasal keren di Pasal 28A 28J hasil amandemen. Kalo cuma teks, UU 39/1999 juga udah lengkap.
    Buat saya , HAM itu intinya satu , alat untuk ngerem kekuasaan. sesimpel itu. Mau kekuasaannya bentuknya Orde Baru yang sentralistik dulu, atau kekuasaan bentuk baru sekarang kayak pengawasan digital, AI, penyalahgunaan data pribadi, disinformasi. Musuhnya ganti baju, tapi esensinya sama kekuasaan yang gak dibatasi pasti akan nginjak martabat manusia.

    Makanya disini saya setuju banget sama closing di artikel ini. Ukuran negara itu maju HAM nya bukan dilihat dari berapa banyak konvensi yang diratifikasi. Indonesia udah ratifikasi CEDAW, ICCPR, ICESCR, CAT, semua udah. Tapi pertanyaan kritisnya , kalo ada rakyat kecil yang haknya dilanggar, dia bisa dapet keadilan gak? Bisa gak dia bikin penguasa dimintai tanggung jawab? Ada gak pemulihan yang efektif buat dia?

    Kalo jawabannya masih muter muter, berarti HAM kita masih sebatas di atas kertas.

    Jadi buat saya pribadi, sejarah HAM itu bukan garis lurus dari Magna Carta ke Reformasi. itu siklus. Setiap generasi punya PR nya sendiri buat mastiin hukum bener bener bisa ngendaliin kekuasaan, bukan malah jadi alat kekuasaan itu sendiri.

    BalasHapus
  25. Menurut saya, artikel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan HAM di dunia dan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi menjadi titik penting karena setelah masa tersebut HAM memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, terutama melalui perubahan UUD 1945 dan lahirnya Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J.

    Argumen utama dari artikel tersebut adalah bahwa HAM dan pembatasan kekuasaan negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak asasi tidak akan efektif apabila negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Sebaliknya, pembatasan kekuasaan negara memiliki tujuan utama untuk menjamin agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Oleh karena itu, negara hukum tidak hanya berbicara mengenai pembagian kekuasaan antara lembaga negara, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan tersebut digunakan dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara.

    BalasHapus
  26. Penjelasan mengenai pergeseran gagasan HAM—dari ranah global hingga terinternalisasi dalam konstitusionalisme Indonesia—disajikan dengan sangat sistematis. Menurut saya, poin yang paling krusial adalah penegasan Bapak bahwa HAM di Indonesia bukanlah semata-mata produk "impor" Barat pasca-UDHR 1948, melainkan memiliki akar sejarah yang kuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai manifestasi perlawanan terhadap kolonialisme.

    ​Melalui perspektif Hukum Tata Negara, artikel ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Amandemen UUD 1945 yang menghadirkan Bab XA serta pembentukan Mahkamah Konstitusi memang menjadi milestone penting dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara.

    ​Namun, menurut saya, tantangan terbesar saat ini memang terletak pada dinamika implementasinya. Kehadiran aturan normatif yang lengkap di atas kertas tentu perlu terus dikawal agar efektif melindungi warga negara, khususnya dalam menghadapi tantangan era modern seperti kebebasan berpendapat di ruang digital dan perlindungan data pribadi.

    BalasHapus
  27. Menurut pendapat saya, perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia merupakan proses panjang yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran mengenai kebebasan, persamaan, keadilan, dan pembatasan kekuasaan negara.
    Menurut saya, perkembangan HAM internasional tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Indonesia. Indonesia sebenarnya telah memiliki gagasan mengenai penghormatan terhadap manusia sejak awal berdirinya negara, yang tercermin dalam Pembukaan dan UUD 1945. Namun, perkembangan HAM internasional memberikan kerangka yang lebih luas mengenai bagaimana hak-hak tersebut harus dijamin dan bagaimana kekuasaan negara harus dibatasi.
    Kesinambungan antara perkembangan HAM internasional dan Indonesia menurut saya terlihat dari adanya proses penerimaan, penyesuaian, dan penerapan nilai HAM universal ke dalam sistem hukum nasional. Indonesia tidak sekadar menerima konsep HAM dari dunia internasional, tetapi menyesuaikannya dengan Pancasila, UUD 1945, nilai sosial, serta kondisi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, HAM di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan hukum nasional sekaligus bagian dari perkembangan HAM universal.

    BalasHapus
  28. Selamat siang Bapak, izin memberikan komentar. Sebelum nya perkenalkan nama saya Dhea Hana Safitri dari kelas 03HUKK001. Setelah saya membaca artikel bapak mengenai perkembangan HAM di dunia dan Indonesia serta kesinambungan di antara keduanya, menurut pendapat saya perkembangan HAM di dunia itu bertujuan untuk membatasi kekuasan negara supaya negara tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Perkembangan itu juga mulai semakin kuat setelah Universal Declaration of Human Rights (UDHR) lahir pada tahun 1948 yang menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang harus dihormati oleh siapapun termasuk negara.
    Di indonesia sendiri, perkembangan HAM juga ada kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan lalu lebih diperkuat lagi pada masa Reformasi. Dapat dilihat dari lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga adanya perubahan UUD 1945 yang memasukkan pengaturan HAM secara lebih lengkap dalam Bab XA, Pasal 28A sampai Pasal 28J. Menurut pendapat saya, perkembangan HAM yang terjadi secara internasional juga ikut mempengaruhi perlindungan HAM di Indonesia. Tapi, aturan saja itu belum cukup. Karna HAM harus benar-benar diterapkan dengan cara membatasi kekuasaan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak masyarakat. HAM dan konstitusionalisme harus memiliki hubungan yang kuat, tujuannya supaya antara kekuasaan negara masih berada dalam batas hukum dan tidak merugikan hak warga negaranya. Tantangan HAM saat ini juga semakin banyak, yang paling utama adalah karena teknologi dan ruang digital. Maka dari itu, perlindungan HAM di Indonesia harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tapi dengan tetap memperhatikan prinsip negara hukum dan martabat manusia. Sekian terima kasih Bapak.

    BalasHapus
  29. Menurut pandangan saya, HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Perkembangannya melalui perjuangan panjang untuk melawan tindakan yang sewenang-wenang. Dalam sejarah dunia, perkembangan HAM dapat dilihat dari Magna Carta 1215, Revolusi Amerika 1776, Revolusi Prancis 1789, hingga lahirnya Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Di Indonesia, HAM sudah dikenal sejak perjuangan kemerdekaan dan kemudian dimasukkan dalam UUD 1945. Setelah Reformasi, aturan HAM semakin jelas melalui Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

    BalasHapus
  30. menurut saya, perkembangan HAM di dunia dan di Indonesia saling berhubungan. Awalnya, perjuangan HAM banyak membahas tentang bagaimana membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak semena-mena. Seiring waktu, hak-hak manusia semakin banyak diakui dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
    Di Indonesia, perlindungan HAM semakin kuat setelah perubahan UUD 1945 dan adanya ratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional. Menurut saya, ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia ikut mengikuti perkembangan HAM di dunia. Tetapi, adanya aturan saja belum cukup karena yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan dan melindungi masyarakat.
    Hubungan HAM dengan pembatasan kekuasaan juga sangat penting. Negara memang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi kekuasaan tersebut tetap harus dibatasi oleh hukum agar tidak merugikan hak warga negara. Saat ini tantangan HAM juga semakin berkembang, misalnya masalah data pribadi, pengawasan digital, dan penggunaan kecerdasan buatan.
    Jadi, menurut saya perkembangan HAM bukan hanya soal semakin banyaknya aturan yang dibuat, tapi juga tentang gimana hak tersebut benar-benar dihormati dan dilindungi dalam kehidupan sehari-hari

    BalasHapus
  31. Menurut pendapat saya, perkembangan HAM di dunia berawal dari adanya usaha untuk membatasi kekuasaan pemerintah, salah satunya melalui Magna Carta 1215, kemudian berkembang melalui Petition of Right dan Habeas Corpus Act. Perkembangan tersebut semakin luas setelah Revolusi Amerika dan Prancis yang memperkenalkan gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Setelah Perang Dunia II, perhatian terhadap HAM semakin besar karena banyaknya kekejaman terhadap manusia, sehingga lahir PBB dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai dasar perlindungan HAM secara internasional.

    BalasHapus
  32. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan HAM internasional punya pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia. Kekuasaan negara tidak bisa dijalankan sebebas-bebasnya karena tetap ada hak masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi.

    Namun, menurut saya tantangan HAM sekarang bukan hanya soal aturan, tetapi juga pelaksanaannya. Masih ada masalah seperti kebebasan berpendapat, privasi data, pengawasan digital, dan penggunaan teknologi. Jadi, perlindungan HAM harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    BalasHapus
  33. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  34. Menurut saya, bahwa HAM tidak cukup hanya dijamin dalam aturan hukum, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Negara bisa saja memiliki konstitusi dan berbagai undang-undang yang mengatur HAM, tetapi apabila dalam praktiknya masih terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau seseorang yang haknya dilanggar tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang efektif, maka tujuan perlindungan HAM belum sepenuhnya tercapai.

    Saya juga setuju HAM dan pembatasan kekuasaan negara mempunyai hubungan yang sangat erat. Negara memang mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakat, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum sekaligus menghormati hak konstitusional warga negara. Artikel juga mengaitkan hal ini dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

    BalasHapus
  35. Ijin menjawab bapak, menurut saya hal ini berisi tentang kebenaran yang cukup pahit, yaitu rezim HAM yang sekrang sedang mengalami krisis relevansi akibat terjebak dalam lingkaran sejarah dan formalisme hukum, sementara bentuk kekuasaan yang menindas telah jauh melompat jauh ke depan. Kecenderungan menganggap sebuah bangsa sudah menjunjung tinggi HAM hanya karena telah memuat pasal-pasal HAM di konstitusi atau meratifikasi berbagai perjanjian internasional. Dalam realitanya, banyaknya aturan tersebut sering kali hanya menjadi tameng demokrasi atau alat jual beli diplomasi, sebab ketika warga berhadapan dengan peramposan ruang hidup, kekerasan aparat, atau peretasan data, dan pasal-pasal indah di atas kertas tersebut mendadak tidak berdaya.

    Ancaman HAM hari ini bukan lagi sekadar ketiadaan aturan, melainkan pergeseran kekuasaan ke tangan aktor-aktor yang sulit dijangkau oleh hukum tradisional. Platform teknologi raksasa kini beroperasi layaknya penguasa tanpa konstitusi yang mengontrol ruang publik, memanipulasi opini warga melalui algoritma, dan mengeksploitasi privasi tanpa akuntabilitas. Di waktu yang sama, perubahan iklim memperlihatkan bagaimana akumulasi keputusan ekonomi para pemilik modal dapat secara langsung merenggut hak hidup kelompok rentan.

    Dari artikel ini, point paling menonjol adalah teguran terhadap ketidaksiapan generasi sekarang. Jika generasi terdahulu berhasil merumuskan dan memperluas cakupan hak, generasi hari ini justru tampak gagap dalam menciptakan mekanisme penegakan yang efektif untuk menundukkan bentuk kekuasaan baru yang kian kompleks.

    BalasHapus
  36. Menurut saya, perkembangan HAM di dunia terjadi melalui perjuangan untuk membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak setiap manusia. Perkembangan tersebut kemudian memengaruhi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam memperkuat aturan mengenai HAM.

    Di Indonesia, perlindungan HAM semakin jelas setelah Reformasi melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. Menurut saya, HAM dan pembatasan kekuasaan negara saling berkaitan karena negara harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan tetap menghormati hak masyarakat. Namun, tantangannya adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tertulis dalam konstitusi.

    BalasHapus
  37. Menurut saya perkembangan Ham di dunia terjadi karena adanya perjuangan manusia untuk mendapatkan keadilan, kebebasan dan perlindungan dari tindakan sewenang wenang. perkembangan tersebut kemudian melahirkan berbagai ham internasional salaj satunya Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948.
    Perkembangan Ham di dunia juga terpengaruh untuk indonesia. Sejak awal kemerdekaan, UUD 1945 SUDAH sudah mengatur beberapa hak warga negara. Dan setelah revormasi 1998 peelindungan semakin di perkuat melalui perubahan UUD NRI thun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J, serta UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.
    Menurur saya HAM sangat berhubungan dngan konstitusionalisme karena konstitusi berfungsi membatasi kekuasan pemerintah agar tidak nertindak sewenang wenang atau semau mereka. Negara harus menghormati dan melindungi hak masyarakat, namun masalahnya bukan hnya pada aturan, tetapi juga bagaimana aturan trsebut benar- benar diterapakan dalam kehidupan sehari hari .
    Jadi peekembangan HAM di dunia dan di indonesia memiliki hubungan yg bgtu erat. Perkembangan Ham internasional juga ikut mendorong penguatan perlindungan HAM di indonesia.Menrt saya HAM juga akan berjalan dengan baik jika pemerintah dan masyarakat sama- sama menghormati Hukum dan hak oramg lain.

    BalasHapus
  38. Hal yang menurut saya paling menarik adalah penjelasan mengenai Magna Carta 1215, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, sampai lahirnya UDHR 1948. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sejak dahulu manusia sudah berusaha membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Walaupun pada awalnya hak yang diberikan belum berlaku untuk semua orang, perkembangan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya konsep HAM modern.
    Pembahasan mengenai masa Reformasi 1998 juga menjadi bagian yang penting. Setelah Reformasi, perlindungan HAM dalam hukum Indonesia semakin diperkuat, terutama melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan perubahan UUD 1945 yang menghasilkan Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dari sini terlihat bahwa HAM bukan hanya menjadi sebuah gagasan, tetapi sudah mendapat tempat yang jelas dalam konstitusi Indonesia.
    Namun, menurut saya artikel ini memiliki beberapa kekurangan. Bahasanya masih cukup berat untuk mahasiswa yang baru mempelajari hukum, karena banyak istilah dan pembahasan yang bersifat teoritis

    BalasHapus
  39. ( SENI CERIA LAOLY ) NIM_251010200983 / R. V. 213/ KODE KELAS_03HUKK003

    Menurut pendapat saya
    perkembangan HAM di dunia menjadi dasar penting bagi penguatan perlindungan HAM di Indonesia Begitu Perjuangan HAM yang dimulai dari upaya membatasi kekuasaan penguasa hingga lahirnya berbagai instrumen internasional yang telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. Pengaruh tersebut semakin terlihat setelah Reformasi 1998, ketika jaminan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 diperluas dan yang dimana perlindungan hak warga negara semakin diperkuat.

    Saya juga berpendapat bahwasanya HAM dan konstitusionalisme tidak dapat dipisahkan karena dengan itu konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Meskipun perlindungan HAM di Indonesia sudah mengalami kemajuan pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangannya Oleh karena itu, menurut yang sangat paling penting saat ini bukan hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan secara adil sehingga hak setiap warga negara dapat terlindungi dengan baik.

    BalasHapus
  40. Uthfi Aulia
    03HUKK003
    menurut saya, perkembangan HAM di dunia cukup berpengaruh terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Setelah reformasi, aturan tentang HAM juga semakin diperkuat dalam konstitusi. Menurut saya juga HAM ga bisa dipisahin dari pembatasan kekuasaan negara biar pemerintah ga bertindak seenaknya. Walaupun aturan HAM udah ada, pelaksanaannya masi tantangan, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang kaya bisa penyalahgunaan data pribadi terus penyebaran informasi. Jadi, yg penting bukan cuma aturan tersebut, tapi gimana aturan itu bener-bener bisa melindungi hak masyarakat

    BalasHapus
  41. Dari artikel ini saya memahami bahwa perkembangan HAM di dunia terjadi melalui proses yang panjang, mulai dari perjuangan untuk membatasi kekuasaan sampai lahirnya berbagai aturan dan instrumen HAM internasional. Perkembangan tersebut juga berhubungan dengan Indonesia, terutama setelah Reformasi ketika perlindungan HAM semakin diperkuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan lainnya. perkembangan HAM internasional ikut memberikan pengaruh terhadap penguatan perlindungan HAM di Indonesia, tetapi tetap disesuaikan dengan sistem hukum dan konstitusi Indonesia.
    Saya juga melihat bahwa HAM dan konstitusionalisme saling berkaitan karena konstitusi menjadi salah satu dasar untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Walaupun aturan mengenai HAM di Indonesia sudah semakin banyak dan lebih kuat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Menghadapi tantangan seperti perkembangan teknologi, penggunaan data pribadi dan kecerdasan buatan yang juga dapat menimbulkan persoalan baru. Jadi, menurut saya yang penting bukan hanya membuat aturan tentang HAM, tetapi juga memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan dan dapat melindungi hak masyarakat.

      Hapus
  42. Menurut saya, artikel tersebut menunjukkan bahwa sejarah HAM itu sebenarnya sejarah tentang perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Dari Magna Carta 1215 sampai UDHR 1948, polanya sama: setiap kali negara bertindak absolut, lahir dokumen HAM baru.

    Menurut saya kesinambungannya dengan Indonesia sangat jelas. Perkembangan HAM internasional itu tidak hanya menginspirasi, tapi benar-benar menjadi cetak biru hukum kita.

    Dulu di UUD 1945 yang asli hak kita hanya ada di Pasal 28 saja, sangat minimalis. Setelah reformasi dan karena tekanan standar internasional seperti UDHR, barulah kita punya Pasal 28A sampai 28J hasil amandemen tahun 2000. Menurut saya ini adalah bukti paling nyata bahwa HAM dunia memperkuat konstitusionalisme Indonesia. Lahirnya UU No. 39/1999 dan Mahkamah Konstitusi juga karena pengaruh itu.

    Tapi menurut pandangan kritis saya, masalah kita sekarang bukan di aturan, aturannya sudah sangat lengkap. Masalahnya di pelaksanaan.

    BalasHapus
  43. Izin beekomentar pak.

    Menurut saya, perkembangan HAM di dunia berawal daei perjuangan membatasi kekuasaan agar tidak sewwnang-wenang, mulai dari Magna Carta, Revolusi Amerika dan Prancis, sampai lahirnya UDHR pada 1948. Contohnya, Magna Carta membatasi kekuasaan Raja inggris, sedangkan UDHR memegaskan hak dasa setiap manusia seperti hak hidup, kebebasan dan persamaan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan HAM sejak awal bukan hanya soal membuat aturan, tetapi soal bagaimana aturan itu benar-benar berlaku dalam kehidupan nyata.
    Di Indonesia, HAM juga mempunyai sejarah sendiri, terlihat dari Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "kemerdekaan ialah hak segala bangsa" bahkan sebelum UDHR lahir. Setelah Reformasi 1998, perlindungan HAM semakin diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 dan perubahan UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J, yang menurut saya menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan HAM internasional dengan penguatan hukum HAM di Indonesia.
    Yang menjadi persoalan saat ini adalah masih adanya jarak antara aturan dan pelaksanaannya. Menurut saya, keberhasilan perlindungan HAM tidak cukup diukur dari banyaknya aturan atau perjanjian yang diratifikasi, tetapi dari apakah masyarakat benar-benar mendapatkan perlindungan ketika haknya dilanggar. Tantangan HAM juga semakin rumit karena bentuk kekuasaan berubah, misalnya melalui teknologi dan data pribadi, sehingga muncul pertanyaan baru tentang siapa yang mengawasi kekuasaan tersebut.

    Kesimpulannya, perjuangan HAM bukan hanya tentang membuat aturan, tetapi tentang memastikan kekuasaan, dalam bentuk apa pun, tetap terbatas di hadapan hak dan martabat manusiaa.

    BalasHapus
  44. Sejarah HAM, baik di tingkat global maupun di Indonesia, memperlihatkan bahwa perjuangan menegakkan hak asasi bukanlah sesuatu yang selesai pada satu titik, melainkan terus bergerak menyesuaikan diri dengan bentuk kekuasaan yang berubah dari waktu ke waktu. Kalau dulu perjuangan generasi awal lebih diarahkan untuk mengakui hak-hak dasar sekaligus membendung kekuasaan absolut monarki dan kolonial, maka persoalan yang dihadapi generasi sekarang justru bergeser, bagaimana memastikan hak-hak yang sudah diakui itu benar-benar berjalan efektif di tengah rumitnya negara modern dan tantangan era digital. Dengan begitu, negara hukum Indonesia hanya bisa kokoh berdiri kalau konstitusionalisme sungguh-sungguh difungsikan sebagai alat untuk mengendalikan kekuasaan demi menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar tiap warga negaranya.

    BalasHapus
  45. menurut saya perkembangan ham di dunia berawal dari perjuangan untuk membatasi kekuasaan agar tidak merugikan hak manusia. perkembangan tersebut semakin kuat setelah perang dunia ii melalui lahirnya pbb dan universal declaration of human rights (UDHR) 1948.
    di indonesia gagasan ham sebenarnya sudah terdapat dalam uud 1945. namun setelah reformasi 1998, perlindungan ham diperkuat melalui uu no. 39 tahun 1999 tentang ham serta perubahan uud 1945, khususnya pasal 28A sampai 28J. indonesia juga ikut meratifikasi beberapa instrumen ham internasional.

    perkembangan ham internasional ikut memengaruhi hukum indonesia, tetapi penerapan ham tidak cukup hanya dengan membuat aturan. negara tetap harus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan tidak melanggar hak masyarakat.
    hubungan ham dengan konstitusionalisme terlihat dari adanya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. tantangannya sekarang juga semakin berkembang, misalnya dalam persoalan data pribadi, kebebasan di ruang digital, dan penyalahgunaan teknologi. karena itu perlindungan ham harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak berhenti hanya sebagai aturan tertulis.

    BalasHapus
  46. Menurut pendapat saya, perkembangan HAM di dunia dan di Indonesia bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara untuk melindungi martabat manusia. Perkembangan HAM internasional bergerak dari pembatasan kekuasaan monarki menuju universalisasi hak, sementara Indonesia bergerak dari perlawanan terhadap kolonialisme menuju konstitusionalisasi HAM. Keduanya bertemu dalam gagasan negara hukum demokratis yang menempatkan HAM sebagai batas kekuasaan. Pengaruh HAM internasional terhadap Indonesia menurut saya paling terasa pasca-Reformasi 1998. Perubahan UUD 1945 yang melahirkan Bab XA (Pasal 28A–28J) adalah bukti bahwa norma internasional seperti ICCPR dan ICESCR benar-benar memengaruhi cara Indonesia menata hak-haknya dalam konstitusi. Ratifikasi berbagai konvensi juga menunjukkan bahwa Indonesia ingin terikat pada standar universal. Namun, di sinilah saya melihat persoalan norma yang bagus tidak otomatis melahirkan praktik yang baik. Saya menilai masih ada jarak antara yang tertulis di konstitusi dengan apa yang benar-benar dialami warga negara, terutama kelompok rentan, masyarakat adat, dan mereka yang tinggal di daerah konflik. Dalam kaitannya dengan pembatasan kekuasaan, saya berpendapat bahwa HAM dan konstitusionalisme tidak bisa dipisahkan. Konstitusi yang membagi kekuasaan antara Presiden, DPR, dan lembaga negara lain sebenarnya sedang berbicara tentang HAM, meskipun tidak selalu disebut. Sebab, tujuan akhir dari pembatasan kekuasaan adalah agar tidak ada satu pihak pun yang bisa sewenang-wenang terhadap hak orang lain.

    BalasHapus
  47. Jika melihat kondisi HAM di Indonesia hari ini secara realistis, terdapat jurang pemisah yang cukup lebar antara jaminan hukum dan realitas di lapangan. Secara normatif, Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat—mulai dari Bab XA UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga berbagai ratifikasi konvensi internasional. Namun, dalam tingkat praktik, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks.
    contohnya:
    Kebebasan Sipil dan Berpendapat yang Menyempit.
    Meskipun konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis kerap menghadapi ancaman nyata. Keberadaan pasal-pasal karet dalam regulasi (seperti UU ITE) serta fenomena doxxing, kriminalisasi, dan intimidasi digital menciptakan chilling effect (rasa takut) bagi warga negara untuk menyampaikan kritik secara terbuka terhadap penguasa.

    BalasHapus
  48. Perkembangan HAM didunia dan di Indonesia tidak terlepas dari upaya perjuangan dan pengorbanan untuk melawan kekuasaan absolut dan bentuk penjajahan demi menegakkan kebebasan yang hakiki. Masyarakat Indonesia dan sebagian dunia dapat menikmati kebebasan ini lahir dari proses evolusi yang panjang.
    Mencermati perkembangan HAM di negara kita, tidak terlepas dari upaya masyarakat pro demokrasi dan reformasi yang dipelopori para Mahasiswa. Runtuhnya kekuasaan Soeharto menandai babak baru yang dikenal dengan Era Reformasi. Pada era inilah kita menikmati yang namanya kebebasan berpendapat, bebas menentukan hak politik, dan kebebasan lainnya. Saat itu dunia internasional sempat menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.
    Namun seiring waktu, perjalanan HAM selalu mendapat hambatan. Pelanggaran HAM yang terjadi terutama yang melibatkan orang-orang penting negeri ini tidak bisa diungkap dan dituntaskan. Salah satu penegakan HAM yang sangat mencoreng negara kita didunia internasional ada pembunuhan tokoh aktivis HAM bernana Munir, dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya. Terkait kasus Munir ini sampai sekarang masyarakat masih yakin bahwa yang dibawa ke proses pengadilan bukanlah aktor/dalang pembunuhnya. Inilah yang menjadi tantang berat dinegara kita ini, disaat kita selalu bersuara di forum-forum internasional tentang pelanggaran HAM di wilayah lain dan negara lain, sementara kita sendiri belum maksimal atau belum sepenuhnya menegakkan UUD 45 dan Pancasila yang didalamnya sangat menjungjung tinggi HAM.

    Terimakasih & Salam

    BalasHapus
  49. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang. Menurut saya, HAM sangat penting karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kebebasan, keamanan, serta kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan bermartabat.
    Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan HAM dapat dilakukan dengan menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan diskriminasi, serta menghormati kebebasan dan hak setiap individu. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa kebebasan dalam menggunakan hak harus disertai dengan tanggung jawab dan tidak boleh merugikan hak orang lain.
    Oleh karena itu, menjaga dan menghormati HAM bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dengan saling menghargai dan menghormati hak satu sama lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis. Kesadaran terhadap HAM perlu ditanamkan sejak dini agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    BalasHapus
  50. Menurut pendapat saya, perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia merupakan proses panjang yang muncul dari perjuangan manusia untuk mendapatkan kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa. Perkembangan tersebut kemudian semakin kuat setelah lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948. Dari perkembangan HAM internasional tersebut, muncul kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perkembangan HAM juga mengalami proses yang panjang. Nilai-nilai HAM sebenarnya sudah terlihat dalam Pembukaan UUD 1945, terutama mengenai kemerdekaan, persamaan, dan penolakan terhadap penjajahan. Setelah Reformasi 1998, perlindungan HAM semakin diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan perubahan UUD 1945 yang memasukkan ketentuan khusus mengenai HAM dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Menurut saya, perkembangan HAM internasional turut memberikan pengaruh terhadap penguatan hukum HAM di Indonesia melalui berbagai perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia. HAM juga memiliki hubungan yang erat dengan pembatasan kekuasaan negara. Menurut saya, negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara bebas tanpa batas. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan tersebut agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Karena itu, prinsip negara hukum, checks and balances, peradilan yang independen, dan pengawasan terhadap pemerintah sangat penting dalam menjaga HAM. Saat ini, tantangan HAM di Indonesia semakin berkembang, seperti perlindungan data pribadi, kebebasan berpendapat di media sosial, diskriminasi, kesenjangan sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Menurut saya, memiliki banyak aturan tentang HAM saja belum cukup jika penerapannya masih lemah. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus diwujudkan dalam kehidupan nyata agar setiap warga negara benar-benar mendapatkan hak dan perlakuan yang adil. Perkembangan HAM dunia dan Indonesia pada akhirnya saling berhubungan karena perkembangan internasional dapat memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia, sementara penerapannya tetap harus disesuaikan dengan konstitusi dan kondisi masyarakat Indonesia.

    BalasHapus
  51. Menurut saya, perkembangan HAM di dunia dan Indonesia menunjukkan bahwa HAM bukan hanya tentang adanya aturan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan negara dibatasi agar tidak merugikan manusia. Perkembangan HAM internasional seperti Magna Carta hingga UDHR 1948 ikut memperkuat pemikiran bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati. Di Indonesia, gagasan tersebut kemudian berkembang sesuai dengan sejarah bangsa, terutama melalui perjuangan melawan penjajahan dan akhirnya diperkuat dalam UUD 1945, khususnya setelah Reformasi melalui Pasal 28A sampai 28J.

    Yang menarik bagi saya adalah Indonesia sebenarnya tidak hanya menerima konsep HAM dari dunia internasional, karena nilai kemanusiaan dan keadilan sudah menjadi bagian dari dasar negara dan konstitusi. Namun, perkembangan HAM internasional ikut mendorong Indonesia untuk memperkuat perlindungan HAM melalui berbagai peraturan dan ratifikasi instrumen internasional. Menurut saya, tantangan terbesarnya justru bukan lagi soal seberapa banyak aturan yang dibuat, tetapi apakah aturan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    Dalam kehidupan bernegara, HAM dan pembatasan kekuasaan harus berjalan bersama. Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan tanpa batas. Karena itu, konstitusi, lembaga peradilan, dan lembaga negara lainnya penting untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum. Apalagi saat ini tantangan HAM semakin berkembang, bukan hanya soal kekerasan atau diskriminasi, tetapi juga menyangkut data pribadi, pengawasan digital, kecerdasan buatan, dan disinformasi. Jadi, bagi saya, kemajuan HAM seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya hak yang tertulis dalam konstitusi, tetapi dari apakah masyarakat benar-benar dapat menggunakan hak tersebut dan mendapatkan perlindungan ketika haknya dilanggar.

    BalasHapus
  52. Hallo pak perkenalkan nama saya nurcasya kelas 03HUKK002
    Menurut saya, perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia dan di Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat. Perkembangan HAM internasional tidak hanya menjadi bagian dari sejarah dunia, tetapi juga ikut memengaruhi bagaimana negara-negara, termasuk Indonesia, membentuk aturan dan sistem hukum untuk melindungi hak setiap warga negara. HAM pada dasarnya muncul dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir dan hak tersebut harus dihormati oleh negara maupun orang lain.

    Perkembangan HAM internasional yang ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen HAM, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, memberikan dasar penting bagi negara-negara dalam membangun perlindungan HAM. Menurut saya, perkembangan tersebut kemudian ikut mendorong Indonesia untuk memperkuat pengaturan HAM dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dapat dilihat dari UUD 1945, khususnya setelah perubahan konstitusi, yang mengatur HAM secara lebih lengkap dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga membentuk berbagai peraturan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

    Hubungan antara perkembangan HAM internasional dan Indonesia menurut saya bukan berarti Indonesia hanya mengikuti aturan dari dunia internasional. Indonesia tetap memiliki sistem hukum dan karakter ketatanegaraan sendiri. Namun, nilai-nilai HAM internasional dapat menjadi referensi dalam memperkuat perlindungan hak warga negara. Dengan adanya perkembangan tersebut, negara semakin dituntut untuk tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi agar hak masyarakat tetap terlindungi.

    Di sinilah menurut saya hubungan antara HAM dan konstitusionalisme menjadi penting. Konstitusionalisme tidak hanya berbicara mengenai adanya konstitusi, tetapi juga mengenai pembatasan kekuasaan negara. Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan tanpa batas. Pemerintah harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum, menghormati hak warga negara, serta dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi pelanggaran HAM. Dengan demikian, perlindungan HAM menjadi salah satu alasan penting mengapa kekuasaan negara perlu dibatasi.

    Walaupun aturan mengenai HAM di Indonesia sudah cukup kuat secara konstitusional, menurut saya tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Masih terdapat persoalan seperti diskriminasi, kekerasan, pembatasan kebebasan berpendapat, konflik agraria, serta persoalan perlindungan kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan secara adil dan konsisten dalam kehidupan masyarakat.

    Menurut saya, perkembangan HAM seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perkembangan aturan hukum, tetapi juga sebagai perkembangan kesadaran masyarakat dan negara dalam menghargai manusia. Indonesia perlu terus mengikuti perkembangan HAM internasional, tetapi tetap menyesuaikannya dengan konstitusi, hukum nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Kesinambungan antara HAM internasional dan Indonesia pada akhirnya dapat dilihat dari tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan bernegara yang menghormati martabat manusia, membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara.

