Banjir bandang yang melanda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada akhir November 2025 meninggalkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Puluhan korban jiwa, ribuan warga terpaksa mengungsi, serta kerusakan berat pada infrastruktur merupakan gambaran nyata dari besarnya eskalasi bencana tersebut. Kejadian ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai fenomena hidrometeorologis, melainkan sebagai indikasi serius adanya kerusakan ekologis yang berlangsung lama akibat lemahnya tata kelola lingkungan dan ketidaktegasan penegakan hukum.
Material kayu gelondongan dan puing yang terbawa arus menunjukkan adanya deforestasi intensif di kawasan hulu. Penggundulan hutan, pembukaan lahan tanpa kendali, serta aktivitas pertambangan ilegal termasuk Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah merusak struktur tanah dan menghilangkan fungsi ekologis kawasan resapan air. Tanah menjadi labil, lereng perbukitan kehilangan daya ikat, dan aliran permukaan meningkat tajam ketika hujan turun. Kondisi ini memenuhi karakteristik bencana ekologis yang terjadi bukan karena hujan ekstrem semata, tetapi karena hilangnya penjaga alami ekosistem hulu yang seharusnya mengendalikan limpasan air.
Akar persoalan kerusakan tersebut erat kaitannya dengan lemahnya penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Regulasi nasional sebenarnya telah menyediakan instrumen yang cukup kuat, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hingga Undang-Undang Minerba. Namun efektivitas regulasi tidak berjalan sebanding dengan tingkat implementasinya. Celah hukum dalam skema perizinan dan penyalahgunaan hak atas tanah kerap dimanfaatkan untuk melegitimasi aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung. Ketidaktegasan aparat dalam menindak pembalakan liar dan pertambangan ilegal turut memperluas ruang gerak pelaku kejahatan lingkungan.Dalam banyak kasus, proses hukum terhadap pelanggaran lingkungan tidak memberikan efek jera yang memadai. Hukuman ringan, penyelesaian yang tidak tuntas, atau ketidakpastian dalam proses pembuktian menjadikan kejahatan lingkungan tetap dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan publik. Padahal, kerusakan ekologis yang terjadi berpotensi menimbulkan risiko berulang dan berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat di hilir.
Tanggung jawab pemerintah daerah menjadi faktor penting lainnya. Dalam kerangka otonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan melalui pengawasan perizinan, pembinaan tata ruang, serta pencegahan aktivitas ilegal. Kelemahan dalam pengawasan di Sibolga–Tapteng memperlihatkan bahwa proses mitigasi kerusakan ekologis di kawasan hulu belum dilaksanakan secara optimal. Upaya preventif seperti pembatasan pemanfaatan lahan di wilayah rawan bencana, peningkatan patroli pengawasan bersama aparat penegak hukum, dan edukasi konservasi kepada masyarakat seharusnya menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan.
Melihat kompleksitas bencana ini, urgensi reformasi hukum dan tata kelola lingkungan menjadi semakin jelas. Revisi terhadap regulasi yang masih membuka celah eksploitasi, audit menyeluruh terhadap perizinan di kawasan rawan, serta penguatan pengawasan lintas sektor merupakan langkah mendesak. Pembentukan satuan tugas terpadu yang berfokus pada pengawasan daerah tangkapan air kritis dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memastikan konsistensi penegakan hukum. Selain itu, penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi perusak lingkungan dapat mempercepat pemulihan ekologis dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat terdampak untuk menuntut ganti rugi.
Upaya pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Rehabilitasi hutan lindung, restorasi daerah aliran sungai, dan penguatan sistem peringatan dini harus dilakukan secara berkelanjutan. Keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pengawasan hutan menjadi penting, mengingat posisi mereka sebagai pihak yang paling terdampak sekaligus paling mampu mendeteksi gejala perusakan lingkungan sejak dini.
Banjir bandang Sibolga–Tapteng memberikan pelajaran penting bahwa kerusakan lingkungan yang dibiarkan akan selalu berujung pada ancaman keselamatan manusia. Dalam konteks perubahan iklim global, bencana serupa berpotensi semakin sering terjadi apabila tata kelola sumber daya alam tidak diperbaiki secara fundamental. Perlindungan lingkungan bukan hanya persoalan keberlanjutan ekologis, tetapi juga merupakan prasyarat mutlak bagi perlindungan hak hidup dan kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar