Bonum commune, istilah yang berasal dari bahasa Latin, berarti "kebaikan bersama" atau "kepentingan umum." Konsep ini telah menjadi landasan dalam filsafat politik dan etika, khususnya dalam tradisi pemikiran Aristotelian dan Kristen. Dalam konteks modern, bonum commune digunakan untuk menggambarkan tujuan utama sebuah komunitas atau negara: kesejahteraan semua anggotanya. Ketika dihubungkan dengan kebebasan berpendapat, konsep ini memberikan kerangka normatif yang memungkinkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni sosial.
Bonum Commune: Landasan Filosofis
Dalam pemikiran klasik Aristoteles, bonum commune adalah tujuan akhir dari polis (negara-kota), yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya mencapai kebahagiaan dan kebaikan moral. Santo Thomas Aquinas kemudian mengadaptasi konsep ini ke dalam teologi Kristen, menjadikannya prinsip moral yang mendorong masyarakat untuk mengejar kebaikan bersama melalui keadilan, solidaritas, dan subsidiaritas.
Secara umum, bonum commune melibatkan tiga elemen utama:
1. Kesejahteraan Material dan Spiritual:Mencakup kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta ruang untuk perkembangan spiritual.
2. Keadilan Sosial: Membagi sumber daya dan peluang secara adil di antara anggota masyarakat.
3. Harmoni Sosial: Menjamin bahwa kebebasan individu tidak mengganggu ketertiban umum atau merugikan kelompok lain.
Kebebasan Berpendapat dalam Kerangka Bonum Commune
Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang diakui oleh banyak negara demokratis dan diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (1948). Hak ini melibatkan kemampuan individu untuk menyampaikan gagasan, opini, dan kritik tanpa rasa takut akan represali. Namun, kebebasan ini tidak absolut; pembatasannya sering kali diperlukan untuk melindungi bonum commune.
Sebagai contoh, ujaran kebencian, fitnah, atau propaganda yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional dapat dibatasi secara hukum untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan kewajiban moral untuk menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab.
Tantangan dalam Menyeimbangkan Kebebasan dan Kebaikan Bersama
Meskipun konsep bonum commune memberikan justifikasi normatif untuk membatasi kebebasan berpendapat, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dalam praktik:
1. Definisi yang Subjektif: Apa yang dianggap sebagai kebaikan bersama dapat berbeda antar individu atau kelompok. Dalam masyarakat pluralistik, sulit untuk menentukan norma bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan: Pemerintah atau kelompok mayoritas dapat menggunakan alasan bonum commune untuk membungkam kritik atau membatasi hak individu, menciptakan otoritarianisme.
3. Perkembangan Teknologi: Internet dan media sosial telah mengubah cara orang menyampaikan pendapat, sehingga memperluas jangkauan ujaran tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian.
Implementasi Bonum Commune dalam Kebebasan Berpendapat
Dalam masyarakat demokratis, bonum commune diwujudkan melalui sistem hukum yang adil dan partisipasi warga negara. Berikut adalah beberapa prinsip penting:
1. Regulasi Berbasis Hukum: Pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, proporsional, dan tidak diskriminatif.
2. Partisipasi Publik: Warga negara harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingan bersama.
3. Edukasi dan Literasi Digital: Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka, termasuk cara berkomunikasi yang etis di ruang publik dan digital.
Refleksi Akhir
Bonum commune dan kebebasan berpendapat adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang sehat dan inklusif. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk berkontribusi pada diskusi publik, sementara bonum commune memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan untuk memajukan kesejahteraan semua orang. Dalam konteks ini, tanggung jawab individu dan kolektif menjadi kunci untuk mewujudkan harmoni antara hak dan kewajiban.
Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak hanya menjadi alat untuk mengekspresikan diri tetapi juga instrumen untuk mencapai bonum commune. Tantangan terbesar adalah menciptakan ruang yang memungkinkan dialog terbuka tanpa mengorbankan stabilitas dan keadilan sosial. Ini adalah tugas bersama yang memerlukan komitmen dari individu, komunitas, dan negara.
0 Komentar