    Jadi, menurut saya perkembangan HAM internasional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penguatan perlindungan HAM di Indonesia. Namun, keberhasilan perlindungan HAM tidak cukup hanya dengan memiliki aturan yang baik. Diperlukan juga penegakan hukum yang konsisten, lembaga negara yang bertanggung jawab, serta kesadaran masyarakat untuk menghormati hak orang lain. Dengan begitu, HAM tidak hanya menjadi aturan yang tertulis dalam konstitusi, tetapi benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

    BalasHapus
  53. Mohon izin memberikan pendapat Bpk. Geofani Milthree Saragih
    menurut saya, perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan manusia untuk membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan. HAM pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dan hak tersebut tidak seharusnya dapat dihilangkan hanya karena seseorang berada dalam posisi yang lemah atau berbeda dengan kelompok yang berkuasa. Perkembangan pemikiran mengenai HAM kemudian berkembang dari gagasan mengenai kebebasan individu menjadi suatu sistem perlindungan yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
    Perjalanan HAM di dunia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap manusia berkembang seiring dengan perubahan cara pandang terhadap kekuasaan negara. Pada masa ketika kekuasaan negara atau penguasa dianggap hampir tidak terbatas, perlindungan terhadap hak individu masih sangat lemah. Perkembangan konstitusionalisme kemudian menjadi salah satu titik penting karena kekuasaan negara mulai ditempatkan di bawah hukum. Menurut saya, gagasan tersebut sangat penting karena HAM tidak akan memiliki arti yang kuat apabila negara masih dapat menjalankan kekuasaannya tanpa batas.
    Perkembangan tersebut semakin kuat setelah muncul berbagai instrumen HAM internasional, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) pada tahun 1948 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah HAM. Deklarasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat internasional bahwa perlindungan terhadap manusia bukan hanya persoalan internal suatu negara, tetapi juga merupakan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Selanjutnya, berbagai perjanjian internasional mengenai HAM memperkuat standar perlindungan terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
    Menurut pandangan saya, perkembangan HAM internasional tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat dengan perkembangan HAM di Indonesia. Indonesia juga telah memiliki gagasan mengenai penghormatan terhadap manusia sejak sebelum kemerdekaan. Nilai-nilai kemanusiaan juga dapat ditemukan dalam Pancasila, terutama sila kedua yang menegaskan prinsip “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Namun, setelah perkembangan hukum HAM internasional semakin luas, pengaturan HAM dalam hukum Indonesia juga menjadi semakin sistematis dan eksplisit.

    BalasHapus
  54. Assalamu'alaikum perkenalkan saya Azhari dari kelas 03HUKK001

    Menurut pandangan saya dalam konstitusionalisme modern Indonesia, HAM diatur dengan memegang prinsip keseimbangan. Seseorang memiliki hak dasar yang dijamin (seperti hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan), namun pelaksanaannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menghormati hak orang lain (Pasal 28J UUD 1945). Melalui amandemen ini, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat) yang menempatkan perlindungan HAM sebagai pilar utama, bukan sekadar pelengkap formalitas bernegara.

    BalasHapus
  55. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia terjadi secara bertahap. Pada awalnya, manusia mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Beberapa peristiwa penting seperti Magna Carta tahun 1215, Revolusi Amerika tahun 1776, dan Revolusi Prancis tahun 1789 menjadi dasar perkembangan HAM. Setelah Perang Dunia II, perhatian terhadap HAM semakin besar karena banyak terjadi pelanggaran terhadap manusia. Kemudian pada 10 Desember 1948, PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi hak-hak dasar setiap manusia. Sampai sekarang, HAM terus berkembang untuk melindungi manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan.

    BalasHapus
  56. Menurut saya, artikel tersebut cukup kuat dan komprehensif dalam menjelaskan sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghubungkan perkembangan HAM dunia dan Indonesia. Alurnya juga jelas, mulai dari pembatasan kekuasaan melalui Magna Carta, perkembangan HAM setelah Perang Dunia II, hingga penguatan HAM dalam UUD 1945 setelah Reformasi.

    Hal yang paling menarik adalah penekanan bahwa HAM di Indonesia tidak semata-mata merupakan konsep yang berasal dari Barat, tetapi memiliki akar dalam perjuangan melawan kolonialisme, kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945\. Artikel juga tepat dalam menunjukkan bahwa pengakuan HAM dalam hukum belum tentu menjamin pelaksanaannya.

    Namun, artikel dapat diperkuat dengan memberikan contoh konkret kasus atau penerapan HAM di Indonesia, sehingga pembahasan tidak terlalu bersifat normatif dan historis.

    Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman bahwa inti perjuangan HAM adalah menjaga martabat manusia sekaligus membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang.

    BalasHapus

  57. Perjalanan HAM bukan sekadar peniruan dari dunia luar, melainkan pertemuan dua akar yang saling menguatkan — gagasan universal pembatasan kekuasaan negara, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah hidup dalam perjuangan bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan, bahkan sebelum pengakuan dunia internasional. Konstitusionalisme HAM di Indonesia bukanlah titik akhir, melainkan proses berkelanjutan: undang-undang dan ratifikasi perjanjian hanyalah kerangka, keberhasilan sesungguhnya terletak pada penerapannya di kehidupan nyata, di mana negara sungguh-sungguh menahan diri dari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin harkat setiap warga tanpa kecuali.

     

    BalasHapus
  58. Menurut pendapat saya, Hak Asasi Manusia adalah, Hal yg pasti akan di dapat setiap manusia, contoh hak asasi seperti han mendapat pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapat keadilan.
    Negara tetap memiliki kekuasaan yg besar, terhadap HAM agar tidak ada penyalahgunaan perlakuan. Ada saja seseorang yg melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena merasa punya hak, maka dari itu konstitusionalisme pun menurut saya bisa menjalankan tugas mengatur kewenangan negara sekaligus menjamin hak-hak warga negara.
    Di era yg sekarang ini pengawasan kepada rakyat juga harus diperketat.
    Terimakasih.

    BalasHapus
  59. Menurut saya inti dari artikel diatas adalah HAM itu lahir karena kekuasaan harus direm.

    Di luar negeri awalnya buat ngerem raja yang absolut, dari Magna Carta sampai UDHR 1948 habis Perang Dunia II. Di Indonesia beda, HAM kita lahir dari lawan penjajahan, makanya di Pembukaan UUD 1945 udah ada kalimat "kemerdekaan ialah hak segala bangsa", itu udah ngomongin HAM duluan sebelum dunia bikin UDHR.

    Jadi HAM internasional tidak ngasih konsep baru ke Indonesia, tapi bikin aturan kita jadi lebih kuat. Buktinya pas Reformasi, kita bikin TAP MPR 1998, UU HAM 1999, terus UUD 1945 diamandemen jadi ada Pasal 28A-28J yang isinya lengkap banget ngambil dari standar internasional. Kita juga ikut ratifikasi ICCPR, ICESCR dan lainnya.

    Di HTN, saya lihat HAM itu nggak ada artinya kalau kekuasaan nggak dibatasi. Buat apa ada hak kalau negara bisa semena-mena. Makanya peran MK penting sekarang, karena bisa jadi alat buat batalin UU yang melanggar hak kita.

    Tantangan sekarang beda, bukan lagi ditangkep secara fisik, tapi lebih ke digital, kayak data pribadi bocor, orang takut ngomong karena buzzer, atau diawasi lewat teknologi. Jadi menurut saya kemajuan HAM itu bukan soal banyaknya pasal, tapi apakah kalau hak kita dilanggar kita beneran bisa dapat keadilan.

    BalasHapus
  60. Izinkan saya Abdul Yasir Sango melihat ini dari perspektif dan analisa saya, bahwa HAM tidak boleh berhenti sebagai slogan yang hanya dikumandangkan ketika sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Tragedi Gaza menjadi salah satu ujian serius terhadap konsistensi dunia dalam menegakkan prinsip kemanusiaan. Komisi Penyelidikan Independen PBB pada 2025 menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sementara proses perkara Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional masih berlangsung. Persoalannya, bukan sekadar siapa yang paling keras berbicara tentang HAM, melainkan apakah prinsip kemanusiaan benar-benar diterapkan secara konsisten kepada semua manusia, tanpa dibatasi kepentingan geopolitik, kekuatan ekonomi, maupun posisi politik suatu negara.

    Namun, Indonesia juga tidak berada pada posisi yang tepat untuk merasa telah tuntas dalam persoalan HAM. Komnas HAM telah menyelidiki berbagai peristiwa yang berdimensi pelanggaran HAM berat, antara lain 1965–1966, Trisakti, Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997–1998, Talangsari, Wasior-Wamena, Paniai, dan sejumlah peristiwa lainnya. Bahkan dalam catatan akhir tahun 2024, Komnas HAM menyebut telah melakukan penyelidikan terhadap 17 peristiwa pelanggaran HAM berat; empat telah diputus pengadilan, sementara 13 hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, tetapi belum terdapat perkembangan penyelesaian yudisial terhadap perkara-perkara tersebut. Kasus Munir juga masih disebut Komnas HAM sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan sekadar memiliki instrumen hukum HAM, melainkan sejauh mana negara memiliki keseriusan politik, keberanian institusional, dan konsistensi penegakan hukum untuk memastikan korban memperoleh kebenaran, keadilan, pemulihan, serta jaminan ketidakberulangan.

    Bagi saya, kritik terhadap penegakan HAM Indonesia harus diarahkan pada substansi: jangan sampai HAM hanya menjadi bahasa konstitusi, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan negara. Negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM berdasarkan konstitusi serta peraturan perundang-undangan, tetapi kewajiban tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelesaian non-yudisial dapat menjadi bagian dari pemulihan korban, tetapi tidak semestinya menghapus kebutuhan akan pertanggungjawaban hukum ketika unsur pidana dan pelanggaran HAM berat telah ditemukan. Karena itu, ukuran keseriusan negara dalam menegakkan HAM bukan terletak pada banyaknya deklarasi atau seremoni, melainkan pada keberanian membuka kebenaran, mengusut secara objektif, memastikan proses peradilan berjalan, dan memberikan keadilan kepada korban tanpa pandang bulu. HAM bukan sekadar norma yang indah di atas kertas; HAM adalah ujian nyata terhadap keberanian negara mempertanggungjawabkan sejarah dan kekuasaannya sendiri.

    BalasHapus
  61. Inti dari teks tersebut adalah bahwa perjuangan HAM terus berkembang mengikuti perubahan bentuk kekuasaan dan tantangan zaman. Dahulu HAM berfokus membatasi kekuasaan pemerintah, sedangkan saat ini juga menghadapi masalah seperti disinformasi, perubahan iklim, migrasi, dan dominasi platform teknologi.
    Kemajuan HAM tidak hanya diukur dari banyaknya aturan atau hak yang tertulis, tetapi dari seberapa efektif hak tersebut dilindungi, kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan, kelompok rentan diperlakukan setara, dan korban mendapat pemulihan. Jadi, perjuangan HAM tidak pernah selesai karena setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda.

    BalasHapus
  62. Oleh: Dimas Nugraha Putra Asio
    Nim: 251010201791
    Kelas: 03HUKK002 V. 212

    Ada satu hal yang selalu membuat saya merinding sekaligus ada rasa antusias di dalam diri saya mengenai Hak asasi Manusia. Dimana Hak asasi tidak pernah datang di dalam ruang rapat yang tenang, hak asasi selalu datang dengan jerit penindasan dan perlawanan manusia yang lelah diinjak injak oleh kekuasaan. Perkembangan Hak Asasi Manusia secara global dan nasional pada hakikatnya berakar dari pertempuran yang sama dengan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan demi melindungi martabat manusian.

    Sejarah pun mencatat bahwa HAM Internasional bergerak dari pembatasan absolutisme penguasa dengan menuju universalisasi norma keadilan (Declaration of Human Rights 1948). Sementara dalam perjalanan Hak Asasi Manusia di Indonesia bermula pada lintasan dari semangat perlawanan terhadap kolonialisme yang kemudian bermuara pada konsolidasi negara hukum demokratis pasca-Reformasi.Titik temu keduanya mewujud nyata ketika Indonesia memasukkan (Pasal 28A–28J) ke dalam Amandemen.

    Dari POV Hukum Tata Negara, HAM dan pembatasan kekuasaan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Konstitusionalisme bukan sekadar membagi jatah kekuasaan (distribution of power) antara Presiden, DPR, atau Mahkamah Konstitusi, melainkan menetapkan garis batas tegas: sejauh mana kekuasaan negara dilarang menginvasi hak-hak konstitusional warganya. Dalam praktiknya di Indonesia, dinamika ini menghadapi beberapa tantangan krusial seperti:
    - Bahaya Autocratic Legalism (Hukum sebagai Alat Pembungkam)
    Di satu sisi, UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul (Pasal 28E). Namun di sisi lain, produk hukum tingkat undang-undang justru kerap digunakan sebagai instrumen untuk mempersempit ruang kebebasan sipil. Dalam case tersebut terjadi pada penggunaan pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE yang berulang kali menjerat aktivis, jurnalis, maupun warga biasa saat menyampaikan kritik terhadap pejabat publik atau fasilitas layanan umum. Hukum yang seharusnya menjadi perisai warga dari kesewenang-wenangan justru berbalik menjadi alat kriminalisasi.

    Hal tersebut akan memberiksn Kerentanan Lembaga Pengawal Konstitusi dan Penegakan Hukum
    Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komnas HAM sangat vital sebagai checks and balances. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini sangat bergantung pada independensi politik dan komitmen aparat penegak hukum.Dengan case Ketika rekomendasi Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (seperti Tragedi Paniai atau Semanggi) kerap berhenti sebagai dokumen administratif tanpa adanya proses penuntutan yang tuntas dan adil oleh Kejaksaan Agung. Di sisi lain, independensi MK turut diuji ketika putusannya beririsan langsung dengan kepentingan politik kekuasaan.

    BalasHapus
  63. Oleh: Dimas Nugraha Putra Asio
    Nim: 251010201791
    Kelas: 03HUKK002 V 212

    Perjuangan HAM tidak hanya bermula pada suara jeritan secara langsung. Di era digitalisasi seperti ini tantangan demi tantangan bermunculan, dimana saat ini tidak lagi berhadapan dengan otoritarianisme fisik semata. Transformasi teknologi informasi melahirkan wujud kekuasaan baru—baik oleh otoritas negara maupun korporasi raksasa yang terkadang belum terjangkau oleh kerangka hukum konvensional:
    - Pengawasan Digital (Digital Surveillance) dan Pembungkaman Ruang Siber:
    •Akses terhadap kebebasan berpendapat kini berpindah ke ruang digital, namun begitu pula dengan instrumen pembungkamannya. Pada maraknya praktik doxxing (penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi), peretasan akun media sosial milik jurnalis atau mahasiswa saat menggelar aksi protes, hingga fenomena dandani opini publik melalui pasukan siber (cyber troops) untuk mendistorsi suara kritis masyarakat.

    - Perlindungan Data Pribadi dan Kerentanan Infrastruktur:
    Hak atas privasi (right to privacy) yang merupakan bagian dari HAM kini terancam oleh tata kelola data yang lemah. Dengan adanya kasus kebocoran data pribadi warga secara massal, seperti yang terjadi pada peretasan Pusat Data Nasional (PDN), menunjukkan bahwa negara sering kali gagal menjamin keamanan data warganya. Warga negara menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban maupun ganti rugi yang jelas dari pemerintah.

    - Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan Algorithmic Bias:
    Penggunaan sistem kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik (misalnya otomatisasi analisis kepolisian atau moderasi konten) berpotensi melanggarkan hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi jika algoritma yang digunakan melanggengkan bias struktural.


    Sejarah HAM menguji kita untuk tidak cepat puas dengan formalitas hukum. Kemajuan HAM di Indonesia tidak bisa diukur dari seberapa tebal UUD 1945 atau seberapa banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi. Indikator utamanya bersifat empiris dan substantif:
    ​Aksesibilitas Keadilan (Access to Justice): Apakah korban pelanggaran HAM seperti masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayatnya akibat proyek strategis nasional memiliki akses langsung ke pemulihan yang efektif?
    ​Akuntabilitas Kekuasaan: Apakah aparat penegak hukum dan pejabat publik yang melanggar hak warga dapat benar-benar dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum tanpa tebang pilih, baik di dunia nyata maupun di ruang digital?

    Hak asasi tidak pernah diberikan secara cuma-cuma oleh penguasa, melainkan hasil dari pengawalan publik yang konstan. Selama penegakan hukum di Indonesia masih selektif, jaminan HAM dalam konstitusi akan tetap berfungsi sebagai komitmen dekoratif ketimbang perisai pelindung warga negara.

