Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 terhadap Kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

 

Ketika Legalitas Administratif Bertemu Legitimasi Konstitusional

Perdebatan mengenai kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kembali memasuki babak penting setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya turut mewarnai proses pencalonan dan kedudukan konstitusional Gibran.

Sebagai akademisi Hukum Tata Negara, saya memandang persoalan ini tidak cukup dianalisis melalui pertanyaan sederhana mengenai apakah Gibran tetap dapat menjabat atau harus diberhentikan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana negara hukum merespons ketika dasar administratif suatu proses pencalonan dipersoalkan melalui putusan pengadilan setelah pejabat yang bersangkutan memperoleh legitimasi elektoral dan menduduki jabatan konstitusional.

Dalam konteks ini, kita harus membedakan tiga hal yang memiliki konsekuensi hukum berbeda, yaitu konstitusionalitas persyaratan pencalonan, legalitas dokumen administratif pencalonan, dan legitimasi jabatan setelah pelantikan. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan hukum yang identik.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Persoalan Legitimasi Pencalonan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan yang paling banyak diperdebatkan dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat memenuhi persyaratan apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai kritik terhadap proses pembentukannya, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi bagian dari konstruksi hukum pencalonan dalam Pemilu 2024.

Namun, terdapat persoalan yang perlu dipisahkan secara tegas. Putusan tersebut berkaitan dengan persyaratan usia, bukan dengan pembuktian terpenuhinya persyaratan pendidikan calon wakil presiden. Artinya, terpenuhinya syarat usia berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak secara otomatis membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan administratif pencalonan.

Dalam perspektif negara hukum, setiap persyaratan pencalonan memiliki fungsi dan konsekuensi yuridis tersendiri. Pemenuhan satu persyaratan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan kewajiban memenuhi persyaratan lainnya.

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Batas Kewenangan Mahkamah

Perkembangan yang lebih relevan terhadap persoalan pendidikan Gibran muncul melalui Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan menengah atas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Meskipun demikian, Mahkamah tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Mahkamah mempertimbangkan bahwa proses pemilihan telah selesai dan Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024, sehingga persoalan tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilihan umum.

Menurut saya, pertimbangan ini memiliki makna konstitusional yang penting. Mahkamah pada dasarnya membedakan antara kewenangannya dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu dan mekanisme hukum yang tersedia setelah seseorang menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Namun, harus ditegaskan bahwa pernyataan Mahkamah mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan bukanlah putusan yang secara otomatis membuktikan bahwa seseorang tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Pernyataan tersebut harus dibaca sesuai konteks pembuktian, objek perkara, dan batas kewenangan Mahkamah.

Di sinilah letak pentingnya kehati-hatian akademik. Kritik terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan harus tetap dibangun di atas fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan asumsi ataupun kesimpulan yang melampaui isi putusan pengadilan.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dan Akibat Hukumnya

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membawa dimensi baru karena berhubungan dengan legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Berdasarkan informasi amar kasasi yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pembatalan keputusan tata usaha negara merupakan persoalan serius. Suatu dokumen administratif yang dinyatakan tidak sah tidak dapat diperlakukan seolah-olah tidak pernah mengalami persoalan legalitas.

Akan tetapi, konsekuensi hukum pembatalan tersebut harus dibedakan dari konsekuensi terhadap jabatan konstitusional yang diperoleh melalui pemilihan umum.

Menurut saya, terdapat dua kesalahan berpikir yang harus dihindari.

Pertama, menganggap bahwa pembatalan dokumen administratif secara otomatis menyebabkan Wakil Presiden kehilangan jabatannya. Kesimpulan demikian mengabaikan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang secara khusus diatur dalam konstitusi.

Kedua, menganggap bahwa karena Wakil Presiden telah dilantik, maka pembatalan dokumen administratif sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum. Pandangan ini juga bermasalah karena berpotensi mengabaikan kewajiban menghormati putusan pengadilan serta prinsip legalitas dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar apakah putusan MA dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden, melainkan bagaimana konsekuensi putusan tersebut harus diproses dalam sistem ketatanegaraan.

Apakah Putusan MA Dapat Menjadi Dasar Pemberhentian Wakil Presiden?

Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 mengatur prosedur pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Berdasarkan ketentuan tersebut, saya berpendapat bahwa Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tidak dapat secara langsung menjadi instrumen pemberhentian Wakil Presiden. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan Presiden ataupun Wakil Presiden melalui putusan kasasi tata usaha negara.

