Urgensi Hukum Ruang Angkasa Bagi Indonesia

 

Ruang angkasa menjadi salah satu frontier baru dalam perkembangan teknologi dan geopolitik global. Sebagai negara dengan letak geografis strategis dan wilayah luas, termasuk wilayah udara yang signifikan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ruang angkasa, baik untuk kepentingan komunikasi, pengamatan bumi, maupun eksplorasi lebih lanjut. Namun, potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika terdapat kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur aktivitas ruang angkasa di Indonesia.

Pentingnya Hukum Ruang Angkasa

Hukum ruang angkasa diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keamanan, dan keberlanjutan. Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terikat pada berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur ruang angkasa, seperti:

1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty) 1967.
   • Indonesia meratifikasi perjanjian ini pada tahun 1967, sehingga terikat untuk memastikan bahwa eksplorasi ruang angkasa dilakukan secara damai, tanpa senjata nuklir, dan untuk kepentingan seluruh umat manusia.
2. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1976.
   • Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk mendaftarkan setiap objek yang diluncurkan ke ruang angkasa guna memfasilitasi transparansi dan pengawasan.

Namun, implementasi hukum ruang angkasa internasional memerlukan penyesuaian di tingkat nasional. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur ruang angkasa, meskipun aktivitas antariksa telah dilakukan melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang kini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kepentingan Indonesia dalam Ruang Angkasa

Ruang angkasa memiliki peran strategis bagi Indonesia dalam berbagai bidang:

1. Komunikasi Satelit

   • Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat bergantung pada satelit untuk komunikasi, penyiaran, dan internet. Satelit seperti Palapa dan Nusantara telah menjadi tulang punggung infrastruktur digital Indonesia. Hukum ruang angkasa diperlukan untuk melindungi kepentingan Indonesia dalam orbit geostasioner, yang terbatas dan menjadi rebutan banyak negara.

2. Keamanan dan Pengawasan Wilayah

   • Satelit penginderaan jauh dapat membantu memantau wilayah Indonesia, termasuk untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, deforestasi, dan kebakaran hutan. Dalam hal ini, hukum ruang angkasa akan memperkuat kedaulatan Indonesia terhadap penggunaan teknologi satelit.

3. Eksplorasi Sumber Daya

   • Di masa depan, eksplorasi ruang angkasa dapat mencakup pemanfaatan sumber daya mineral di asteroid atau bulan. Hukum ruang angkasa diperlukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing dan berpartisipasi dalam eksplorasi ini, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum internasional.

4. Kerja Sama Internasional

   • Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, dalam pengembangan teknologi ruang angkasa. Hukum ruang angkasa nasional akan menjadi dasar untuk melindungi kepentingan Indonesia dalam kerja sama ini, termasuk terkait transfer teknologi dan perlindungan data.

Dasar Hukum Nasional

Walaupun belum ada undang-undang khusus, dasar hukum untuk pengembangan hukum ruang angkasa di Indonesia dapat merujuk pada:

1. Pasal 33 UUD 1945
   • Pasal ini menegaskan bahwa segala sumber daya alam, termasuk yang berkaitan dengan ruang angkasa, harus dikelola untuk kemakmuran rakyat.
2. UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
   • Undang-undang ini memberikan kerangka dasar bagi pengelolaan keantariksaan di Indonesia, termasuk penelitian, pengembangan teknologi, dan peluncuran satelit. Namun, regulasi ini masih perlu diperluas untuk mencakup eksplorasi sumber daya di luar angkasa.
3. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016-2040
   • Peraturan ini menetapkan peta jalan jangka panjang untuk pengembangan keantariksaan di Indonesia, termasuk peluncuran satelit dan pembangunan stasiun bumi.

Tantangan dalam Pengembangan Hukum Ruang Angkasa

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun kerangka hukum ruang angkasa, antara lain:

1. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi
   • Tanpa infrastruktur yang memadai, pengaturan hukum ruang angkasa sulit diimplementasikan secara efektif.
2. Kompleksitas Hukum Internasional
   • Integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional membutuhkan pendekatan yang hati-hati, mengingat kompetisi global dalam eksplorasi ruang angkasa semakin meningkat.
3. Sumber Daya Manusia
   • Keterbatasan tenaga ahli hukum dan teknologi ruang angkasa dapat menghambat pengembangan regulasi yang komprehensif.

Hukum ruang angkasa memiliki urgensi yang tinggi bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, memanfaatkan teknologi antariksa, dan melindungi kepentingan nasional di tengah persaingan global. Penyusunan undang-undang khusus yang mengatur ruang angkasa harus menjadi prioritas, dengan memperhatikan kepentingan nasional, prinsip keadilan, dan keberlanjutan. Langkah ini akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi antariksa, tetapi juga aktor aktif dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa secara global.