    BalasHapus
  64. Permisii bapak saya izin memberikan analisis menurut saya, artikel ini membahas tentang perjalanan HAM yang sudah berlangsung cukup lama. HAM tidak langsung muncul begitu saja, tetapi berkembang karena adanya perjuangan manusia untuk mendapatkan hak dan perlindungan dari kekuasaan yang terlalu besar.

    Di dalam artikel juga dijelaskan bahwa perkembangan HAM di Indonesia ada hubungannya dengan perkembangan HAM di negara lain. Salah satu contohnya adalah Magna Carta tahun 1215 di Inggris, yang menjadi salah satu awal dari usaha membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena.

    Kalau dikaitkan dengan Indonesia, HAM kemudian mendapat tempat dalam UUD 1945. Menurut saya, hal ini penting karena negara memang mempunyai kekuasaan, tetapi tetap ada batasnya dan harus menghormati hak-hak dasar manusia.

    Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa HAM terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Perkembangannya bertujuan supaya manusia bisa mendapatkan kebebasan, perlindungan, dan diperlakukan secara adil tanpa adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa.

    BalasHapus
  65. izin menjawab bapak, menurut saya hak asasi manusia (HAM) baik ditingkat indonesia maupun global, merupakan proses panjangnya transformasi hubungan antara manusia dan kekuasaan yang berpusat pada satu pilar yang sama, yaitu pada kekuasaan negara demi memelihara martabat manusia. Secara substansi artikel ini menegaskan bahwa HAM bukanlah produk impor barat maupun piagam normatif yang stagnan, melainkan hasil transformasi peradaban dalam membatasi kekuasaan negara demi melindungi martabat manusia. HAM juga memiliki akar domestik tersendiri yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme dan penegasan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana tertuang dalam pembukaan serta pasal pasal awal UUD 1945 sebelum berinteraksi lebih jauh dengan hukum internasional.

    Terimakasih.

    BalasHapus
  66. Menurut pemahaman saya, menelusuri sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) baik di kancah dunia maupun di Indonesia membuka mata kita bahwa HAM bukanlah sekadar produk instan atau pemberian cuma-cuma dari penguasa, melainkan hasil dari perjuangan panjang untuk membatasi kekuasaan demi melindungi martabat manusia. Secara global, perjalanan HAM berawal dari pembatasan kekuasaan monarki seperti melalui Magna Carta hingga bermuara pada universalisasi pasca Perang Dunia II lewat Deklarasi Universal HAM (UDHR). Namun, saya berpandangan bahwa Indonesia memiliki sejarah perjuangannya sendiri yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengalaman Barat. Akar HAM di Indonesia tumbuh subur dari perlawanan terhadap kolonialisme dan penderitaan akibat penjajahan. Semangat kemerdekaan sebagai hak segala bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan telah lama menjadi fondasi bangsa kita, sehingga anggapan bahwa HAM di Indonesia merupakan produk impor semata tentu kurang tepat.
    Dari perspektif hukum tata negara, saya melihat adanya hubungan yang sangat erat antara HAM, pembatasan kekuasaan, dan konstitusionalisme. Konstitusi dan pembagian kekuasaan antarlembaga negara akan kehilangan esensinya jika tidak diarahkan untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Pengalaman ketatanegaraan Indonesia di masa lalu memberikan pelajaran berharga bahwa konsentrasi kekuasaan yang tidak terkontrol dapat dengan mudah mereduksi ruang kebebasan publik. Oleh karena itu, langkah reformasi melalui amandemen UUD 1945—khususnya dengan dimasukkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia—serta lahirnya instrumen seperti UU HAM dan peran Mahkamah Konstitusi merupakan lompatan besar untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih nyata. Meski demikian, jika ditarik ke realitas hari ini, tantangan penegakan HAM tentu semakin kompleks, mulai dari isu perlindungan data pribadi di era digital hingga keadilan bagi kelompok rentan.
    Sebagai kesimpulan, menurut saya pribadi, ukuran keberhasilan perlindungan HAM di Indonesia tidak cukup diukur dari seberapa banyak konvensi internasional yang telah kita ratifikasi atau seberapa banyak pasal yang tertulis indah di dalam konstitusi. Tolok ukur yang paling substantif adalah sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang adil bagi warga negara yang haknya dilanggar, serta bagaimana kekuasaan dapat terus dikontrol secara akuntabel. Sejarah telah mengajarkan bahwa perjuangan HAM bersifat dinamis dan tidak pernah selesai, di mana setiap generasi selalu memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa hukum benar-benar berdaulat di atas kekuasaan.

    BalasHapus
  67. Menurut pendapat saya, sejarah HAM menunjukkan bahwa perlindungan hak manusia berkembang melalui perjuangan panjang untuk membatasi kekuasaan dan menjaga martabat manusia. Di Indonesia, perkembangan HAM tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan internasional, tetapi juga berakar pada perjuangan kemerdekaan dan nilai-nilai dalam UUD 1945. Menurut saya, tantangan utama saat ini bukan hanya mengakui HAM dalam aturan hukum, tetapi memastikan hak tersebut benar-benar terlindungi dan dapat ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari

    BalasHapus
  68. WAHYU ADI WIBOWO 03HUKK001
    Menurut pendapat saya walaupun secara historis ada perbedaan antara lahirnya gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat internasional (Barat) dan di Indonesia, namun keduanya memiliki muara filosofis yang sama. Di tingkat internasional Hak Asasi Manusia lahir dari pergulatan individu dalam membatasi kekuasaan absolut monarki (seperti lahirnya Magna Carta 1215 hingga English Bill of Rights 1689), yang kemudian diuniversalkan pasca-Perang Dunia II melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948) sebagai respons atas kekejaman Holocaust. Sedangkan di Indonesia gagasan Hak Asasi Manusia tidak tumbuh dari resistensi terhadap feodalisme internal semata, melainkan dari perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan bangsa asing. Oleh karena itu, konsepsi Hak Asasi Manusia Indonesia sejak awal berorientasi pada hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination), kesetaraan, dan keadilan sosial. Penegasan ini membuktikan bahwa HAM di Indonesia bukanlah barang impor barat, melainkan nilai autentik yang tumbuh dari sejarah pergerakan kemerdekaan dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum UDHR 1948 diundangkan.
    Pengaruh hukum Hak Asasi Manusia internasional terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia tidak bersifat subordinatif (memaksa), melainkan bersifat harmonisasi dan penguatan (enrichment).
    Dalam perspektif Hukum Tata Negara, saya sepakat dengan gagasan bahwa Hak Asasi Manusia dan pembatasan kekuasaan adalah dua sisi dari satu mata uang. Konstitusionalisme bukan hanya tentang bagaimana membagi kekuasaan antara Presiden, DPR, dan lembaga peradilan, melainkan tentang mengapa kekuasaan itu dibagi. Tujuan utama dari pembagian dan pembatasan kekuasaan (checks and balances) adalah mencegah timbulnya kesewenang-wenangan (arbitrary power) yang berpotensi melanggar hak-hak dasar manusia. Hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pasca-amendemen UUD 1945 menjadi tonggak vital konstitusionalisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. Melalui mekanisme judicial review, hak konstitusional warga negara tidak lagi sekadar menjadi janji di atas kertas, tetapi memiliki mekanisme pengujian hukum yang konkret apabila dirusak oleh pembentuk undang-undang.
    Di era modern saat ini, tantangan perlindungan Hak Asasi Manusia tidak lagi hanya berpusat pada bentuk otoritarianisme klasik (seperti penangkapan sewenang-wenang di masa lalu). Indonesia memiliki konstitusi dan regulasi Hak Asasi Manusia yang sangat komprehensif, namun lemah dalam tingkat efektivitas penegakan (enforcement) dan pemulihan (remedy) bagi korban. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu dan inkonsistensi penegakan hukum menunjukkan bahwa komitmen Hak Asasi Manusia masih sering terbentur oleh kalkulasi politik kekuasaan. Kekuasaan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia saat ini tidak hanya berasal dari negara (state actor), tetapi juga dari entitas non-negara seperti korporasi teknologi raksasa. Isu-isu baru seperti digital surveillance (pengawasan digital), kebocoran data pribadi, sensorship algoritmik, serta kebebasan berpendapat di ruang siber menjadi ancaman nyata bagi hak sipil dan politik warga negara saat ini.