Namun, putusan tersebut dapat menjadi salah satu bahan hukum yang relevan untuk menilai apakah terdapat persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan jabatan.

Hal yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara cacat dokumen administratif dan tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional atau persyaratan jabatan menurut undang-undang.

Pembatalan satu dokumen belum tentu membuktikan bahwa seluruh persyaratan pendidikan tidak terpenuhi. Penilaian tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap dasar penerbitan dokumen, bukti pendidikan lainnya, ketentuan penyetaraan, dan pertimbangan hukum pengadilan.

Oleh karena itu, apabila persoalan ini hendak dibawa ke mekanisme pemberhentian, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa terdapat alasan konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.

DPR dan Mekanisme Checks and Balances

Dalam sistem presidensial Indonesia, DPR memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan, termasuk ketika muncul persoalan yang berpotensi berkaitan dengan pemenuhan syarat jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Menurut saya, DPR merupakan lembaga yang secara konstitusional dapat mengawali proses pemberhentian apabila terdapat dasar dan bukti yang memenuhi persyaratan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Akan tetapi, DPR tidak dapat serta-merta memberhentikan Wakil Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Proses tersebut mensyaratkan mekanisme konstitusional, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR dan pengambilan keputusan oleh MPR sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, fungsi DPR bukan sekadar mengambil sikap politik terhadap kontroversi yang berkembang, tetapi memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan memiliki dasar hukum, didukung pembuktian yang memadai, dan dilaksanakan melalui prosedur konstitusional.

Dalam pandangan saya, mekanisme checks and balances justru diuji ketika suatu persoalan menyangkut pejabat yang memiliki kedudukan politik tinggi. Prinsip negara hukum mengharuskan semua pejabat tunduk pada hukum, tetapi pada saat yang sama menjamin bahwa tidak seorang pun dapat diberhentikan melalui prosedur yang bertentangan dengan konstitusi.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Legitimasi Konstitusional

Perkembangan putusan MK dan MA dalam perkara yang berkaitan dengan Gibran setidaknya menimbulkan tiga implikasi penting.

Pertama, implikasi terhadap kepastian hukum. Negara harus mampu menjelaskan hubungan antara putusan peradilan administrasi dan keberlanjutan jabatan konstitusional. Ketidakjelasan mekanisme tindak lanjut berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai akibat hukum suatu putusan pengadilan.

Kedua, implikasi terhadap legitimasi kelembagaan. Legitimasi elektoral yang diperoleh melalui pemilihan umum tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari legalitas prosedur pencalonan. Meskipun demikian, persoalan legalitas administratif juga tidak dapat secara otomatis menghapus legitimasi jabatan tanpa mekanisme yang ditentukan konstitusi.

Ketiga, implikasi terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Pejabat negara, termasuk Wakil Presiden, harus tunduk pada prinsip legalitas dan penghormatan terhadap putusan pengadilan. Namun, penerapan prinsip tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan perlindungan prosedural yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bagi saya, persoalan ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara hukum administrasi pemilu, hukum acara pemilu, dan hukum tata negara setelah pelantikan pejabat terpilih.

Penutup: Putusan Pengadilan Tidak Boleh Diabaikan, Konstitusi Tidak Boleh Dilangkahi

Saya berpandangan bahwa Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 harus ditempatkan dalam satu kerangka analisis ketatanegaraan yang utuh, tanpa mencampuradukkan kewenangan masing-masing lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembatalan dokumen administratif harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai akibat hukum yang ditetapkan. Namun, pembatalan dokumen tersebut tidak dengan sendirinya mengakhiri kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Apabila terdapat dugaan bahwa persyaratan jabatan tidak terpenuhi, persoalan tersebut harus diuji melalui mekanisme yang disediakan oleh konstitusi, dengan pembuktian yang memadai dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah apabila muncul tuduhan tindak pidana.

Bagi saya, negara hukum tidak boleh terjebak pada dua ekstrem: menganggap jabatan politik kebal terhadap konsekuensi putusan pengadilan, atau menganggap setiap pembatalan administratif otomatis dapat menjatuhkan pejabat konstitusional.

Kedua pandangan tersebut sama-sama berisiko mereduksi supremasi konstitusi.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai kedudukan seorang Wakil Presiden, tetapi juga mengenai konsistensi negara dalam menjaga integritas proses pemilihan umum, menghormati putusan lembaga peradilan, dan memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum.

Legitimasi demokratis harus berjalan bersama legalitas konstitusional. Keduanya tidak dapat saling menggantikan, tetapi harus saling memperkuat dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Posting Komentar

0 Komentar