Aliran positivisme merupakan salah satu pilar utama dalam filsafat hukum yang berfokus pada analisis hukum sebagai sistem normatif yang terpisah dari moralitas dan nilai-nilai subjektif. Positivisme hukum menekankan pentingnya memandang hukum sebagai produk otoritas negara yang berlandaskan pada aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diidentifikasi secara objektif. Pemikiran ini bertolak belakang dengan pandangan yang menekankan pada hukum alam atau prinsip moral universal sebagai dasar hukum. Dalam positivisme, hukum dipandang sebagai aturan yang sah karena dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang, terlepas dari isi aturan tersebut apakah adil atau tidak.
Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti Jeremy Bentham dan John Austin di abad ke-18 dan 19. Bentham menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ia menggambarkan hukum sebagai perintah dari yang berdaulat kepada masyarakat yang disertai dengan sanksi. Di sisi lain, Austin mengembangkan teori "command theory of law," yang menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang memiliki otoritas, yang ditaati oleh masyarakat, dan dilengkapi dengan sanksi jika dilanggar. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa hukum tidak berkaitan dengan moralitas, melainkan berfokus pada legalitas dan efektivitas aturan.
Dalam perkembangannya, aliran positivisme mengalami transformasi dengan munculnya pemikiran H.L.A. Hart di abad ke-20. Hart memperkenalkan konsep yang lebih kompleks tentang hukum melalui teori "rules of recognition" yang membedakan antara aturan primer dan sekunder. Aturan primer mengatur perilaku masyarakat, sedangkan aturan sekunder mengatur proses pembentukan, perubahan, dan penghapusan aturan primer. Hart juga mengkritik pandangan Austin yang terlalu sederhana dengan mengatakan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari perintah dan sanksi, tetapi juga mencakup sistem aturan yang memungkinkan keberlangsungan masyarakat secara lebih terorganisasi.
Positivisme hukum juga berusaha menjaga netralitas hukum dengan memisahkan hukum dari moralitas. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten tanpa terpengaruh oleh interpretasi subjektif yang dapat berubah-ubah. Namun, pendekatan ini sering kali dikritik karena mengabaikan aspek keadilan dan moralitas. Para kritikus, seperti Ronald Dworkin, berpendapat bahwa hukum tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari prinsip-prinsip moral. Dworkin mengusulkan bahwa hakim harus memperhatikan prinsip keadilan dalam membuat keputusan hukum, yang berarti hukum bukan hanya sekumpulan aturan yang kaku, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai moral.
Di Indonesia, aliran positivisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Sebagai negara dengan tradisi hukum tertulis yang kuat, banyak peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip positivisme, di mana legalitas menjadi tolok ukur utama untuk menilai keabsahan suatu aturan. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika hukum yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan atau moralitas yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun positivisme hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur masyarakat, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan pendekatan ini dengan nilai-nilai lain yang lebih manusiawi.
Aliran positivisme dalam filsafat hukum memberikan landasan yang kokoh untuk memahami hukum sebagai sistem normatif yang terorganisasi. Pendekatan ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum, yang sangat penting untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil. Namun, keterbatasannya dalam mempertimbangkan aspek moral dan keadilan menunjukkan bahwa positivisme tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya pandangan dalam filsafat hukum. Dalam konteks global dan nasional, pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasar bagi masyarakat.
0 Komentar