    BalasHapus
  69. Menurut pendapat saya, secara substantif, sejarah HAM mengajarkan bahwa hukum perlindungan manusia terus berevolusi. Jika pada masa lalu fokus utama HAM adalah membatasi kesewenang-wenangan negara, maka pada era modern tanggung jawab tersebut bergeser. Negara kini bertindak sebagai pemenuh, pelindung, dan penegak hak-hak warganya. Di Indonesia sendiri, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada ketiadaan regulasi, melainkan pada konsistensi penegakan hukum dan penyelesaian berkeadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

    BalasHapus
  70. Menurut saya, artikel ini cukup menarik karena membahas perjalanan panjang perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana pemahaman mengenai HAM berkembang dari waktu ke waktu. Artikel ini juga menunjukkan bahwa HAM bukan hanya sekadar aturan dalam hukum, tetapi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

    Menurut saya, pembahasan seperti ini penting bagi mahasiswa karena membantu kita memahami bahwa hak yang kita miliki saat ini diperoleh melalui proses sejarah yang panjang. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana HAM tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya menjadi teori atau aturan tertulis.

    BalasHapus
  71. Menurut pendapat saya, secara historis ada perbedaan antara lahirnya gagasan HAM di tingkat internasional dan Indonesia, namun keduanya bermuara pada tujuan yang sama: pembatasan kekuasaan dan perlindungan harkat manusia.
    HAM Internasional vs Indonesia: Di tingkat internasional, HAM lahir dari pembatasan monarki absolut (Magna Carta 1215) dan tragedi kemanusiaan (UDHR 1948). Sedangkan di Indonesia, HAM tumbuh dari perlawanan terhadap kolonialisme, berorientasi pada right to self-determination (hak menentukan nasib sendiri), kesetaraan, serta keadilan sosial yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
    Harmonisasi Hukum: Pengaruh HAM internasional terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat penguatan (enrichment). Hal ini terbukti dari diadopsinya standar HAM global ke dalam Amandemen Kedua UUD 1945 (Pasal 28A–28J) dan UU No. 39 Tahun 1999.
    Konstitusionalisme & Catatan Kritis: Dalam kerangka Rechtsstaat, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan (limited government). Secara normatif jaminan HAM kita sudah sangat baik, namun tantangan terbesarnya ada pada efektivitas pelaksanaan (norm-enforcement): masih adanya gesekan antara kebebasan sipil dengan pasal-pasal karet regulasi sektoral, serta benturan antara proyek pembangunan dengan hak atas tanah adat dan lingkungan.
    Demikian tanggapan dari saya. Mohon arahan dan bimbingannya dari Bapak. Terima kasih.

    BalasHapus
  72. Menurut saya Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, mulai dari terbentuknya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, memberikan pengaruh besar terhadap penguatan hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui internalisasi instrumen internasional ke dalam Amandemen UUD 1945 (khususnya Bab XA Pasal 28A–J) serta lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kesinambungan ini menunjukkan bahwa hukum nasional kita tidak berdiri sendiri, melainkan aktif mengadopsi standar global untuk memperkuat perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam negeri.

    Penguatan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia harus terus didorong. Negara tidak boleh hanya terjebak pada formalitas undang-undang, melainkan wajib menjamin penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten di kehidupan nyata demi mewujudkan komitmen konstitusional yang sejati.

    BalasHapus
  73. Menurut tanggapan saya, artikel ini ngeruntuhin narasi lama yang sering nganggap HAM di Indonesia cuma sekadar konsep "impor" dari Barat. Kalau di Eropa HAM lahir dari pergulatan individu lawan kekuasaan monarki, pengalaman Indonesia justru tumbuh dari perlawanan terhadap kolonialisme, makanya pas Pembukaan UUD 1945 bilang "kemerdekaan ialah hak segala bangsa", fondasi HAM kita udah tancap gas duluan bahkan sebelum UDHR 1948 dirilis PBB. Intinya, artikel ini berhasil nunjukin kalau alur sejarah global dan lokal itu kayak dua sungai yang beda hulu tapi ketemu di muara yang sama, kesadaran kolektif kalau kekuasaan penguasa tuh emang beneran harus dikasih rem biar nggak menggilas martabat warganya.

    Tapi poin paling nendang ada di bagian akhir, yang ngingetin kalau menterengnya Pasal 28A–28J UUD 1945 atau tumpukan ratifikasi konvensi internasional nggak bakal ada artinya kalau cuma mandek jadi pajangan konstitusi. Pengalaman kita dari masa otoriter sampai tantangan zaman now kayak pengawasan digital, kecerdasan buatan, sama ancaman krisis iklim ngebuktiin kalau bentuk kesewenang-wenangan bakal selalu bermutasi ngikutin perkembangan zaman. Jadi, ukuran sejatinya kemajuan HAM tuh bukan seberapa rajin negara kita bikin pasal dan ngetok aturan, tapi seberapa ampuh hukum kita ngelindungin rakyat kecil yang haknya dilanggar pas berhadapan sama kekuasaan.

    BalasHapus
  74. Perkembangan HAM di dunia dan Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan proses yang panjang dan terus berkembang. Menurut saya, perkembangan HAM tidak dapat dipahami hanya sebagai sejarah munculnya berbagai dokumen atau peraturan, tetapi harus dilihat sebagai perubahan hubungan antara manusia dan kekuasaan. Pada awalnya, perjuangan HAM terutama diarahkan untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Perkembangan tersebut kemudian semakin luas dengan pengakuan terhadap hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak kelompok-kelompok yang rentan.

    Perkembangan HAM internasional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sistem hukum Indonesia. Setelah lahirnya berbagai instrumen internasional, terutama Universal Declaration of Human Rights (UDHR), gagasan mengenai penghormatan terhadap martabat manusia semakin menjadi prinsip penting dalam kehidupan bernegara. Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang sejalan, mulai dari pengakuan hak dalam UUD 1945, kemudian penguatan melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 setelah Reformasi. Menurut saya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran HAM internasional dapat memberikan dorongan bagi negara untuk memperkuat perlindungan HAM di dalam hukum nasional.

    Hubungan antara HAM dan pembatasan kekuasaan negara sangat erat. Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan tanpa batas. Konstitusionalisme menjadi penting karena konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan, tetapi juga memberikan batas agar kekuasaan tersebut tidak merugikan hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum mengharuskan pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum sekaligus menghormati hak-hak dasar masyarakat.

    Menurut saya, salah satu perkembangan paling penting setelah Reformasi adalah semakin kuatnya kedudukan HAM dalam konstitusi. Hak-hak warga negara tidak lagi hanya dipahami sebagai sesuatu yang bergantung pada kehendak pemerintah, tetapi menjadi hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, keberadaan aturan saja belum cukup. Perlindungan HAM baru dapat dikatakan berhasil apabila seseorang yang mengalami pelanggaran benar-benar dapat memperoleh keadilan dan pemulihan.

    Tantangan HAM saat ini juga semakin kompleks. Jika dahulu ancaman terhadap HAM lebih banyak berasal dari kekuasaan negara yang bersifat langsung, sekarang pelanggaran dapat muncul melalui teknologi digital, pengumpulan data pribadi, pengawasan, kecerdasan buatan, disinformasi, maupun kekuasaan perusahaan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan HAM harus mampu mengikuti perkembangan bentuk kekuasaan dalam masyarakat.

    Saya berpendapat bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengadopsi prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam peraturan nasional. Negara juga harus memastikan bahwa prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, aparat negara harus dapat dimintai pertanggungjawaban, dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan yang sama.

    Dengan demikian diharapkanterdapat kesinambungan yang jelas antara sejarah HAM dunia dan perkembangan HAM di Indonesia. Perjuangan HAM internasional memberikan gagasan dan standar yang kemudian ikut memengaruhi perkembangan hukum Indonesia, sementara Indonesia menerjemahkannya sesuai dengan konstitusi dan kondisi nasional. Bagi saya, keberhasilan perlindungan HAM bukan diukur dari banyaknya aturan yang dibuat, melainkan dari seberapa efektif aturan tersebut mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi masyarakat, memberikan kesetaraan, dan menyediakan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, perjuangan HAM tidak pernah benar-benar selesai karena setiap perkembangan zaman selalu melahirkan bentuk kekuasaan dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh hukum.

    BalasHapus